Analisa Berita Nasional, Sabtu, 23 Agustus 2025
POLITIK
1. Pemerintah berencana membentuk Kementerian Haji dan Umrah RI, memisahkan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama. Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, keinginan Prabowo untuk membentuk kementerian tersebut sudah dicetuskan sejak 2014, bukan serta-merta karena ada kasus pada pelaksanaan ibadah haji pada 2024 dan 2025. Kasus ini sedang ditangani KPK. Rencana pembentukan Kementerian Haji itu, kini sedang digodok Komisi III DPR dengan pemerintah.
2. Presiden Prabowo optimis, pemerintahannya dapat membangun minimal 1 sekolah unggulan di setiap kabupaten/kota. Janji itu disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, kemarin. Sekolah itu, kata dia, sebagai upaya untuk Indonesia menjadi negara maju. Dia pun tak peduli dengan omongan-omongan pihak yang pesimistis Indonesia akan bangkit menjadi negara maju.
HUKUM
1. Presiden Prabowo memecat Immanuel ‘Noel’ Ebenezer sebagai wakil menteri ketenagakerjaan. Pemecatan itu dilakukan setelah KPK menetapkan Noel sebagai tersangka pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, Keppres pemecatan sudah ditandatangani Presiden. Noel sendiri meminta maaf kepada Presiden, dan meminta amnesti. Namun, juru bicara Kepresidenan Hasan Nasbi bilang bahwa Prabowo tidak membela bawahannya yang terlibat korupsi.
Kemarin, KPK sudah menetapkan Noel sebagai tersangka bersama 10 orang lain. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Noel terlibat dalam kasus pemerasan untuk penerbitan sertifikat K3 bagi perusahaan. Seharusnya perusahaan membayar biaya resmi Rp 275 ribu, namun diminta hingga Rp 6 juta. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut praktik pemerasan ini telah berlangsung sejak 2019, yang secara total terhimpun uang sebanyak Rp 81 miliar.
Noel dilantik sebagai wamenaker pada 2024. Selama menjabat Noel mengetahui praktik pemerasan itu, dan membiarkan, bahkan meminta jatah. Dia menerima Rp 3 miliar dan sepeda motor Ducati. Duit itu akan digunakan Noel untuk merenovasi rumahnya. Sebagian besar uang tersebut dinikmati sejumlah pejabat Kemenaker yang turut ditahan bersama Noel.
EKONOMI
1. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, mulai tahun depan pembiayaan sekolah kedinasan tidak akan lagi diambil dari anggaran pendidikan nasional. Ia menyebut, alokasi anggaran 20% untuk pendidikan dari total APBN 2026 hanya akan digunakan untuk sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Anggaran pendidikan 2026 ditetapkan Rp 757,8 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, anggaran tersebut disalurkan untuk tiga klaster penerima manfaat, satu di antaranya dengan kategori satuan pendidikan, yakni sekolah dan perguruan tinggi. Total anggaran untuk dua kategori tersebut sebesar Rp 150,1 triliun. Rinciannya, antara lain sebanyak Rp 64,3 triliun ditetapkan sebagai bantuan operasional sekolah, kemudian bantuan operasional untuk jenjang PAUD Rp 5,1 triliun, dan Rp 9,4 triliun untuk bantuan operasional 201 kampus.
TRENDING MEDSOS
Media sosial X tengah ramai menyoroti pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, yang menganggap orang yang menyerukan pembubaran DPR di media sosial adalah orang tolol. Warganet di X pun geram terhadap pernyataan Sahroni yang dianggap nirempati. Sebab seruan pembubaran DPR pastilah tidak muncul tanpa ada latar belakang penyebabnya. Kekecewaan rakyat yang sudah memuncak terhadap buruknya kinerja anggota DPR RI, mungkin menjadi alasan utama seruan tersebut ramai di media sosial.
HIGHLIGHT
Pemerintah memutuskan sekolah kedinasan tidak lagi masuk porsi 20% anggaran pendidikan dalam APBN 2026, sebuah koreksi atas ketimpangan lama. Dalam APBN 2025, dana pendidikan sebesar Rp 724 triliun. Dari dana itu, sebanyak Rp 91,4 triliun dialokasikan untuk 64 juta siswa pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, sementara anggaran sekolah kedinasan yang hanya menampung 13 ribu peserta didik, justru mencapai Rp 104 triliun. Namun, dalam APBN 2026, dari total Rp 757,8 triliun, lebih dari Rp 300 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara sisanya difokuskan pada sekolah, madrasah, kampus, dan bantuan operasional dari PAUD hingga perguruan tinggi. Kebijakan ini mungkin menegaskan pergeseran agar dana pendidikan lebih adil, meski ruang fiskal untuk kebutuhan belajar langsung, tetap terbatas.
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
