Logo

Pedagang Histeris Lapak dan Kios Dibongkar Paksa Dinas Terkait Pemkot Kotamobagu

INFOSULAWESI.com KOTAMOBAGU - Puluhan kios milik pedagang di jalan Bolian dan Terminal Serasi dipaksa dibongkar oleh Pemerintah Kota Kotamobagu melalui petugas gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan serta Dinas Pekerjaan Umum.

Para pedagang yang menyaksikan pembongkaran ini hanya bisa bersedih dan menghela napas karena tak sanggup melihat kejadian nyata tersebut, bahkan pembongkaran ini menurut para pedagang awalnya tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

"Kami kaget tiba-tiba petugas sudah datang dan memaksa kami untuk mengangkat barang-barang kami karena tempat ini akan dibongkar," ungkap salah satu pedagang.

Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, menjelaskan jika pembongkaran ini sudah sesuai prosedur dan atas adanya keluhan masyarakat.

"Kami sudah sosialisasikan beberapa kali kepada pedagang agar mengosongkan tempat itu karena tidak sesuai peruntukannya. Itu bangunan liar yang sering dikeluhkan masyarakat sebagai pengguna jalan, karena sangat menggangu aktivitas mereka," terang Sahaya Mokoginta.

xzx_1

Ia juga mengatakan jika pembongkaran ini sesuai kesepakatan rapat antara Penjabat Walikota dan sejumlah instansi terkait Pemkot Kotamobagu.

Senada disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kotamobagu, Anas Tungkagi. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah pada dasarnya sesuai dengan aturan.

"Atas perintah Pak PJ Walikota maka kami turun bersama instansi terkait lainya untuk melakukan penertiban bangunan-bangunan luar yang didirikan bukan pada tempatnya," tegas Anas Tungkagi.

Hal ini juga ditegaskan oleh PJ Walikota Kotamobagu Abdullah Mokoginta, ia menegaskan bahwa bangunan liar tersebut sudah beberapa kali dihimbau untuk segera pindah ke Pasar Genggulang dan Pasar Poyowa Kecil yang lebih representatif, akan tetapi tidak diindahkan.

"Sudah bekali kali di beritau dan sudah di pindahkan ke pasar genggulang dan poyowa tapi mereka kembali lagi ke situ yg tdk di peruntukkan ( bukan t4 berjualan malah sudah mengambil fasilitas publik yg mengakibatkan macet," tegas Abdullah Mokoginta.