INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, kepemimpinan kepala daerah sangat penting dalam pengendalian inflasi. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (9/1/2023).
“Kemampuan leadership kepala daerah untuk mengatur program dan anggaran (penting). Kalau jaraknya terlalu jauh antara pendapatan dengan belanja artinya kurang mampu untuk memanage dengan baik,” katanya.
Dalam rakor tersebut, Mendagri memaparkan realisasi pendapatan daerah sampai akhir tahun 2022 yang mencapai 96,06 persen. Mendagri mengapresiasi sepuluh daerah dengan realisasi pendapatan tinggi di atas 100 persen.
Di tingkat provinsi ada Provinsi Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat dan Jawa Timur. Berikutnya Kepulauan Riau, Papua Barat, Kalimatan Utara, Bengkulu, dan Bali.
“Ini saya anggap ini pemimpin luar biasa karena targetnya ada yang 137 persen dari target awal tahun. Seperti Bojonegoro, Sumbawa Barat, Kutai Kartanegara, Tanah Laut, Muara Enim, Landak, Paser, Mimika, sampai dengan Tanah Bumbu,” ucapnya.
Mendagri juga memaparkan realisasi belanja rata-rata pemerintah daerah (Pemda) mencapai 86,38 persen. Realisasi belanja tertinggi tingkat provinsi dicapai oleh Kepulauan Riau dengan persentase 96,68 persen dan Jawa Barat 96,44 persen.
Keduanya di atas rata-rata realisasi belanja di tingkat nasional sebesar 90,66 persen. Namun ada pula provinsi dengan tingkat realisasi belanja yang rendah.
“Papua itu hanya 56 persen uang yang dibelanjakan. Nanti tolong Pak Sekda tolong dijadikan atensi. Ini uang banyak tersimpan, pendapatan 86 persen dibelanjakan 56 persen, berarti 30 persen ada di bank," ujarnya.
"Maluku Utara juga 79 persen. Kaltim ini kaya banget 131 persen pendapatannya dari target 100, tapi baru belanja 81 persen,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga memaparkan terdapat 19 Pemda yang selalu memberikan laporan harian pelaksanaan pengendalian inflasi daerah. Diantaranya Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Balangan, Kabupaten Batang, Demak, Kebumen, Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamongan, Lampung Utara, Pamekasan.
Selanjutnya Pangandaran, Pesisir Barat, Pidie, Semarang, Tasikmalaya. Berikutnya Tebo, Kota Surakarta, Kota Batam, Kota Dumai dan Kota Surabaya.
Selain itu terdappat sembilan Pemda yang sama sekali tak memberi laporan pelaksanaan langkah pengendalian inflasi. Di antaranya Kabupaten Merauke, Nabire, Pegunungan Bintang, Tolikara, Waropen, Mamberamo Raya, Yalimo, Intan Jaya, dan Deiyai. (*)
_5.png)
_4.png)
_8.png)
_3.png)
_9.png)
_7.png)
_6.png)