Makassar – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menutup bulan Agustus dengan menggelar kegiatan kampanye bertajuk Mengalir Fest 'Jejak Perlindungan Laut dan Keadilan Air. Dalam kegiatan ini WALHI Sulsel berkolaborasi dengan sejumlah organisasi dan komunitas terdiri dari HIMA PPKn FIS-H UNM, HIMATEP FIP UNM, HUMAN FISIP UH, Green Youth Celebes, dan PC IMM Makassar. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dimulai dari tanggal 29 sampai 31 Agustus 2025 di Pusat Dakwah Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Taman Pintu Satu UNHAS, dan Kampung Pesisir Tallo Makassar.
Mengalir Fest merupakan festival edukasi, kampanye, dan advokasi yang menghadirkan ruang perjumpaan antar warga, komunitas, peneliti, seniman, dan aktivis lingkungan. Festival ini bertujuan menghubungkan gerakan perlindungan laut dengan perjuangan hak atas air bersih, melalui rangkaian kegiatan seperti diskusi publik, workshop eco-printing, mural, seni pertunjukan, rembuk warga, dan parade.
Minggu, 31 Agustus 2025 tepat pukul 16.00 WITA, Peserta parade yang terdiri dari warga, perempuan pesisir, komunitas, organisasi mahasiswa, dan masyarakat sipil mulai berjalan dengan membawa beragam poster tuntutan terkait dengan isu perlindungan laut dan keadilan air. Kegiatan yang diikuti kurang lebih ratusan peserta ini mulai berjalan dari Kelurahan Kaluku Bodoa menuju Kelurahan Tallo kemudian ke Kelurahan Buloa dan berakhir di Galangan Kapal.
Fadila Abdullah, koordinator parade, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan puncak dari Mengalir Fest yang sengaja dipusatkan di Kampung Pesisir Tallo mengingat kampung ini tengah menghadapi dua masalah serius secara bersamaan yakni Reklamasi Makassar New Port dan Krisis Air Bersih.
"Tallo, adalah wajah ketidakadilan dari perbuatan negara kepada rakyatnya melalui proyek Reklamasi Makassar New Port yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ketimpangan atas akses air bersih. Jadi di kampung ini, perempuan mengalami kekerasan berlapis dimana yang pertama kehilangan wilayah tangkap akibat adanya pembangunan reklamasi dan yang kedua ialah krisis air bersih yang sudah dialami selama puluhan tahun.", Ujar Kepala Divisi Keterlibatan Perempuan WALHI Sulawesi Selatan ini.
Terakhir, dalam momentum kegiatan Mengalir Fest ini, kami menyuarakan Sepuluh Pakta Air Transformatif: Seruan Warga Kota Makassar untuk Perlindungan Laut dan Keadilan Air di Sulawesi Selatan sebagai berikut:
Pertama, Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa air adalah elemen penting bagi keberlanjutan semua kehidupan di dunia, dan bahwa berkembangnya badan air dan ekosistem sekitarnya harus diprioritaskan sebagai tujuan akhir itu sendiri.
Kedua, Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa air memiliki nilai budaya, adat, sosial, spiritual dan alam yang beragam, dengan memberikan prioritas bagi sistem nilai yang memelihara kesejahteraan umum dan kepedulian lingkungan.
Ketiga, Tata Kelola Air Transformatif mengakui air dan badan air sebagai milik bersama, di mana komunitas berperan penting sebagai pemelihara pengetahuan untuk pengelolaan yang efektif, afektif, dan setara.
Keempat, Tata Kelola Air Transformatif melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dan deklarasi hak asasi manusia sebagaimana disepakati oleh majelis umum PBB, termasuk tetapi tidak terbatas pada; Hak Asasi Manusia atas Air dan Sanitasi, Hak Asasi Manusia atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Deklarasi Hak Masyarakat Adat, Deklarasi Hak Petani, dan Deklarasi Pembela Hak
Asasi Manusia.
Kelima, Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa krisis kualitas, keamanan, akses, dan distribusi air saat ini sangat berkaitan dengan aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada; ekstraktivisme, intensifikasi pertanian, penggundulan hutan, bendungan sungai berskala besar, dampak terhadap keanekaragaman hayati (kehilangan keanekaragaman hayati & masuknya spesies invasif), ekstraksi air tanah industri, reklamasi lahan berksala besa, perampasan tanah, korupsi, dan perubahan iklim.
Keenam, Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa krisis air kontemporer dibentuk olehhubungan kekuasaan yang tidak setara dan ketidakadilan, yang mengakibatkan tidak meratanya distribusi risiko dan manfaat yang berkaitan dengan air, hingga merugikan kelompok terpinggirkan termasuk perempuan, masyarakat adat, petani, etnis minoritas, petani subsisten, nelayan, dan
masyarakat miskin.
Ketujuh, Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa ketidakadilan yang saat ini terjadi dalam tata kelola air berakar pada sistem historis, seperti kapitalisme dan pembangunan yang tidak merata, yang tercermin dalam perubahan iklim dan logika privatisasi dan pertumbuhan tanpa batas; neokolonialisme, yang tercermin dalam hegemoni pengetahuan dan kepentingan bekas penjajah dan negara-negara industri; dan pola patriarki, yang tercermin dalam diskriminasi gender dan eksploitasi tenaga kerja perempuan (tanpa bayaran).
Kedelapan Tata Kelola Air Transformatif mengakui tanggung jawab yang berbeda terkait krisis air dan iklim kontemporer, dan bahwa tanggung jawab terhadap perubahan utamanya terletak pada negaranegara industri, elite politik dan ekonomi, perusahaan (multinasional) dan kelompok serta pelaku lain yang menerima manfaat dari penggunaan air yang tidak adil dan tidak berkelanjutan.
Kesembilan, Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa lembaga publik yang responsif merupakan prasyarat untuk tata kelola air yang adil dan berkelanjutan, melalui kebijakan progresif, peraturan, pendanaan, kolaborasi lintas dan interdisipliner serta keterlibatan masyarakat.
Kesepuluh, Tata Kelola Air Transformatif menekankan perlunya ruang sipil yang aman, yang memungkinkan warga untuk berbicara dan bergerak secara bebas dan aman, sehingga berfungsi sebagai prasyarat untuk pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, dan adil secara sosial dalam kaitannya dengan air.
