INFOSULAWESI.com, MAKASSAR -- Dua tahun terakhir alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk Dana Desa di provinsi Sulawesi Selatan, terus mengalami penurunan. Pada tahun 2022, Provinsi Sulsel mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp 2,1 triliun, dan di 2023 menjadi Rp 1,9 Triliun.
Sejumlah daerah diketahui alokasi anggarannya Dana Desanya mengalami penurunan. Diantaranya adalah: Barru, Enrekang, Bone, Jeneponto, Gowa ,Sidrap, Sinjai, dan Kepulauan Selayar.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Syaiful menjelaskan ada beberapa faktor sehingga anggaran ini ada naik namun ada beberapa komponen mengalami penurunan. "Dari awal tahun 2022 saya, menyampaikan bahwa pola penekanan APBN, zero balance," Ungkap Syaiful.
"Yang menjadi skala prioritas saja yang akan dilakukan penyediaan anggarannya. Sehingga kalau diurut, maka seolah-olah terjadi penurunan," jelas Syaiful.
Namun, sebenarnya ia menyatakan tidak mengalami penurunan karena ada beberapa alokasi itu yang memang disiapkan untuk menghadapi ketidakpastian global, baik 2022 maupun 2023.
Ia menambahkan, terkait penurunan Dana Desa terjadi disebabkan sisi pertanggung jawaban, hal ini disebabkan ada beberapa daerah yang kadesnya mengalami kasus yang tidak diharapkan. "Misalnya, terjerat masalah hukum sehingga Dana Desanya harus kami berhentikan,"kata Syaiful.
Namun, ia menyebutkan penurunan di beberapa kabupaten bisa disebabkan beberapa faktor, yaitu kemampuan dalam mengelola anggaran DD tahun sekarang, karena itu jadi tolok ukur juga, seperti apa dana kelola yang disiapkan dan kemampuan untuk memperkuat daya beli masyarakat di desanya, dan ketentuan memenuhi proses yang sudah ditetapkan dalam pembagian.
"Termasuk dalam menghadapi Covid, di mana sudah diharapkan agar ada alokasi dari DD sendiri, dan ini menjadi tolak ukur apakah akan ada penurunan atau kenaikan dari DD sendiri," katanya .
