_159.png)
INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyarankan, KPK melakukan pendekatan secara kultur dan budaya untuk mencegah politik uang. Pada Pemilu 2024, KPK dapat melakukan pendekatan normatif, kelembagaan, dan budaya kepada masyarakat.
"Sudah banyak norma undang-undang disusun, sudah banyak lembaga disiapkan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Tapi kan kadang-kadang yang masih jarang sentuhan itu adalah sentuhan pendekatan kultural," kata Hasyim dalam sambutannya di acara launching kampanye 'Hajar Serangan Fajar' di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Dengan pendekatan kultural, Hasyim meyakini, KPK dapat mencegah politik uang di masyarakat pada Pemilu 2024. "Kami menyambut baik pendekatan kultural antisipatif, bukan pendekatan represif dalam kegiatan kepemiluan," ucap Hasyim.
Kemudian, ia juga meminta, KPK memberikan kajian tentang bahayanya politik uang kepada parpol peserta Pemilu 2024. Terutama, memberikan imbauan agar parpol tidak mencari suara menggunakan politik uang.
"Kira-kira strategis sentuhan apa yang pas partai politik calon kepada pemilih untuk menggerakkan hadir ke TPS, memilih dirinya. Memilih partainya, tapi sentuhan itu bukan uang," ujar dia.
KPK menegaskan, sebanyak 82 persen Ibu-ibu usia 38-50 tahun menerima politik uang. Rata-rata mereka beralasan, menerima politik uang karena kebutuhan ekonomi.
"Hasil riset kita, 72 persen (masyarakat) menerima politik uang, pemilih menerima politik uang, 82 persen perempuan yang menerima. Mengapa yang usia 36-50 terima uang dalam bentuk apapun, karena kebutuhan ekonomi, rasionalitas mereka begitu," kata Wawan Wardiana selaku Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK dalam sambutannya di acara launching kampanye 'Hajar Serangan Fajar' di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Wawan menegaskan, KPK akan terus memberikan edukasi serta sosialisasi kampanye anti politik uang untuk mencegah praktik uang ke depan. KPK mengajak seluruh komponen masyarakat menggunakan melawan politik uang pada Pemilu 2024.
"Masyarakat pada (pemilu) 2014 bikin terima spanduk (bertuliskan) 'terima serangan fajar'. (Pemilu) 2019 'terima uangnya tapi tidak pilih', kita harapkan, 2024 'tolak uangnya dan laporin orangnya'," ucap Wawan.
Kemudian, ia menekankan, politik uang adalah 'bibit penyakit' terjadinya korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu, KPK fokus membuat gerakan Politik Cerdas dan Berintegritas Pemilu 2024.
"Karena (imbas) politik uang, (pelaku) ngumpulin uangnya lagi, akhirnya jadi korup. Maka kami bikin Politik Cerdas Berintegritas," ujar Wawan.
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
