MAKASSAR -- Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulawesi Selatan (Sulsel), Sultan Rakib, mengungkapkan pentingnya pembentukan Computer Security Response Team (CSIRT) di seluruh instansi pemerintah.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk memastikan setiap kementerian dan pemerintah daerah memiliki tim respons insiden keamanan siber.
"Kami mengikuti langsung arahan Pak Tito bahwa seluruh instansi pemerintah, baik kementerian maupun daerah, harus memiliki CSIRT," ujar Sultan, Rabu, 13/8/2025.
Pembentukan CSIRT menjadi krusial, terutama dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Sultan menekankan bahwa sangat berbahaya jika pemerintah lalai dalam melindungi data, yang dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi ASN dan masyarakat.
"UU Perlindungan Data sudah ada, tapi kalau kita abai, kasihan masyarakat yang datanya bocor. Maka dari itu, CSIRT sangat penting untuk mencegah kebocoran data pribadi," jelasnya.
Proses pembentukan CSIRT dimulai dengan pengusulan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Bupati atau SK Bupati untuk tim, lalu diakhiri dengan asesmen dan penerbitan sertifikat dari BSSN.
"Setelah pengusulan, dibuatkan Perbup atau SK Bupati untuk tim CSIRT-nya, lalu di-asesmen oleh BSSN, dan BSSN akan mengeluarkan sertifikat," terang Sultan.
Diskominfo SP Sulsel menargetkan seluruh 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dapat menyelesaikan proses pembentukan CSIRT pada bulan Oktober mendatang.
Menanggapi pertanyaan terkait upaya Pemda menjaga keamanan data, Rakib menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel telah bekerja sama dengan BSSN.
"Kami bekerja sama dengan BSSN dan memiliki Sandi Data. Seluruh data yang kami pegang, terutama yang dipegang oleh Diskominfo dan BKD, akan kami enkripsi untuk menghindari pencurian data," katanya.
Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Rakib mengakui bahwa kualitas SDM di bidang teknologi masih menjadi tantangan, terutama di tingkat kabupaten/kota.
"Pada dasarnya, ASN kita memang rendah SDM-nya di bidang ini. Tidak semua orang dengan kemampuan teknologi ditempatkan di Kominfo," ungkapnya
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
