INFOSULAWESI.COM -- Inggris memasuki babak politik baru setelah Andy Burnham resmi mengambil alih jabatan perdana menteri pada Senin, 20 Juli 2026.

Pergantian kekuasaan tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Keir Starmer sekaligus membuka era baru Partai Buruh di tengah tekanan ekonomi dan persoalan layanan publik.

Burnham resmi menjadi perdana menteri setelah bertemu Raja Charles III di Istana Buckingham.

Dalam pertemuan tersebut, sang Raja memintanya membentuk pemerintahan baru setelah Starmer menyampaikan pengunduran dirinya.

Tak lama kemudian, Burnham menyampaikan pidato perdana di depan 10 Downing Street. Ia menyoroti kegelisahan publik terhadap kondisi politik Inggris dan mengakui bahwa para politisi perlu bekerja lebih baik.

Dalam pidatonya, Burnham menegaskan pemerintahannya ingin menjadikan pergantian kepemimpinan tersebut sebagai titik balik bagi Inggris.

“Politik harus bekerja lebih baik,” ujar Burnham dalam pidato pertamanya sebagai perdana menteri.

Burnham menjadi perdana menteri ketujuh Inggris sejak 2016. Ia mengatakan pemerintahannya akan berusaha membangun pola politik yang lebih terbuka dan kolaboratif, dengan fokus pada penyelesaian persoalan masyarakat daripada sekadar memenangkan perdebatan politik.

Salah satu agenda yang disorot adalah upaya memindahkan sebagian kewenangan dari Westminster agar lebih dekat dengan masyarakat di berbagai wilayah Inggris.

Pemerintahannya juga berencana mendorong reindustrialisasi melalui kebijakan pengadaan publik dan memperkuat kendali publik terhadap sejumlah layanan penting.

Kabinet Baru Burnham

Beberapa jam setelah resmi menjabat, Burnham langsung menyusun pemerintahan barunya. Salah satu keputusan yang paling menarik perhatian adalah penunjukan John Healey sebagai menteri keuangan.

Healey sebelumnya menjabat sebagai menteri pertahanan. Ia menggantikan Rachel Reeves, yang selama pemerintahan Starmer memegang posisi menteri keuangan.

Perubahan besar juga terjadi di sejumlah kementerian strategis. Ed Miliband dipercaya menjadi menteri luar negeri, sementara Shabana Mahmood tetap memimpin Kementerian Dalam Negeri.

Louise Haigh mendapat posisi sebagai menteri negara pertama sekaligus Kanselir Kadipaten Lancaster dan menteri Kantor Kabinet.

Yvette Cooper berpindah ke Kementerian Kesehatan, sedangkan Pat McFadden tetap menangani urusan ketenagakerjaan dan pensiun.

Angela Rayner juga kembali ke jajaran kabinet. Ia ditunjuk sebagai menteri perumahan, komunitas, dan pemerintahan daerah setelah sebelumnya meninggalkan jabatan pemerintahan pada 2025.

Adapun Jonathan Reynolds dipercaya memimpin kementerian yang menangani bisnis, inovasi, sains, dan perdagangan. Mantan menteri kesehatan Wes Streeting kini mendapat tugas sebagai menteri pertahanan.

Komposisi tersebut memperlihatkan upaya Burnham membangun tim pemerintahan dengan kombinasi wajah lama dan tokoh yang memiliki pengalaman di sejumlah bidang strategis.

Janji Atasi Biaya Hidup dan Susun Rencana 10 Tahun

Persoalan ekonomi menjadi salah satu ujian pertama bagi pemerintahan baru. Burnham berjanji langkah awal untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup akan mulai diumumkan dalam waktu dekat.

Ia juga menjanjikan rencana pembangunan Inggris untuk satu dekade mendatang. Dokumen tersebut diharapkan menjadi kerangka besar pemerintahan baru dalam menghadapi tantangan ekonomi dan memperkuat industri nasional.

Burnham sebelumnya dikenal sebagai tokoh senior Partai Buruh yang pernah memegang sejumlah jabatan menteri, termasuk menteri kesehatan dan menteri kebudayaan. Ia juga pernah memimpin pemerintahan lokal di kawasan Greater Manchester.

Setelah sempat gagal dalam kontestasi kepemimpinan Partai Buruh pada 2010 dan 2015, Burnham kembali ke parlemen melalui pemilihan sela di Makerfield pada Juni 2026. Tidak lama kemudian, ia terpilih menjadi pemimpin Partai Buruh pada 17 Juli.

Kini, pemerintahan baru menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pertumbuhan ekonomi yang belum kuat, biaya hidup, tekanan terhadap layanan publik, serta peta politik yang semakin terpecah menjadi persoalan utama yang harus segera ditangani.

Pergantian perdana menteri tanpa pemilihan umum juga membuat perhatian publik tertuju pada kemampuan Burnham mengubah janji politik menjadi kebijakan nyata.

Bagi masyarakat Inggris, keberhasilan pemerintahan baru akan sangat ditentukan oleh seberapa cepat perubahan tersebut terasa dalam kehidupan sehari-hari.