INFOSULAWESI.com, MAKASSAR -- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meneruskan instruksi Presiden Joko Widodo perihal larangan bergaya hedonisme bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas institusi vertikal lainnya.
"Instruksi harus menjadi perhatian semua ASN, apalagi ini instruksi langsung dari Presiden Jokowi. Semua ASN harus mematuhi itu," ujarnya di Makassar, Sabtu.
Danny -- sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan para ASN Pemkot Makassar sejauh ini cukup baik dalam bermasyarakat dan tidak mempertontonkan gaya hedonisme tersebut.
Danny mengaku selalu memberi contoh kepada bawahan bagaimana menerapkan gaya hidup yang sederhana dan tak berlebihan.
"Kalau saya memang dari awal memberi contoh bahwa jangan hedon. Contohnya rumahku ini tidak ada yang berubah, tidak ada mobil baru, harus tawaddu," katanya.
Ditambah lagi, gaya hidup memamerkan kekayaan itu menjadi pertanyaan bahwa dari mana mendapatkan uang jika jabatan ASN lingkup Pemkot Makassar. Bahkan gaji sebagai wali kota saja tidak layak tidak setara untuk perilaku hedonisme.
"Di Pemkot saya kira tidak ada gaya hedon-hedon itu. Sudah juga disampaikan memang. Kalangan ASN kan gajinya di tahu bersama," tuturnya.
Meski begitu, ia menginstruksikan jika ada ASN Pemkot seperti itu maka pastinya akan ditegur.
Sebelumnya, setelah viral aksi pamer harta kekayaan oleh anak pejabat, Presiden Joko Widodo menyikapi serius permasalahan tersebut.
Kepala Negara menginstruksikan kepada para menterinya untuk menertibkan pejabat yang bergaya hedon.
"Oleh sebab itu saya minta pada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya," ujar Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Jokowi menilai, perilaku pamer kekayaan sangat tidak pantas ditunjukkan oleh para pejabat.
"Supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di instagram, di media sosial," ucap Jokowi.
Presiden mengingatkan, bahwa inti dari program reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah adalah rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel.
Jangan sampai, kata Presiden, aparat pemerintah memberikan pelayanan yang tidak baik, apalagi disertai dengan perilaku yang kerap arogan dan pamer kekuasaan serta pamer harta.