Logo

Badan Akreditasi Nasional,Siap Akreditasi 1000 Sekolah Madrasah di Sulteng

Wakil Ketua DPRD Alimuddin Pa'ada Bersama Ketua BAN S/M Sulteng Dr. Gazali Lembah, M.Pd Dalam Penandatanganan MoU (Dok : Humas)

INFOSULAWESI.com, PALU -- Akreditasi ibarat alat kontrol terhadap kinerja sekolah dan madrasah dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan.

Hal ini tertuang dalam sambutan tertulis Gubernur Rusdy Mastura pada acara pembukaan Rakor Daerah I Badan Akreditasi Nasional – Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Provinsi Sulteng Tahun 2023.

Kegiatan dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, SE, MM pada Jum’at malam (3/3) di hotel Swissbell dan berlangsung selama 3 hari.

“Supaya (sekolah dan madrasah) Kita punya standar minimal, syukur-syukur bisa bersaing dengan daerah lain,” kata Rudi Dewanto.

Dengan Rakorda itu lanjutnya, akan sangat membantu dalam hal sosialisasi mekanisme akreditasi dan menciptakan kerjasama serta kebersamaan antar insan pendidikan.

“Semoga wawasan dan kepercayaan diri peserta akan semakin maksimal untuk menghadapi akreditasi karena sudah dibimbing terlebih dahulu sehingga mengetahui hal-hal pokok yang mesti disiapkan,” harap asisten ke peserta.
Sebagai informasi, BAN S/M Sulteng membawahi lebih kurang 5000 sekolah dan madrasah dengan cakupan wilayah kerja terluas di antara semua provinsi di pulau Sulawesi. 

Sementara keanggotaan BAN S/M Sulteng hanya terdiri dari 5 orang dan jumlah tenaga asesor lebih kurang 200 orang.

Kondisi ini tidak membuat pesimis Ketua BAN S/M Sulteng Dr. Gazali Lembah, M.Pd yang menargetkan sanggup mengakreditasi 1000 dari 5000 sekolah dan madrasah sebagai tahap awal.

“Karena pendidikan harus dikontrol untuk menentukan mutu dan kelayakan sekolah maupun madrasah,” kata Gazali.

Terkait agenda itu, maka Ketua BAN S/M menyerahkan proposal yang diterima Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS untuk dibahas di legislatif.

Selain itu dilaksanakan penandatanganan MoU antara BAN S/M dengan dinas pendidikan kabupaten/kota se Sulteng disaksikan Asisten Rudi Dewanto dan Ketua Komisi IV Alimuddin Paada.