TAHUN 2024 telah berlalu dan menjadi perjalanan penting bagi demokrasi di Indonesia. Februari lalu, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif digelar bersamaan.
Sementara pemilihan kepala daerah digelar serentak pada November. Transisi kepemimpinan nasional dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto juga berjalan dengan baik.
Pesta demokrasi 2024 di Indonesia berjalan baik. Bahwasanya kita patut bersyukur karena berhasil melewati tahun 2024 dengan sukses.
Transisi kekuasaan secara damai dapat kita capai, stabilitas politik relatif bisa ditegakkan, pembangunan infrastruktur selama era Presiden Jokowi berhasil dilaksanakan secara mengesankan sehingga menjamin adanya pembangunan lebih lanjut di era sesudahnya. Pembangunan, stabilitas, dan kebebasan politik tampaknya bisa berjalan seiring.
Karena itu adalah capaian-capaian yang tidak remeh, dan, karena itu, patut disyukuri. Namun demikian untuk tahun 2025 tantangan perekonomian yang tidak mudah siap menyambut pada 2025.
Daya beli masyarakat menurun dan masyarakat kelas menengah mengalami penurunan tingkat ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, dalam lima tahun terakhir, rata-rata pengeluaran per kapita kelas menengah melonjak 142 persen, dari Rp 2,36 juta per kepala per bulan pada 2019 menjadi Rp 3,35 juta per kepala per bulan pada 2024.
Melemahnya daya beli kelas menengah itu juga karena didorong oleh penurunan upah riil pekerja yang terus melambat sejak 2022. Selain itu juga kekhawatiran maraknya PHK perusahaan di tahun 2025, termasuk situasi global yang tidak menentu.
Tantangan ekonomi tahun 2025 adalah adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto Selasa kemarin resmi mengumumkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Pengumuman itu disampaikan Prabowo di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat. Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan PPN 12 persen tersebut hanya untuk barang dan jasa mewah.
Prabowo memastikan bahwa kebijakan perpajakan tetap berpihak pada rakyat kecil dengan tetap mengenakan tarif PPN nol persen untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak yang tetap diberikan pembebasan PPN, yaitu tarif nol persen.
Pemerintah menyiapkan paket stimulus bagi masyarakat yang nilainya mencapai Rp 38,6 triliun. Tentu dengan tantangan ekonomi di tahun 2025 ini, kita harus tetap optimis akan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan Indonesia yang dijalankan pemerintah.
Kita berharap agar tahun 2025 daya beli masyarakat semakin meningkat dan situasi sosial politik berjalan baik.
