INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sudah mulai melakukan patroli siber jelang Pemilu 2024. Hasil yang ditemukan saat ini, ada peningkatan komentar yang pro dan kontra di medsos atau media sosial.
"Memang kita dari patroli siber sudah mengidentifikasi ada peningkatan komen-komen yang pro dan kontra," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Reinhard Hutagaol saat dikonfirmasi, Sabtu (28/1/2023).
Dikatakan Reinhard Hutagaol, pihaknya selalu bekerja sama dengan stakeholder lainnya jelang Pemilu 2024. Salah satunya yaitu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memiliki kewenangan memblokir konten yang memiliki unsur pidananya.
"Nah, di Indonesia yang punya otoritas untuk memblokir adalah Kominfo. Bukan dari kami. Jadi itu lah, atas masukan dari kami dan beberapa stakeholder yang lain konten bisa diblokir," ucapnya.
Sebelumnya, Polri memprediksi kabar bohong atau hoax terkait Pemilu 2024 mulai gencar disebarkan ke publik pada pertengahan 2023. Untuk itu, Polri tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi tersebut.
Prediksi itu disampaikan Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Gatot Repli Handoko dalam dialog penguatan internal Polri bertajuk "Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, Polarisasi Politik, dan SARA pada Pemilu 2024" di Hotel Ambhara, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Berkaca pada Pemilu 2019, Gatot menyampaikan media sosial yang digunakan berbeda-beda untuk menyebar hoax di daerah-daerah. Di Jakarta, hoax lebih banyak disebar lewat Twitter, sedangkan di Papua pada umumnya menggunakan Facebook.
Selain itu, TikTok sebagai salah satu media sosial yang kini menjamur di masyarakat juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax.
Untuk mengatasinya, pihaknya melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo dan jajarannya di daerah, serta tim siber Bareskrim Mabes Polri.
"Tugas Polri adalah melawan segala bentuk hoax, sekaligus memberikan klarifikasi," kata Gatot Repli Handoko. (b1)
