MAKASSAR -- Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan di Baruga Lounge Kantor Gubernur, Selasa, 19 Agustus 2025.
Pertemuan ini membahas indikator sosial ekonomi terbaru sekaligus memperkuat sinergi antara Pemprov Sulsel dan BPS dalam pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Dalam audiensi tersebut, BPS Sulsel memaparkan data terkini mengenai kemiskinan, ketenagakerjaan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga ekspor-impor. Diskusi juga menyinggung isu strategis terkait kredibilitas data dan pentingnya transparansi metodologi statistik agar publik tetap percaya pada data resmi pemerintah.
Wagub Sulsel menekankan pentingnya data yang akurat dan mutakhir sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel.
Ia menegaskan bahwa data yang akurat tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga fondasi bagi penyusunan kebijakan publik yang efektif, terutama dalam program pengentasan kemiskinan.
“Data statistik bukan sekadar angka, melainkan fondasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Terutama untuk program pengentasan kemiskinan, kita butuh basis data yang valid agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Fatmawati Rusdi.
Ia menambahkan, integrasi data antarinstansi perlu diperkuat agar kebijakan yang lahir tidak parsial, melainkan berlandaskan pada satu rujukan yang sama.
“Pemprov Sulsel akan terus mendorong sinergi dengan BPS dan OPD terkait agar data yang dipublikasikan bisa menjadi pijakan bersama dalam menyusun strategi pembangunan daerah,” jelasnya.
Kepala BPS Sulsel, Aryanto, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemprov Sulsel dalam memperkuat kerja-kerja statistik di daerah. Ini menjadi kunci optimalisasi publikasi data BPS agar lebih relevan dan bermanfaat bagi kebijakan publik.
“Kami bersyukur dapat berdiskusi langsung dengan Ibu Wakil Gubernur. Banyak hal yang dibicarakan, mulai dari dukungan pemerintah provinsi hingga strategi penggunaan data statistik. Ke depan, BPS siap berkolaborasi lebih erat dengan OPD-OPD terkait agar publikasi data semakin bermanfaat,” jelas Aryanto.
Ia juga menekankan bahwa perbedaan data yang kerap muncul di publik lebih disebabkan oleh perbedaan waktu rilis, metodologi, dan cakupan, bukan karena manipulasi.
Menurutnya, terdapat tiga jenis data yang perlu dipahami masyarakat: data statistik dasar (sensus dan survei BPS), data sektoral (yang dihasilkan OPD), serta data statistik khusus (survei lembaga independen).
Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, serta Plt. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulsel. (*)
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
