Jakarta - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) mungkin masih terdengar asing, namun di balik setiap gawai elektronik yang kita gunakan sehari-hari, tersimpan "peta mikroskopis" yang sangat rumit ini. DTLST adalah cetak biru yang menentukan susunan tata letak dan hubungan antara komponen-komponen mikro seperti transistor dan resistor agar perangkat dapat berfungsi sesuai rancangan. Desain ini bukan sekadar gambar teknis biasa, melainkan sebuah karya yang setara dengan bentuk kekayaan intelektual (KI) lainnya seperti paten atau hak cipta.
Di zaman modern yang serba elektronik ini, peran sirkuit terpadu atau integrated circuit (IC) sangat vital. IC merupakan suatu rangkaian pada sebuah chip yang mengintegrasikan ribuan atau lebih elemen elektronik untuk menjalankan berbagai fungsi. Di balik kinerja setiap IC, terdapat DTLST yang merupakan inti dari efisiensi dan fungsionalitas perangkat.
Mengingat kompleksitas dan nilai inovatifnya, DTLST diakui sebagai KI. Pelindungannya diatur secara internasional melalui perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) oleh World Trade Organization (WTO). Indonesia sebagai negara anggota WTO, telah mengadopsi ketentuan ini melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST. Regulasi ini memberikan hak eksklusif kepada pendesain atau pemegang hak untuk memanfaatkan desainnya secara komersial dan melarang pihak lain menggunakannya tanpa izin.
Pemeriksa Paten Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Umi Yuniati dalam sebuah kesempatan wawancara menjelaskan bahwa pelindungan hukum terhadap DTLST dapat diberikan apabila desain tersebut orisinal, dengan kata lain hasil karya intelektual tersebut dibuat secara mandiri, bukan tiruan.
“Selain itu, desain juga tidak bersifat umum bagi para pendesain pada saat dibuat. Ini untuk memastikan bahwa pelindungan hanya diberikan kepada karya yang benar-benar memiliki nilai tambah dan kontribusi terhadap kemajuan teknologi,” terang Umi.
Sementara itu, menilik dari jangka waktu pelindungannya, DTLST dilindungi selama 10 tahun, terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial di manapun di dunia, atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, mana yang lebih dahulu.
“Hal lain yang penting untuk diingat adalah, jika desain sudah dieksploitasi secara komersial, permohonan pendaftaran wajib diajukan paling lambat dalam waktu 2 tahun setelah eksploitasi pertama kali. Jika melewati tenggat waktu ini, hak pelindungan hukum bisa hilang,” tambahnya.
Dari sisi biaya, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 telah menetapkan tarif permohonan pendaftaran DTLST dengan skema yang berbeda. Untuk pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah, ditetapkan sebesar Rp400.000 per permohonan. Ini adalah bentuk dukungan negara untuk mendorong perlindungan KI di kalangan pelaku usaha kecil.
Sementara itu, untuk pemohon umum, termasuk perusahaan besar dan perorangan non-UMK, biaya permohonan ditetapkan sebesar Rp700.000 per permohonan. Kebijakan diferensiasi tarif ini bertujuan untuk mendorong inklusi perlindungan KI, khususnya di sektor teknologi, serta memberikan kemudahan akses bagi UMK.
Sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, jumlah Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang terdaftar dan berstatus aktif dalam Pangkalan Data KI tercatat sebanyak 9 desain. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan rezim perlindungan DTLST di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi inovasi di sektor teknologi dan elektronika.
Rendahnya jumlah pendaftaran ini mengindikasikan bahwa diperlukan peningkatan sosialisasi, fasilitasi, dan kesadaran pelaku industri akan pentingnya mendaftarkan desain tata letak sirkuit terpadu mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum dan nilai tambah ekonomi melalui KI.
Sebagai langkah preventif terhadap kesalahan pemahaman yang masih kerap terjadi, Umi menyarankan agar para pendesain dapat melakukan konsultasi awal ke DJKI sebelum mereka mengajukan permohonan pendaftaran DTLST. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat masih banyak yang keliru dalam mengidentifikasi apakah hasil desain mereka memang tergolong sebagai objek DTLST atau tidak.
“Kesalahan umum yang sering dijumpai adalah pengajuan layout papan sirkuit tercetak (PCB), padahal desain seperti ini bukan merupakan objek DTLST. Desain tata letak sirkuit terpadu merujuk secara spesifik pada struktur tiga dimensi internal dari chip atau IC bukan sekadar skema rangkaian atau posisi komponen pada PCB,” jelas Umi.
“Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai objek DTLST sangat krusial agar pendesain tidak salah arah dalam melindungi inovasinya, dan potensi pelindungan hukum yang diperoleh pun sesuai dengan karakter teknis dari hasil karyanya,” pungkasnya.
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan apresiasi atas langkah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang membuka ruang konsultasi dalam pelayanan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).
“Kami menyambut baik inisiatif DJKI yang memberikan ruang konsultasi bagi para pendesain DTLST. Langkah ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman, sekaligus memastikan bahwa karya inovatif benar-benar mendapatkan pelindungan hukum yang sesuai dengan karakter teknisnya,” ujar Andi Basmal saat dikonfirmasi, Selasa (26/8/2025).
Lebih lanjut, Andi Basmal juga mendorong para pendesain, khususnya pelaku di sektor teknologi dan elektronika, untuk semakin melek terhadap pentingnya pelindungan hukum atas karya mereka.
“DTLST merupakan aset berharga di balik perangkat elektronik modern. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pendesain agar tidak menunda pendaftaran, karena pelindungan hukum bukan hanya memberi kepastian, tetapi juga nilai tambah ekonomi bagi inovasi yang mereka hasilkan,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan, Kanwil Kemenkum Sulsel membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi atau memerlukan pendampingan terkait proses pendaftaran DTLST.
“Kami siap memberikan layanan dan pendampingan yang dibutuhkan. Jangan ragu untuk datang ke Kanwil, karena keberhasilan melindungi karya inovasi adalah langkah penting menuju kemajuan teknologi nasional,” pungkas Andi Basmal.
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
