Analisa Berita Nasional, Senin, 25 Agustus 2025
POLITIK
1. Aparat kepolisian melakukan upaya pembubaran paksa terhadap massa yang berunjuk rasa di depan gerbang kompleks DPR Senayan, Jakarta, hari ini. Tembakan meriam air diarahkan ke massa sehingga kocar-kacir. Sebagian massa masuk ke jalan tol. Dikabarkan ada 6 orang ditangkap polisi karena dituduh sebagai provokator. Aksi massa itu terjadi setelah ada seruan demo 25 Agustus yang beredar luas di media sosial sejak kemarin. Inisiatornya menamakan ‘Revolusi Rakyat Indonesia’. Salah satu tuntutannya adalah pembubaran DPR. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengimbau masyarakat tidak mudah termakan hoaks yang beredar di media sosial.
2. Massa buruh, kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, tidak ikut dalam aksi demonstrasi hari ini. Mereka sudah merencanakan akan menggelar aksi besar pada Kamis, 28 Agustus 2025 di depan gedung DPR. Menurut Iqbal, sudah banyak serikat pekerja yang menyatakan komitmen untuk menggelar aksi serempak 28 Agustus 2025 di 38 provinsi. Untuk Jabodetabek demo akan memusat di DPR, sedangkan di luar Jabodetabek akan memusat di kantor gubernur masing-masing provinsi. Tuntutan mereka antara lain hapus outsourcing, tolak upah murah, naikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5%.
3. Hanya dalam waktu 3 hari Komisi VIII DPR dan pemerintah selesai membahas revisi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hasil pembahasan kilat yang dimulai pada 22 Agustus 2025, disepakati oleh seluruh fraksi di Komisi VIII DPR hari ini untuk disahkan sebagai UU oleh DPR besok. Salah satu butir revisi UU tersebut adalah perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara Haji (BP) menjadi Kementerian Haji dan Umrah, dan menghapus Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) di Kementerian Agama.
Dengan UU tersebut berarti ada penambahan kementerian baru di kabinet Prabowo-Gibran. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, keputusan presiden (keppres) mengenai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan segera dikeluarkan. Pembahasan revisi UU itu dilakukan secara kilat dengan alasan untuk mengejar waktu musim haji 2026.
4. Presiden Prabowo membentuk 2 lembaga baru: Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Presiden juga melantik pejabat kedua badan baru tersebut hari ini. Kepala Badan Industri Mineral dijabat Mendikristek Brian Yuliarto. Sementara, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dipegang Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.
Brian menjelaskan, tugas barunya nanti akan berhubungan dengan pengelolaan dan pengawasan logam tanah jarang (LTJ) untuk industri pertahanan, serta mineral radioaktif. Selain penting untuk kedaulatan bangsa, kata Brian, mineral strategis itu juga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi Indonesia. Sementara Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dibentuk untuk memastikan pembangunan tanggul laut raksasa tetap berjalan.
5. Pimpinan Universitas Indonesia (UI) meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia, karena mengaku telah khilaf mengundang peneliti dari Universitas Stanford, AS, Peter Berkowitz untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam kegiatan Pengenalan Sistem Akademik Program Pascasarjana UI di Kampus UI, Depok, pada Sabtu (23/8/2025). Direktur Humas UI Prof Arie Afriansyah mengakui UI luput dalam mengecek latar belakang Berkowitz, yang pro-Zionis Israel. Ketua MUI Sudarnoto Abdul Hakim mengapresiasi permintaan maaf UI. Namun, kata dia, apa yang terjadi di UI ini sudah sangat mencederai rasa kemanusiaan dan kontraproduktif bagi upaya membela perjuangan kemerdekaan Palestina.
EKONOMI
1. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, mendesak penyaluran beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) hingga ke desa karena distribusinya masih rendah, sekitar 4.000 ton per hari, jauh di bawah target 7.000 ton per hari. Namun, ia mengapresiasi angka itu sudah ada kemajuan dari pekan lalu yang cuma 1.200 ton per hari. Sementara, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengungkapkan, beras SPHP masih belum tersedia di sebagian besar pasar tradisional, ritel modern, kios pangan, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida mengatakan, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 70.519 ton atau setara dengan 5,35% dari target penyaluran SPHP Juli-Desember 2025 sebanyak 1,31 juta ton. Di sisi lain, stok cadangan beras pemerintah (CBP) telah mencapai 3,91 juta ton hingga 24 Agustus 2025. Selain stok CBP, stok komersial mencapai sebanyak 8.950 ton. Dengan begitu, total stok beras Bulog sebanyak 3,92 juta ton.
2. Kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemenaker sedang ditangani KPK. Pada saat yang sama, data angka kecelakaan kerja justru meningkat. Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKKI) menyebut, angka kecelakaan kerja kuartal I-2025 meningkat 9,4% jadi 5.632 kasus. Terbanyak terjadi di sektor konstruksi, manufaktur, dan pertambangan.
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Katiga Pass mengungkapkan, data Kemnaker mencatat ada 47.300 kasus kecelakaan kerja hingga April 2025, meningkat 12% dibandingkan April 2024. Dari 47.300 kasus itu, 29% terjadi di sektor konstruksi, 26% di sektor manufaktur, 18% di sektor transportasi dan logistik, serta sisanya di pertambangan, pertanian, dan sektor lainnya.
TRENDING MEDSOS
Terdapat lebih dari 100 ribu pencarian di Google mengenai demo hari ini, setelah demonstrasi sejumlah aliansi masyarakat di depan Gedung DPR, Jakarta, berujung ricuh. Massa pendemo bentrok dengan aparat keamanan. Massa yang hendak bergerak dari depan Gedung DPR ke belakang gedung dipukul mundur oleh aparat menggunakan water cannon. Berdasarkan pantauan beberapa media berita, setidaknya ada enam orang yang diamankan oleh aparat.
HIGHLIGHTS
1. Semakin gemoy saja kabinet Prabowo-Gibran. Setelah memekarkan jumlah kementerian dari 34 di era Jokowi-Ma'ruf, menjadi 44, sebentar lagi akan tambah 1 lagi, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Jadi 45, mungkin supaya pas dengan angka (19)45. Tentu bertambah pula jumlah menterinya. Sekarang saja ada 48 menteri (termasuk 4 menko), plus wakil menteri 55 orang (minus 1 Emanuel Ebenezer yang ditahan KPK). Pasti sudah anggaran untuk belanja kementerian akan bertambah di saat Menkeu getol menarik utang untuk menambal APBN.
2. Demo hari ini di DPR mengulang aksi serupa yang digerakkan tagar 'Peringatan Darurat' 24 Agustus 2024. Massa bergerak tanpa ada koordinator fisik, tanpa ada panitia ataupun lembaga yang dikenal publik, yang mengajak mereka. Massa terjadi dari orang per orang yang punya perasaan atau pendapat yang sama. Kegelisahan kolektif tersebut dipicu karena kebijakan pemerintah yang memberi fasilitasi para anggota DPR dinilai terlalu berlebihan, sementara kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung pada perekonomian. Situasi diperparah dengan peristiwa suka cita joget bersama di gedung Senayan yang seolah tak peduli dengan persoalan kesulitan ekonomi rakyat. Alangkah eloknya jika pemerintah dan DPR segera memberikan penjelasan resmi secara gamblang kepada publik terkait fasilitas-fasilitas yang dipersoalkan tersebut. Atau jika perlu dilakukan moratorium kenaikan tunjangan untuk menunjukkan empati pada kondisi rakyat yang sedang terjepit kondisi perekonomiannya.
3. Distribusi beras SPHP yang tersendat memperlihatkan rapuhnya tata kelola pangan nasional: target 7.000 ton per hari masih jauh dari tercapai, sementara stok Bulog memang besar tetapi tidak otomatis hadir di pasar tradisional dan ritel. Di sisi lain, kasus pemerasan sertifikasi K3 yang menyeret Wamenaker terjadi justru ketika angka kecelakaan kerja meningkat tajam. Ini sebuah ironi yang menyingkap lemahnya fungsi negara dalam melindungi buruh. Semua ini berlangsung di tengah kabinet yang kian “gemoy” dengan penambahan kementerian baru, artinya beban anggaran bertambah saat utang negara terus naik. Dengan demikian, persoalan ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan tata kelola politik dan hukum: pangan tergantung distribusi yang bersih, keselamatan kerja butuh birokrasi berintegritas, sementara fiskal makin tertekan oleh ekspansi kabinet tanpa perbaikan kualitas pemerintahan.
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
