INFOSULAWESI.com, LUWU TIMUR -- Setelah adanya pemberitaan dari pemegang adat pancai pao viral tentang sorotan tatanan adat tana luwu yang diobrak abrik oleh oknum PT. Vale Tbk, Sorowako, Lutim diwilayah konsensinya, Sekretaris sub anak suku karunzie ikut angkat bicara dan membenarkan bahkan juga mengeluh tentang kewajiban serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat asli lokal tidak jelas seperti apa dan bagaimana.
Khususnya Enra kusuma Direktur Eksternal PT. Vale saat ini Jangankan untuk menemui kami, membalas saja telp atau chatt kami melalui via whatshapp itu tidak ada, apa lagi mau menjelaskan tentang hak hak kami sebagai masyarakat asli lokal terlebih untuk diberikan.
Semua benar apa yang menjadi sorotan saudara Abidin Arief.SH. selaku pemegang mandat adat pancai pao. Bahwa diwilayah pemberdayaan vale sorowako telah terjadi kesenjangan hidup.
Kami tidak hanya terzalimi tapi kami dianiaya secara moderen sebab kami asli lokal hanya bisa jadi penonton dikarnakan ulah oknum managemen vale.
Hari Pengke selain kapasitasnya sebagai sekretaris sub anak suku karunzie. Dirinya juga merupakan salah satu koordinator di kerukunan Pasitabe atau Penggabungan 3 sub anak suku yaitu sub suku to padoe, sub suku to karunzie sub suku to tambe, e Ia sangat menyayangkan keadaan ini karena keberadaan perusahaan harusnya menjadi kebahagiaan buat kami masyarkat adat lokal, tapi karena ulah oknum pejabatnya sehingga keberadaan perusahaan hanya bisa menjadi kesedihan masyarakat banyak khususnya kami orang lokal sebab hak-hak kami terkesan disembunyikan.
Penyampaian terpisah saat Abidin Arief selaku pemegang mandat adat pancai pao kembali dihubungi wartawan infosulawesi.com.
Dirinya mengatakan kami tidak akan diam untuk terus memperjuangkan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat yang berada dalam wilayah pemberdayaan perusahaan karna kami punya banyak bukti autentik untuk mencari kebenaran atas pelanggaran oknum petinggi PT. Vale yang telah memelihara dan membesarkan kelompok yang salah.
Komunikasi kami tidak hanya sampai ke komnas ham. Tetapi kami juga akan berkomunikasi nantinya pihak bareskrim dengan adanya para makam leluhur tersinyalir hilang. Karena berbicara makam sejarah tentu punya kaitan dengan UNESCO.
Seperti yang kami ketahui dalam Amanah Konvensi ILO no. 169 Tahun 1989 tentang perlindungan hak hak masyarakat adat.
Bumi beserta segala isi yang terkandung didalamnya sebagai warisan leluhur nenek moyangnya, yang tidak boleh dirampas/dikuasai oleh negara atau siapapun sesuai pasal 25 Deklarasi perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
Itulah sebabnya kami selalu himbau pada kelompok masyarakat hukum adat agar tidak bergerak dengan cara demo apa lagi anarkis karena adat budaya tana luwu tidak seperti itu.
Adat tana luwu hanya kenal dengan cara tindakan. Dengan demikian sejatinya kami sebagai orang adat tentu harus bertindak dengan memastikan hukum nasional bahkan hukum international telah melindungi kami. Karna sebagai orang adat tentu kami juga bawa aturan dikarnakan adat adalah aturan.
Itulah sehingga adat mempunyai salah satu keistimewaan di NKRI karna adat merupakan salah satu sumber hukum di Republik NKRI. jelas dalam rekaman pembicaraan via phone dengan wartawan infosulawes.com.
_8.png)
_3.png)
_9.png)
_7.png)