Logo

Anggaran Konsumsi KPPS Disunat, KPU Pusat Pastikan Mengusutnya

Komisioner KPU RI August Mellaz. Ia memastikan KPU akan mengusut insiden dana konsumsi KPPS y disunat di sejumlah daerah. (Foto: Humas KPU RI)

Jakarta -- KPU RI merasa geram, anggaran konsumsi calon anggota KPPS di Sleman dan Banten diduga disunat oknum vendor 'nakal'. KPU Pusat memastikan, mengusut insiden tersebut sampai ke 'akar-akarnya'.

"Memang itu ada insiden ke sana, tapi segera itu ditelusuri oleh pihak KPU. Itu memang nggak boleh sama sekali, kita nggak tolerir sama sekali," kata Komisioner KPU August Mellaz dalam keterangan persnya, Senin (29/1/2024).

Mellaz menjelaskan, tim investigasi KPU sedang mendalami kasus pemotongan anggaran konsumsi calon anggota KPPS tersebut. Padahal, pengadaan barang dan jasa anggaran konsumsi ini dilakukan lewat e-katalog.

"Karena ini situasi yang anggarannya memang distribusinya ke satuan kerja di tingkat kabupaten/kota. Jadi menggunakan e-katalog kemudian dapat vendornya, itu nanti pasti akan kita telusuri dan itu tidak bisa ditoleransi," ucap Mellaz.

Mengutip unggahan akun Instagram @undercover.id, Sabtu (27/1/2024), disebutkan anggaran snack KPPS Sleman Rp15.000, disunat vendor Rp2.500 per orang. Pasca viralnya informasi tersebut, KPU Kabupaten Sleman langsung meminta maaf.

Makanan ringan itu, diketahui untuk anggota KPPS selama menjalani pelantikan untuk Pemilu 2024. Isi snack tersebut, dinilai tidak layak untuk anggota KPPS.

Tepatnya, di Kabupaten Sleman, anggota KPPS yang dilantik ramai-ramai menumpahkan rasa kecewanya di medsos. Anggota KPPS Sleman mengaku, kecewa karena sajian konsumsi yang didapat lebih mirip makanan lelayu atau layatan kematian warga.

Dalam video yang beredar terlihat snack yang diperoleh itu berupa, cemilan pastel, roti dan air mineral kemasan gelas. Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi memberikan konfirmasinya dan menjelaskan mengenai anggaran konsumsi yang sebenarnya.

“Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan adalah Rp15 ribu bersih sudah dipotong pajak. Tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp2.500,” kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya.