Analisa Berita Nasional, Selasa, 26 Agustus 2025
POLITIK
1. Demonstrasi yang berlangsung kemarin di depan gerbang kompleks DPR diwarnai dengan kericuhan hingga malam hari. Massa bentrok dengan polisi di sejumlah titik wilayah di sekitar Senayan, Jakarta. Sejumlah mobil polisi dirusak. Bidang Advokasi LBH Jakarta Daniel Winarta mengatakan, ada 370 orang yang diamankan di Polda Metro Jaya. Lebih dari setengahnya anak di bawah umur. Mereka berasal dari berbagai daerah, termasuk dari luar Jakarta.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, aksi massa yang terlibat bentrok dengan aparat keamanan merupakan premanisme, bukan bagian dari demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyayangkan tindakan massa pengunjuk rasa penolakan kenaikan tunjangan anggota dewan yang dilakukan dengan menutup jalan hingga merusak fasilitas publik.
2. Setelah terjadi aksi demo menuntut pembubaran DPR kemarin, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hari ini menyatakan bahwa tunjangan rumah bagi setiap anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan hanya diberikan selama 1 tahun, bukan selama 5 tahun masa jabatan. Tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan itu menjadi salah satu isu yang disuarakan banyak kalangan.
Kata Dasco, setelah November mendatang tunjangan itu tidak diberikan lagi. Artinya, Rp 50 juta per bulan selama setahun itu untuk tunjangan rumah selama 5 tahun. Tunjangan Rp 50 juta per bulan itu diberlakukan untuk DPR periode 2024-2029 karena mereka tidak mendapat fasilitas perumahan gratis, sebagaimana anggota DPR periode sebelumnya.
3. Meskipun pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan sekitar 10 bulan, tapi Presiden Prabowo sudah memberikan bintang atau tanda kehormatan kepada sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih. Upacara pemberian tanda kehormatan itu dilakukan di Istana Negara Jakarta kemarin. Menko Pangan Zulkifli Hasan mendapat Bintang Republik Indonesia Utama. Bintang Mahaputera Adipurna diberikan untuk 4 menteri yakni Menko PMK Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Sejumlah menteri dan wamen lainnya mendapat tanda kehormatan dalam kategori yang berbeda. Alasan pemberian tanda penghormatan itu, kata Mensesneg Prasetyo Hadi, karena para menteri sudah mencetak prestasi kerja yang luar biasa meskipun belum genap setahun menjabat.
EKONOMI
1. Mulai tahun depan, pembelian gas elpiji 3 kg harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, tujuan pemberlakuan aturan itu untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan betul-betul dinikmati oleh masyarakat miskin. Nanti warga yang boleh membeli elpiji tabung melon adalah masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai 4. Sedangkan, desil 5 ke atas dilarang beli. Desil adalah ukuran yang membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, mulai dari yang paling miskin (desil 1) hingga yang paling sejahtera (desil 10). Pemerintah sudah punya data NIK berdasarkan pengelompokan desil tersebut.
2. Perusahaan e-commerce Tokopedia dikabarkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 420 karyawan dalam 2 bulan terakhir. Selama bulan Juli lalu perusahaan ini sudah mem-PHK 180 karyawan di sejumlah divisi, antara lain divisi teknologi informasi (IT), customer care, pemenuhan pesanan (fulfillment), dan gudang. PHK ini dilakukan setelah perusahaan induk TikTok membeli mayoritas saham Tokopedia.
HUKUM
Salah seorang dari 11 tersangka pemerasan pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kemenaker adalah suami dari seorang pegawai KPK. Nama orang tersebut Miki Mahfud. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan, tidak ada keterlibatan si istri pada perbuatan suaminya.
Miki Mahfud adalah orang swasta dari PT KEM Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang Jasa K3. KPK tidak menjelaskan secara spesifik kesalahan Miki. Dia dibekuk KPK saat terjadi penyerahan uang dari perusahaan jasa K3 kepada Irvian Bobby Mahendro, koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022-2025, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X masih ramai menyoroti demo “Revolusi Rakyat Indonesia” di depan gedung DPR/MPR RI yang berakhir ricuh pada Senin kemarin (25/08/2025). Anehnya disaat isu demo sedang trending di berbagai platform media sosial, beredar isu perceraian pesepak bola Arhan dan istrinya Azizah Salsha yang adalah putri dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade. Berita perceraian Arhan tersebut pecah tepat di hari yang sama dengan aksi demonstrasi. Akibatnya, banyak warganet yang berspekulasi bahwa isu perceraian Arhan hanyalah pengalihan untuk menutup isu politik yang lebih besar. Kecurigaan publik semakin menguat karena pola ini disebut mirip dengan kejadian tahun lalu. Saat itu tepat pada momen huru-hara RUU Pilkada, publik juga dihebohkan dengan dugaan perselingkuhan Azizah.
HIGHLIGHTS
1. Tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota DPR mendapat sorotan publik, termasuk disuarakan keras saat demonstrasi kemarin. Lantas hari ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa tunjangan sebesar itu hanya diberikan selama 1 tahun untuk jatah perumahan selama masa jabatan 5 tahun. Pernyatan Dasco tersebut terkesan melecehkan pemahaman publik yang sudah tahu adanya tunjangan perumahan itu, karena sudah diumumkan Sekretariat DPR bahwa tunjangan sebesar itu diberikan sebab anggota DPR 2024-2029 tidak mendapat fasilitas perumahan dari negara.
Sangat disayangkan pula, berbagai respons anggota DPR yang muncul ke publik terkait aksi demo penolakan tunjangan anggota DPR bersifat defensive dan bahkan ada yang berupa tudingan negatif. Langkah-langkah komunikatif dan sense of crisis tidak nampak dimunculkan dari pihak Senayan. Padahal para penghuni senayan adalah para politisi handal dan para pelaku lapangan langsung dalam hal melakukan pendekatan persuasif terhadap massa dalam proses-proses demokrasi selama ini.
2. Sejumlah menteri kabinet sekarang sudah mendapat tanda atau bintang jasa kehormatan, meskipun baru bekerja sekitar 10 bulan. Alasannya, mereka sudah mencetak prestasi kerja luar biasa. Mereka adalah pembantu Presiden. Oleh karena itu, wajar saja Presiden memberikan penilaian apa pun. Meskipun hasil kerja mereka dilihat rakyat, dan rakyat membuat penilaian yang berbeda dari Presiden, maka rakyat cukup membuat raport sendiri saja untuk mereka. Pemerintah seharusnya tidak semakin memperburuk suasana yang semakin mempertajam ketersinggungan publik dengan lebih hati-hati melihat kondisi di saat-saat yang rawan. Dalam kondisi perekonomian yang terjepit seperti ini, tak elok pemerintah justru membagi-bagikan berbagai bintang penghargaan kepada pejabat masih hijau pengalaman kerja, yang layak diperdebatkan legacy pengabdiannya.
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
