KEMENTERIAN Pertanian dan Satgas Pangan Polri telah melakukan investigasi dan menemukan sebanyak 212 merek beras di pasaran tak sesuai dengan label dan standar mutu. Hasil temuan tersebut mengungkap adanya beras yang diklaim sebagai premium, padahal kualitasnya biasa.
Tentu saja, praktik tersebut merugikan konsumen, serta bisa menimbulkan gejolak di pasar. Temuan ini memicu pertanyaan publik: siapa yang harus bertanggung jawab? Investigasi tersebut menunjukkan banyak merek beras menjual kemasan 5 kilogram padahal isinya hanya 4,5 kilogram.
Bahkan, Kementerian Perdagangan menyatakan telah memeriksa 35 kemasan beras dari 10 merek beras premium. Hasilnya, pemeriksaan mutu terhadap 10 merek beras premium yang diolah datanya, hanya 1 merek yang memenuhi persyaratan mutu beras premium.
Sebelumnya, pada akhir Maret 2025 juga menemukan 30 dari 98 produk beras yang tersebar di 62 kabupaten/kota tidak sesuai ketentuan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebenarnya telah mengatur berbagai aspek produksi, distribusi, dan keamanan pangan, termasuk sanksi terhadap praktik curang seperti penimbunan dan pengoplosan.
Karena itu, penting untuk meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membongkar sindikat beras oplosan yang telah merugikan rakyat dan mengganggu program Presiden Prabowo Subianto soal swasembada pangan. Jika tidak ditindak, akan adanya kasus tersebut akan menggerus kepercayaan rakyat terhadap negara yang seharusnya melindungi mereka dari penjahat pengoplos beras.
Kita berharap perlu untuk memaksimalkan pengawasan dari ekosistem produksi, distribusi hingga konsumsi beras. Pengawasan harus dimaksimalkan untuk meminimalisir penyelewengan pengoplosan beras, sebagai wujud negara hadir untuk melindungi rakyatnya dari manipulasi produsen, distributor atau pengecer nakal.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
