MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) memfasilitasi kesepakatan kerja sama antara Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
Kolaborasi ini ditandatangani di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 9 September 2025, dengan fokus memperkuat koordinasi penanganan kebakaran dan kedaruratan lintas wilayah.
Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan Damkar Makassar, Jamaluddin, dan Damkar Maros, Baso, disaksikan Kepala Bidang Linmas dan Damkar Satpol PP Provinsi Sulsel, Fahlevi. Hadir pula mitra pendukung dari sektor swasta, yakni Direktur PT Makassar Metro Network, Syauki, serta Direktur PT Makassar Airport Network, Saiful.
Kerja sama ini mencakup pertukaran data kebakaran, koordinasi penanganan darurat di wilayah perbatasan Makassar–Maros, serta dukungan sarana-prasarana, termasuk akses jalur tol melalui kemitraan dengan pihak swasta.
Kepala Bidang Linmas dan Damkar Satpol PP Provinsi Sulsel, Fahlevi, menyampaikan bahwa arahan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menekankan pentingnya sinergi lintas daerah. Bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Sinergi Makassar dan Maros ini sejalan dengan upaya pemerintah provinsi memperkuat ketangguhan daerah, apalagi kawasan perbatasan memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas yang padat,” ujar Fahlevi.
Fahlevi menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah.
“Makassar dan Maros adalah kawasan dengan mobilitas tinggi, termasuk aktivitas di bandara maupun jalur tol, sehingga dibutuhkan koordinasi yang solid, terutama untuk menjangkau kawasan yang sulit diakses Damkar Kabupaten Maros seperti Pate'ne,” jelasnya.
Perwakilan Damkar Kota Makassar, Jamaluddin, menilai kerja sama ini akan mempercepat respon penanganan kebakaran.
“Kami ingin memastikan operasi lapangan lebih efektif, terutama di area perbatasan yang sering membutuhkan bantuan cepat,” katanya.
“Dukungan teknologi dan jaringan dari sektor swasta akan memperkuat sistem komunikasi serta distribusi logistik saat keadaan darurat,” ujarnya.
Dengan adanya kesepakatan ini, kolaborasi memperkuat sistem manajemen risiko bencana lintas wilayah, mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana, dan mempercepat alur koordinasi. Dengan dukungan sektor swasta, standar operasional damkar di Sulsel semakin adaptif terhadap kondisi lapangan.
Pemprov memposisikan diri sebagai fasilitator efektif yang memperkuat sinergi antardaerah. Hal ini mendukung pencapaian target tata kelola pemerintahan adaptif dan responsif terhadap isu strategis keselamatan publik.
Bagi masyarakat di perbatasan Makassar–Maros akan lebih terlindungi karena respon kebakaran lebih cepat dan terintegrasi. Risiko kerugian akibat kebakaran, baik jiwa maupun harta, dapat ditekan secara signifikan.
Warga yang beraktivitas di area padat mobilitas seperti bandara, jalur tol, dan kawasan industri akan merasakan peningkatan keamanan karena adanya sinergi lintas wilayah ini. (*)
