Logo

Sekjen & Ditjen AHU Kemenkum Lakukan Pendampingan ZI Pada BHP Makassar

80RI

Makassar – Tim Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan pendampingan persiapan Penilaian Mandiri Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar pada Kamis, 14/08/2025.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, selaku pembina pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada UPT BHP Makassar di wilayah memberikan apresiasi sangat besar atas partisipasi langsung unit eselon satu memberikan dukungan nyata atas usaha sungguh-sungguh yang dikerjakan BHP Makassar dalam membangun zona integritas.

Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Bramantyo Agung Nugroho secara teknis menekan tiga hal pokok dalam arahannya, yakni pertama terkait manajemen kinerja, bagaimana memahami kinerja utama yang harus dicapai dan kinerja yang direncanakan berkualitas; kedua, identifikasi dan mitigasi risiko; dan ketiga memiliki inovasi yang memudahkan masyarakat berdasarkan isu yang ada dalam hal pelayanan publik.

Terkait inovasi, Bram menjelaskan bahwa inovasi pada dasarnya mempercepat atau mempermudah masyarakat dalam hal layanan publik. Selain itu harus ada indikator yang dapat mengukur perbedaan sebelum dan sesudah penerapan inovasi tersebut, dan yang tak kalah pentingnya semua pegawai mengetahui dan bisa menjelaskan ke masyarakat.

Gambar_WhatsApp_2025-08-14_pukul_21.50.47_28bb6888

Sementara itu, Kepala Bagian Program & Pelaporan Ditjen AHU, Dionosius Mangatur Oloan, mengingatkan tim ZI BHP Makassar untuk menuntaskan pemenuhan data dukung berdasarkan catatan hasil evaluasi yang juga nantinya akan diperiksa kembali oleh unit pembina pusat Ditjen AHU.

Dion meminta agar memperhatikan poin-poin penting seperti pelaksanaan survei 3AS setiap bulan dengan responden minimal 30 orang, melakukan monitoring RATL atas manajemen risiko dan memperbaharui peta risiko sesuai kebutuhan, dan memperhatikan kelengkapan sarana prasaran pelayanan publik.

Adapun Kepala BHP Makassar, Oryza, menyampaikan terima kasih atas dukungan Tim RB Sekjen, Ditjen AHU, dan Kanwil Kemenkum Sulsel atas pendampingan dan penguatan yang diberikan dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, semua masukan dan arahan akan ditindaklanjuti oleh Tim sesuai petunjuk yang diberikan.

HUT_RI_80_-_Template_-_Web_Banner_1920x1080

Space_Iklan_IS_1

WA12
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi