BRIEF UPDATE
BDS Alliance
Kamis, 13 Maret 2025
POLITIK
1. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, menyebut "kampungan" kepada orang-orang yang dia tuding menggiring isu bahwa TNI akan dibawa kembali menjalani dwifungsi seperti ABRI pada era Orde Baru. Saat ini, Komisi I DPR sedang membahas revisi UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, yang sebagian perubahannya adalah perpanjangan masa pensiun, dan penambahan jumlah lembaga sipil yang bisa dimasuki personel aktif TNI, dari 10 lembaga menjadi 15. Kalangan pegiat hak sipil menilai, revisi UU tersebut membuka jalan bagi TNI terlibat dalam ranah sipil, yang dikhawatirkan mengulang praktik di masa Orde Baru. Maruli pun menyebut pihak yang mempersoalkan penempatan prajurit aktif di lembaga/kementerian, justru ingin menyerang institusi TNI.
Terkait penempatan prajurit aktif di lembaga/kementerian sipil, anggota DPR, Amelia Anggraini, usul supaya TNI membuat aturan bahwa personel yang akan ditempatkan sudah memenuhi sejumlah kriteria standar kelayakan objektif. Misalnya, latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dengan bidang tugas lembaga yang menjadi tujuan penempatan. Usul tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto hari ini.
2. Beredar petisi online di change.org yang menuntut supaya Universitas Indonesia (UI) memecat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa S3, dan membatalkan disertasinya. Per siang hari ini, petisi itu sudah ditandatangani oleh 5.026 dari target 7.500 orang. Tuntutan tersebut sebagai respons atas keputusan Rektor UI yang menetapkan Bahlil harus merevisi disertasinya, dan memberi sanksi administratif kepada promotor Bahlil dan lainnya. Menurut Direktur Humas Media Pemerintah dan Internasional UI, Arie Afriansyah, tuntutan dalam petisi itu tidak tepat karena disertasi Bahlil belum diterima dan dinyatakan sah, sehingga tidak bisa dibatalkan.
EKONOMI
1. Ratusan perusahaan truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) akan melakukan aksi mogok pada 20 Maret mendatang, sebagai protes terhadap kebijakan pemerintah yang melarang truk melintas di jalan tol saat momen mudik Lebaran. Larangan itu berlaku selama 16 hari, mulai 24 Maret hingga 8 April 2025. Namun, pemerintah membuat pengecualian untuk truk pengangkut BBM-BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis, serta bahan pokok. Ketua DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan, menilai larangan truk masuk tol selama 16 hari, terlalu lama. Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia (PPLI) juga memprotes kebijakan tersebut. Kebijakan itu dinilai merugikan para pengusaha truk angkutan barang. Selain itu, kata mereka, larangan ini menyebabkan para sopir, kuli angkut, dan lainnya, tidak bisa mendapatkan penghasilan.
2. Akhirnya Kemenkeu merilis laporan APBN KiTa awal tahun ini. Menurut Menkeu Sri Mulyani, penundaan itu terjadi karena masih ada data yang belum stabil disebabkan beberapa faktor. Dalam konferensi pers hari ini, ia melaporkan, hingga akhir Februari 2025 APBN mengalami defisit Rp 31,3 triliun, atau 0,13% dari PDB. Defisit per Februari adalah yang pertama dalam 4 tahun terakhir. Pendapatan negara per Februari 2025 mencapai Rp 316,9 triliun, merosot 20,84% dibanding periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp 400,36 triliun. Sementara, belanja negara Rp 348,1 triliun atau 9,6% dari target APBN, turun 7% dari Februari 2024 yang sebesar Rp 374,32 triliun. Keseimbangan primer pada Februari 2025 tercatat sebesar Rp 48,1 triliun.
Pendapatan negara terdiri atas penerimaan dari perpajakan Rp 240,4 triliun, turun 24,8% dari tahun lalu yang Rp 320 triliun. Penerimaan perpajakan termasuk penerimaan pajak Rp 187,8 triliun, merosot Rp 81,22 triliun atau 30,19% dari Februari 2024 yang Rp 269,02 triliun. Penerimaan bea dan cukai Rp 52,6 triliun. Sementara realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 76,4 triliun. Belanja negara Rp 348,1 triliun atau 9,6% dari target APBN, turun 7% dari Februari 2024 yang sebesar Rp 374,32 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat Rp 211,5 triliun, terdiri atas belanja K/L Rp 83,6 triliun dan non-K/L Rp 127,9 triliun. Realisasi transfer ke daerah tercatat Rp 136,6 triliun.
3. Presiden Prabowo meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah secara langsung ke rekening para guru. Seremoni peluncuran digelar di kantor Kementerian Dikdasmen, hari ini. Dalam laporannya, Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti mengungkapkan, kebijakan ini merupakan realisasi atas arahan Prabowo agar layanan publik tidak birokratis tapi harus cepat, tepat, dan efisien. Sejak 2010 hingga 2024, tunjangan guru ditransfer Kemenkeu ke rekening pemerintah daerah yang kemudian baru ditransfer ke rekening guru. Guru bisa menerima per tiga bulan. Berdasarkan data Kemendikdasmen, 1.476.964 guru ASN dan 392.802 guru non-ASN akan menerima tunjangan via transfer langsung ke rekening masing-masing.
HUKUM
1. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi Pertamina, Kamis (13/3/2025). Ahok mengaku senang dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa, karena dapat membantu pengusutan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina pada periode 2018-2023. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri dari 6 petinggi anak perusahaan Pertamina, salah satunya Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, dan 3 pihak swasta.
2. Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Bone, Sulawesi Selatan, AKP Aswar, dicopot dari jabatannya pada Rabu, 12 Maret 2025 karena diduga meminta uang damai Rp 80 juta kepada keluarga tersangka kasus narkoba. Kasus ini terungkap, setelah bukti tangkapan layar HP berisi percakapan Kasat Narkoba Polres Bone dengan keluarga tersangka kasus narkoba, viral di media sosial.
TRENDING MEDSOS
1. Nama "Andre" dan "Ahok" trending di X, setelah rapat antara Komisi VI DPR dan PT Pertamina (Persero) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/3/2025), sempat panas ketika Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengkritisi mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam rapat, Andre menyebut Ahok "bacot" dan "omon-omon", terkait kasus mega korupsi tata kelola minyak Pertamina. Warganet di X pun ramai menyoroti sikap Andre yang dinilai “pengecut” karena hanya berani mengkritisi Ahok yang tidak ada dalam rapat.
2. Nama "Fedi Nuril" trending di X, setelah ia mengkritisi dipilihnya Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara atau PT PFN oleh Presiden Prabowo. Menurut Fedi, pengalaman, kemampuan, dan prestasi Ifan dalam perfilman Indonesia tidak jelas, sehingga tidak layak diangkat sebagai direktur PT PFN. Cuitan Fedi tersebut direspon positif oleh warganet yang sama-sama mempertanyakan kompetensi Ifan dan alasan dibalik keputusan Presiden Prabowo dalam memilih Ifan.
HIGHLIGHT
Seharusnya, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak tak perlu menggunakan istilah "kampungan" terhadap mereka yang mengkritik rencana penambahan keterlibatan personel aktif TNI di lembaga sipil, yang sedang dibahas di DPR. Apalagi menyebut kritik itu sebagai menyerang institusi TNI. Ada kesan arogansi dalam pilihan kata tersebut. Sudah seharusnya kritik yang beredar di media massa maupun media sosial ditanggapi dengan argumen yang bisa menjawab kritik tersebut, atau balas mengkritik. Kritik dan kontra kritik itu sudah wajar dalam dunia sipil. Maka jika TNI berniat makin meluaskan perannya di ranah sipil, tentunya harus pula mulai belajar mengikuti aturan main dunia sipil.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
