INFOSULAWESI.com, Makassar -- Ekonom Unismuh Makassar, Abdul Muttalib mengatakan jika pemerintah terus menerus memperpanjang PPKM, maka hal ini berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021.
"Penurunan akan mencapai 0,5 persen sampai 1 persen dari proyeksi baseline," katanya kepada infosulawesi, Senin (23/8/2021).
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 berada pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen, sedangkan baseline pengukuran pertumbuhan 2022 adalah realisasi pertumbuhan tahun 2021 dampak dari PPKM darurat berpotensi akan mendorong laju penurunan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 hingga kuartal III/2021 adalah cukup tertekan hingga 0,5–1 persen.
Adapun, sektor-sektor yang sangat terdampak dari kebijakan ini diantaranya adalah pariwisata, ritel, hingga transportasi udara.
"Namun demikian, dampak PPKM Darurat terhadap perekonomian tidak lebih dalam jika dibandingkan dengan dampak PSBB tahun 2020, seiring dengan beberapa sektor esensial yang diperbolahkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan," imbuhnya.
Selain itu, akselerasi program vaksinasi dan penguatan kapasitas pengujian, pelacakan dan perawatan diharapkan akan membantu untuk melandaikan kasus harian, serta menekan kasus aktif COVID-19.
Upaya pemerintah dilakukan dalam menghadapi dampak dari PPKM tersebut adalah membatasi dampak pembatasan sosial terhadap konsumsi masyarakat, yaitu refocusing anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), perpanjangan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BLT), serta percepatan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako.
Baca juga: Kredit Bank Mulai Meningkat, Sistem Keuangan Dinilai Stabil
"Satu-satunya jalan bila dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif tersebut adalah dengan menaikkan lagi anggaran bansos. Sebab, pemerintah masih punya Silpa anggaran Rp136 triliun yang bisa cepat direalokasi ke belanja perlindungan sosial," lanjutnya.
Ia berpendapat, untuk merecovery pertumbuhan ekonomi nasional dimasa sekarang ini adalah terlebih dahulu pemerintah merecovery ekonomi rumah tangga dan daya beli masyarakat agar masyarakat bisa bangkit dan bersemangat untuk untuk menjalankan roda perekonomian secara agregat.
_5.png)
_8.png)
_3.png)
_9.png)
_7.png)
_6.png)