INFOSULAWESI.COM -- Rencana pemerintah mengalihkan seluruh penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mulai September 2026 mulai menuai perhatian di parlemen.

Komisi VIII DPR RI menegaskan hingga kini belum menerima pembahasan resmi mengenai kebijakan tersebut, sehingga masih menunggu penjelasan lengkap dari pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Gantina, yang menilai perubahan mekanisme distribusi bansos tidak bisa dilakukan tanpa landasan kebijakan yang jelas serta kesiapan sistem yang memadai.

Menurut Selly, Komisi VIII belum memperoleh pemaparan mengenai rancangan kebijakan, dasar hukum, maupun mekanisme pelaksanaan program tersebut.

“Sampai saat ini belum ada pembahasan resmi dengan Komisi VIII. Kami masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai desain kebijakan, dasar hukum, kesiapan kelembagaan, hingga mekanisme implementasinya,” ujarnya dalam keterangan yang diterima infosulawesi.com, Sabtu (25/7/2026).

DPR Ingatkan Bansos Menyangkut Hak Masyarakat Rentan

Selly menegaskan bahwa bantuan sosial bukan sekadar program administrasi pemerintah, melainkan instrumen perlindungan sosial yang berkaitan langsung dengan hak kelompok masyarakat rentan.

Karena itu, setiap perubahan pola penyaluran harus didasarkan pada kajian yang menyeluruh.

Ia menekankan pemerintah perlu memastikan sejumlah aspek penting sebelum kebijakan dijalankan, mulai dari akurasi data penerima manfaat hingga kesiapan kelembagaan koperasi yang akan menjadi penyalur.

Selain itu, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban juga dinilai harus dipersiapkan secara matang agar tidak memunculkan persoalan baru di lapangan.

“Yang perlu dipastikan antara lain validitas data, kesiapan infrastruktur Kopdes, sistem pengawasan, serta mitigasi risiko agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran maupun penyimpangan,” kata Selly.

Menurutnya, Komisi VIII akan melakukan evaluasi secara objektif setelah menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai keseluruhan desain kebijakan tersebut.

PDIP Nilai Skema Baru Memunculkan Pertanyaan

Sorotan juga datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. Ia menilai rencana menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai saluran distribusi bansos memperlihatkan masih adanya persoalan dalam desain awal pengembangan koperasi tersebut.

Deddy berpandangan pemerintah kini terlihat berupaya mencari fungsi tambahan bagi Kopdes agar tetap berjalan sesuai target.