TOUNA -- Aliansi Peduli Honorer Tojo Una-Una (Touna) menggelar aksi unjuk rasa di depan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Touna Pada Selasa (7/1/2024)
Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi para guru honorer yang merasa terzolimi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam orasi para pengunjuk rasa mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kebijakan Dinas Dikpora yang dianggap gagal dalam menganalisis jabatan PPPK di Touna.
Mereka menilai bahwa seleksi PPPK lebih mengutamakan praktik nepotisme, mengabaikan para guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi, dan memberikan kesempatan kepada mereka yang baru mengabdi selama 6 hingga 7 bulan.
"Kami tidak bisa membiarkan ini. Ini adalah bentuk kezaliman yang harus dihentikan. Mereka yang mengabdi lebih lama seharusnya mendapatkan kesempatan lebih besar, bukan malah didahului oleh orang yang baru beberapa bulan mengabdi," tegas Ikbal, salah satu orator aksi.
Selain itu, para peserta aksi meminta agar pejabat di Dinas Dikpora Touna segera mengundurkan diri jika tidak mampu menjalankan tugas mereka dengan adil dan mulia. Mereka berharap agar proses seleksi PPPK di masa depan dapat berjalan lebih transparan dan adil.
"Kami meminta kepada DPRD untuk membentuk panitia khusus (Pansus) yang dapat memastikan tidak ada kecurangan dalam seleksi PPPK. Kami telah mengumpulkan data dan bukti mengenai nepotisme yang terjadi di Dinas Dikpora," tegas Safaat, salah satu koordinator aksi Aliansi Peduli Honorer Touna
Para pengunjuk rasa berharap suara mereka didengar oleh DPRD Touna dan meminta agar tindakan konkret diambil untuk memperbaiki sistem seleksi PPPK yang lebih adil dan transparan di masa depan.
Aksi ini dijadwalkan untuk berlanjut dengan rapat dengar pendapat (RDP) yang akan dilaksanakan pada hari yang sama, dengan harapan agar aspirasi mereka dapat diterima dan direspons dengan serius oleh pihak terkait.
