Analisa Berita Nasional, Kamis, 28 Agustus 2025
POLITIK
1. Presiden Prabowo mengaku malu ada anggota partainya, Gerindra, terjerat kasus korupsi. Berpidato dalam acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025 di Tangerang hari ini, Prabowo tidak menyebut langsung nama Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel yang ditangkap KPK. Dia bilang orang itu memang anggota Gerindra, tapi bukan kader karena belum mengikuti kaderisasi. Padahal, kata Prabowo, dia sudah berulang kali mengingatkan jajarannya untuk tidak korupsi. "Mungkin dia khilaf," kata Prabowo.
2. Terkait kegiatan demo buruh hari ini, polisi mengabarkan telah mengamankan sekitar 120 pelajar dari berbagai daerah yang diduga akan bergabung dengan massa buruh. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary menyebut para pelajar itu dicegah demi keselamatan dan ketertiban. Sementara itu Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Barat mengeluarkan surat edaran tentang larangan bagi pelajar untuk ikut demo. Ada sekolah yang mewajibkan siswanya untuk mengirim foto diri saat sudah berada di rumah. Demo pada 25 Agustus lalu banyak pelajar ikut serta.
Ribuan buruh berunjuk rasa di depan kompleks DPR dan di kawasan Patung Kuda, yang berada sekitar 500 meter dari Istana Merdeka Jakarta. Sampai dengan sore hari ini unjuk rasa berlangsung secara damai. Mengingat rencana demo itu sudah diumumkan jauh hari, Jakarta terkesan sepi sejak pagi hari. Banyak perusahaan swasta dan instansi pemerintah memberlakukan work from home. Suasana berbeda dengan demo hari Senin lalu yang berlangsung ricuh.
3. Salah satu isu yang disorot para pendemo hari Senin lalu dan hari ini adalah tunjangan perumahan untuk anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan. Isu ini kemudian dijawab oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bahwa tunjangan itu diberikan cuma selama 1 tahun, bukan 5 tahun. Tunjangan serupa untuk anggota DPRD tingkat 2 Kota Depok, Jawa Barat, sebesar Rp 47,1 juta per bulan untuk ketua, wakil ketua Rp 43,1 juta per bulan, dan anggota Rp 32,5 juta per bulan. Tunjangan perumahan itu sudah ditentukan melalui Peraturan Walikota (Perwal) No 97 Tahun 2021, dan didasarkan PP No 18 Tahun 2017. Kota Depok berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.
EKONOMI
1. Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani menegaskan, hingga saat ini Komisi IX belum memberikan persetujuan untuk rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan pada 2026. Irma mengatakan, pemerintah memang telah menganggarkan tambahan dana sebesar Rp 10 triliun untuk menyesuaikan kenaikan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta Rp 10 triliun sebagai dana cadangan. Namun, hal itu tidak serta-merta menjadi dasar untuk menaikkan tarif iuran bagi peserta mandiri.
2. Presiden Prabowo minta pemerintah daerah (pemda) sabar karena anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan lebih rendah dibandingkan 2025. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di depan para bupati pada Apkasi Otonomi Expo 2025. Dalam RAPBN 2026, TKD menjadi Rp 650 triliun, turun 29,34% dari 2025 yang sebesar Rp 919,9 triliun. Prabowo menegaskan, TKD hanya mengalami perubahan skema penyaluran. Meski demikian, dipastikan rakyat di daerah tetap merasakan manfaatnya.
3. Sekjen DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IPPI) Reynaldi Sarijowan mengungkapkan, di beberapa daerah harga minyak goreng pemerintah yakni “Minyakita” semakin naik mencapai Rp 16.700-17.000, melampaui Harga Eceran Tertinggi yang dipatok Rp 15.700 per liter. Tertinggi di Papua dan wilayah timur hingga Rp 20.000. Reynaldi meminta Pemerintah, BUMN dan swasta duduk bersama membahas tata kelola minyak goreng.
HUKUM
Ruang tahanan KPK yang berada di dua gedung KPK sudah penuh penghuni. Kapasitas ideal seharusnya 51 orang, kini sudah diisi 57 orang. Karena itu, kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, KPK kini memanfaatkan ruang isolasi. Namun, kata Budi, kondisi tersebut tidak menghalangi KPK dalam menangkap pelaku tindak pidana korupsi. Selama ini KPK juga sudah bekerja sama dengan kementerian hukum - sekarang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan - untuk menitipkan tahanan KPK di lembaga pemasyarakatan Cipinang, Jakarta.
TRENDING MEDSOS
Sorotan terhadap demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR masih terus bergema di media sosial X. Kali ini, massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025). Setelahnya kelompok buruh meninggalkan lokasi, ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat mengambil alih aksi protes dengan berjalan kaki dari Palmerah menuju Gedung DPR. Para demonstran mahasiswa berunjuk rasa menentang fasilitas dan tunjangan mewah yang diberikan anggota DPR.
HIGHLIGHTS
1. Sampai dengan sore ini kegiatan unjuk rasa kaum buruh di Jakarta berlangsung tanpa kericuhan berarti, tidak seperti demo Senin lalu. Suasana itu terjadi antara lain karena pengunjuk rasa sudah terkoordinasi, dan aparat keamanan bertindak secara proporsional. Bagi publik, suasana semacam inilah yang seharusnya terjadi dalam setiap unjuk rasa. Yang utama adalah suara tersampaikan, dan didengar serta dipahami oleh pihak yang tertuju.
2. Kebijakan ekonomi kembali menjadi sorotan: rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum mendapat persetujuan DPR meski pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran Rp 10 triliun untuk PBI dan dana cadangan. Di sisi lain, transfer ke daerah dalam RAPBN 2026 turun drastis 29,34% menjadi Rp 650 triliun, memicu kekhawatiran pemda meski Presiden Prabowo menegaskan manfaat tetap dirasakan rakyat. Sementara itu, harga minyak goreng “Minyakita” kian mahal, bahkan menembus Rp 20 ribu di timur Indonesia, menunjukkan rapuhnya tata kelola pangan. Isu-isu ini tak berdiri sendiri: di tengah demo buruh dan polemik tunjangan DPR, publik melihat paradoks antara beban hidup rakyat yang naik, kue fiskal yang menyusut di daerah, dan elite politik yang masih sibuk mengurus privilese. Semua ini mempertegas jurang kepercayaan yang hanya bisa dijembatani lewat tata kelola transparan dan keberpihakan nyata pada kebutuhan dasar masyarakat.
3. Terkait penjualan migor pemerintah 'Minyakita' di atas HET yang telah ditentukan, harus segera ditindaklanjuti pemangku kebijakan dan kewenangan. Harus ditelisik dengan cermat jalur distribusi untuk mencari penyebab tingginya harga, lalu segera diungkap ke publik. Jangan sampai nantinya terjadi gejolak publik mempersoalkannya, lalu pemerintah dan aparat hukum bertindak reaktif dengan mengorbankan pedagang eceran untuk meredam protes konsumen.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
