Oleh: Arum Spink

Di dunia politik, tidak semua pesan disampaikan melalui pidato.

Sebagian justru lahir dari hal-hal yang tidak diucapkan. Cara berjalan, urutan berdiri, ekspresi wajah, jabat tangan, hingga posisi duduk sering kali berbicara lebih keras daripada seribu kata.

Itulah sebabnya, ketika publik memperbincangkan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak berada di samping Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, saya melihatnya bukan semata sebagai polemik politik. Saya melihatnya sebagai fenomena komunikasi.

Media sosial pun segera dipenuhi berbagai tafsir. Ada yang menganggapnya sebagai persoalan teknis. Ada yang menilainya sebagai pelanggaran protokol. Tidak sedikit pula yang mengaitkannya dengan hubungan politik antara Presiden dan Wakil Presiden.

Apakah masyarakat terlalu berlebihan?

Menurut saya, belum tentu.
Sebab, dalam dunia keprotokolan, posisi bukan sekadar tempat duduk. Posisi adalah simbol.

Dalam tata urutan keprotokolan kenegaraan (order of precedence), Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan kepemimpinan negara. Pada banyak kegiatan resmi ketika Presiden tidak berada di podium atau mimbar, penempatan Wakil Presiden di sisi Presiden merupakan praktik yang lazim. Karena itu, ketika masyarakat melihat susunan yang berbeda dari kebiasaan, wajar jika muncul pertanyaan.

Artinya, persepsi publik tidak lahir dari ruang kosong. Ada simbol yang berbeda dari apa yang selama ini mereka pahami.

Namun, di sinilah kita perlu bersikap adil.

Yang wajar adalah bertanya. Yang belum tentu benar adalah menyimpulkan.

Sebuah foto tidak selalu mampu menjelaskan keseluruhan konteks. Begitu pula sebaliknya, pemerintah juga tidak dapat mengabaikan bahwa publik membaca simbol. Dalam komunikasi politik, persepsi adalah bagian dari realitas yang harus dikelola.

Ilmu komunikasi mengajarkan bahwa pesan tidak hanya dibentuk oleh pengirim, tetapi juga oleh penerima. Roland Barthes menjelaskan bahwa setiap simbol akan dimaknai berbeda sesuai pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandang orang yang melihatnya. Satu gambar dapat melahirkan puluhan tafsir.

Karena itu, komunikasi politik tidak cukup hanya mengandalkan substansi kebijakan. Ia juga harus memperhatikan simbol-simbol yang menyertainya.

Di era media sosial, sebuah foto dapat menyebar ke jutaan layar dalam hitungan menit. Sebelum klarifikasi resmi disampaikan, publik sering kali sudah membangun narasinya sendiri. Ketika ruang penjelasan kosong, ruang spekulasi akan segera mengambil alih. Inilah yang menurut saya perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo beserta seluruh jajaran pemerintahannya.

Bukan karena setiap simbol pasti mengandung pesan politik. Melainkan karena setiap simbol berpotensi dibaca sebagai pesan politik.

Komunikasi pemerintahan hari ini tidak lagi berlangsung hanya di ruang sidang kabinet. Ia berlangsung di layar telepon genggam masyarakat. Setiap gambar, setiap gestur, setiap susunan kursi dapat menjadi bahan pembicaraan nasional.

Karena itu, kehati-hatian dalam komunikasi publik bukanlah soal pencitraan. Ia adalah bagian dari tanggung jawab kepemimpinan. Mencegah lahirnya tafsir yang tidak perlu jauh lebih baik daripada sibuk meluruskan persepsi yang sudah telanjur berkembang.

Bangsa ini sedang menghadapi pekerjaan yang jauh lebih besar. Masih banyak masyarakat yang bangun setiap pagi dengan memikirkan harga kebutuhan pokok, biaya sekolah anak, pekerjaan yang belum pasti, hingga harapan hidup yang semakin berat. Mereka membutuhkan solusi, bukan tambahan kegaduhan.

Karena itu, setiap simbol yang berpotensi menimbulkan salah tafsir sebaiknya diantisipasi. Bukan karena pemerintah harus takut pada opini publik, tetapi karena komunikasi yang baik mampu mencegah lahirnya polemik yang sebenarnya tidak perlu.

Saya juga percaya masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama. Kita boleh berbeda pandangan. Kita boleh mengkritik. Bahkan itu adalah bagian dari demokrasi. Tetapi kritik akan jauh lebih bermakna apabila dibangun di atas fakta, bukan semata-mata prasangka.

Saya berharap Presiden Prabowo beserta seluruh jajaran pemerintahannya semakin cermat dalam menjaga komunikasi publik. Sebab dalam kepemimpinan, hal-hal yang tampak kecil sering kali melahirkan persepsi yang besar. Ketika ruang tafsir dibiarkan terbuka, maka perbedaan pendapat dapat berubah menjadi saling curiga, lalu berkembang menjadi perang opini yang menguras energi bangsa.

Padahal energi itu jauh lebih dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan rakyat.

Sebab pada akhirnya, yang paling dirasakan masyarakat bukanlah di mana seorang pejabat duduk. Melainkan, seberapa besar kehadiran negara mampu membuat hidup mereka menjadi lebih baik.