Makassar -- Kabupaten Gowa kini memiliki puluhan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa yang tersebar di berbagai wilayah. Kehadiran fasilitas ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan bantuan hukum, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sualwesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal menyatakan bahwa program Posbankum Desa ini merupakan implementasi nyata dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan hukum hingga ke pelosok. "Kami ingin memastikan tidak ada lagi warga yang merasa jauh dari hukum. Keadilan harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat," ungkap Andi Basmal dalam keterangan, Minggu (3/8).
Setiap Posbankum Desa dikelola oleh paralegal desa yang telah menjalani sertifikasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Mereka dibekali kemampuan untuk menangani konsultasi hukum dasar, mediasi konflik, pendampingan penyusunan kontrak sederhana, hingga bantuan pengurusan dokumen hukum. Yang menarik, seluruh layanan ini diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.
Andi Basmal melanjutkan, Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulsel terus mendorong agar seluruh desa di Kabupaten Gowa memiliki Posbankum Desa agar seluruh masyarakat Gowa dapat terlayani. Bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum ataupun mediasi hukum dapat langsung mengunjungi Posbankum Desa terdekat.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang - undangan Dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawaty mengatakan bahwa tidak hanya di kabupaten Gowa saja, Kakanwil terus mendorong kabupaten lain di Sulsel untuk dapat membentuk posbankum di setiap desa yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat lebih dekat dengan akses terhadap dinamika hukum yang terjadi di tingkat akar rumput. Harapannya, eksistensi posbankum di desa dapat menyelesaikan polemik hukum tanpa perlu beracara di pengadilan.
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
