Makassar -- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus berkomitmen mendukung pengembangan produk unggulan daerah agar berdaya saing tinggi di pasar nasional dan internasional melalui penguatan merek kolektif.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dalam Webinar OKE KI mengatakan, produk unggulan daerah memerlukan lebih dari sekadar inovasi dan kualitas produksi.
"Mereka juga membutuhkan perlindungan hukum serta strategi pengembangan yang kokoh melalui fasilitasi dan penguatan pendaftaran merek kolektif," ujar Razilu pada Jumat (4/7).
Direktur Merek dan Indikasi Geografis Hermansyah Siregar menjelaskan, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik sama dalam hal sifat, ciri umum, dan mutu. Barang atau jasa tersebut diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama.
"Pendaftaran merek kolektif memberikan keuntungan bagi anggotanya untuk menikmati reputasi daerah yang telah dibangun, melakukan penguatan kualitas berstandar, dan membuka peluang kerja sama," kata Hermansyah.
Ia menambahkan, merek kolektif juga menjadi alat pembangunan daerah bahkan nasional yang efektif.
Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual (BPKI) Dinas Pariwisata DIY Fitri Diah Wahyuni memaparkan keberhasilan penerapan merek kolektif di Yogyakarta. Pemerintah DIY telah mengembangkan merek kolektif seperti Jogja Mark, 100% Jogja, dan Jogja Tradition.
"Hingga saat ini, sebanyak 1.346 pelaku usaha di DIY aktif menggunakan logo Jogja Mark dan telah melakukan co-branding resmi melalui Dinas Pariwisata DIY," ungkap Fitri.
Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No. 72 tahun 2024, co-branding adalah merek yang ditampilkan berdampingan dengan merek lain pada produk atau jasa khas daerah yang terkait dengan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.
Inisiator merek kolektif Dewi Tenty Septi Artiany berbagi pengalaman Lupba One Brand sebagai merek kolektif yang didirikan oleh alumni Universitas Padjadjaran untuk pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas.
Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 800 pelaku UMKM berbasis alumni Unpad dan alumni umum telah bergabung, tersebar di 16 provinsi dengan 87 merek kolektif terdaftar per Desember 2022.
Namun, Dewi menyebutkan tantangan edukasi masih menjadi kendala utama. "Banyak pelaku UMKM masih menganggap merek kolektif seperti SIM kolektif. Padahal konsepnya sangat berbeda. Kami terus berupaya mengubah pola pikir agar mereka mampu bekerja sama, bukan sekadar bekerja sama-sama," jelasnya.
Dewi berharap ada dukungan pemerintah agar gerakan merek kolektif dapat berkembang optimal.
DJKI akan terus hadir mendampingi dan berinovasi bersama komunitas, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya memastikan produk unggulan daerah Indonesia tidak hanya dikenal, tetapi juga dihargai dan dilindungi di seluruh dunia.
Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal menyampaikan dukungan penuh dalam pemanfaatan merek kolektif untuk penguatan produk unggulan daerah, khususnya di Sulsel.
Kakanwil meyakini bahwa pemanfaatan merek kolektif tidak hanya memperkuat identitas produk, tetapi juga memperkuat posisi Sulsel di kancah nasional maupun internasional.
"“Kami di Kanwil Kemenkum Sulsel sangat mendukung dan mendorong pemanfaatan merek kolektif sebagai strategi penting dalam memperkuat daya saing produk unggulan daerah Sulawesi Selatan. Dengan merek kolektif, para pelaku usaha dapat bersama-sama menjaga kualitas, meningkatkan nilai tambah, dan memperluas pasar produk lokal, sehingga membawa manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Sulsel," pungkas Andi Basmal saat dikonfirmasi, Minggu (6/7).
Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen memberikan fasilitasi dan pendampingan hukum agar para pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat memanfaatkan perlindungan merek kolektif secara maksimal.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
