Realisasi Belanja Negara di Sulsel Mencapai Rp54,53 Triliun pada 2023

MAKASSAR -- Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan realisasi belanja negara untuk provinsi itu hingga Desember 2023 mencapai Rp54,53 triliun atau sekitar 98,08 persen dari pagu Rp55,60 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Selasa (30/1), mengatakan beberapa capaian belanja negara tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp8,81 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp30,15 triliun.

"Persentase realisasi total belanja negara sebesar 98,92 persen dari pagu Rp42,32 triliun. Sementara belanja K/L sebesar Rp8,81 triliun atau sekitar 98,82 persen dari pagu. Dan untuk TKD sebesar 99,14 persen dari total belanja Rp30,15 triliun," ujarnya pula.

Dia menjelaskan realisasi belanja negara APBN Sulsel per November 2023 baru mencapai 85,03 persen atau sekitar Rp46,62 triliun. Sementara realisasi belanja hingga akhir Desember langsung mencapai 98,08 persen atau Rp54,54 triliun.

Supendi mengatakan jika peningkatan belanja sekitar 13 persen terjadi hanya di satu bulan terakhir atau akhir Desember 2023. Dia menyatakan jika kebiasaan penyerapan anggaran belanja masih terjadi di akhir tahun.

"Ini masih menjadi PR kita karena kebiasaan penyerapan anggaran selalu terjadi di akhir tahun, sehingga para pegawai harus kerja keras dan lembur di hari libur untuk memaksimalkan penyerapan anggaran," katanya.

Untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) daerah Anging Mammiri itu mencapai Rp24,38 triliun atau sebesar 96,80 persen dari target. BPP difokuskan untuk percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran bansos, dan dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.

Sedangkan untuk dana Transfer ke Daerah (TKD) Anging Mammiri terealisasi sebesar Rp30,15 triliun atau sebesar 99,14 persen.

"Belanja digunakan antara lain untuk gaji dan tunjangan kepada 74 ribu PNS/TNI/Polri, penghasilan 12 ribu PPPK dan penghasilan terhadap 11 ribu PPNPN termasuk Komisioner KPU/Bawaslu," katanya pula.

Supendi menyebutkan untuk kinerja belanja barang sebesar Rp10,7 triliun atau 96,68 persen dari pagu sebesar Rp9,68 triliun.

Selain digunakan untuk keperluan operasional satuan kerja K/L, anggaran belanja barang juga digunakan untuk pembangunan lanjutan Pasar Tempe Sengkang di Kabupaten Wajo.

Kemudian, rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah, subsidi angkutan penyeberangan perintis pada lintas Bira-Jampea, Jampea-Labuan Bajo, Jampea-Marapokot, dan lain-lain.

Untuk kinerja belanja modal sebesar Rp5,43 triliun atau 93,72 persen dari pagu sebesar Rp5,54 triliun, yang digunakan antara lain untuk pembangunan Bendungan Pamukkulu paket 1 dan 2 Kabupaten Takalar, pembangunan jalur Kereta Api Siding Mangilu- Tonasa, pekerjaan pembangunan Jaringan Irigasi Baliase Kabupaten Luwu Utara, dan lain-lain. (*)