MAKASSAR -- Pemerintah Sulawesi Selatan resmi menghibahkan tanah seluas 10 hektare kepada Badan Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Kamis (28/8/2025) di Baruga Asta Cita Makassar (Rujab Gubernur Sulsel).
Proses serah terima tanah yang berlokasi di kawasan Puca’, Kabupaten Maros tersebut disaksikan oleh kepala atau perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan dalam rangkaian acara “Penyuluhan Keamanan Pangan, Penandatanganan Kerja Sama dan Pemberian Penghargaan oleh BPOM RI Kepada Pemerintah Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berkinerja baik pada tahun 2023 dan 2024”.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (ASS), dalam sambutannya menyebut bahwa hibah tanah dilakukan dalam rangka mendukung program BPOM RI untuk membangun sekolah khusus politeknik/vokasi pengawasan obat dan makanan yang pertama di Indonesia.
“Terima kasih karena sekolah BPOM pertama dibikinnya di Sulawesi Selatan di Maros. Hibahnya 10 hektare. Pokoknya kalau masih butuh, kasih tahu kita Pak Prof (kepala BPOM RI),” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa untuk membangun sekolah khusus tersebut, membutuhkan dukungan yang maksimal.
“Anggaran pembangunan sekolah ini tidak sedikit. Makanya kepala-kepala daerah saya panggil semua ke sini,” kata ASS.
Dukungan kepada BPOM juga disebut ASS sebagai bentuk perhatian dalam membangun generasi kuat melalui pengawasan pangan yang ketat.
“Saya titip-titip tadi semua yang seperti garam, gula, lemak, diawasi. Terutama untuk anak anak kita yang mau belajar di sekolah. Sudah banyak anak kecil diabetes, hipertensi di umur belia. Ada saya dapati juga baru 29 tahun sudah stroke,” tuturnya.
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengaku amat bersyukur atas dukungan Pemerintah Sulawesi Selatan.
Taruna menjelaskan bahwa sekolah vokasi/pendidikan pengawasan obat dan makanan yang akan dibangun di Sulsel adalah yang pertama di Indonesia.
Meski ada beberapa daerah lain yang juga menawarkan, menurut Taruna, Sulsel terpilih karena lokasinya yang sangat strategis.
“Sulsel terpilih karena dari segi geografinya. Masa‘ semua vokasi di Jawa. Saatnya di pusatnya Indonesia. Karena kita dekat IKN, jadi orang Ambon, orang Irian, Jawa, Kalimantan tidak terlalu jauh juga. Jadi strategis sekali. Saling bertemu lah apa yang ada dengan yang jadi tuntutan,” ungkapnya.
Pembangunan sekolah khusus pendidikan pengawasan obat dan makanan juga disebut Taruna penting dan urgent. Sebab, biaya yang dikucurkan hanya untuk pelatihan/training pengawas obat dan makanan terbilang fantastis.
“Contoh tahun ini kami menerima 1.300 (tepatnya 1.264) pegawai (berbagai jurusan). Mereka butuh waktu at least 1 tahun untuk beradaptasi karena beda yang dia pelajari di sekolah dengan pendidikan pengawasan obat dan makanan. Coba 1.300 dikali gaji rata-rata 7 juta lah gaji/bulan dikali 12 itu sudah berapa? sekedar untuk men-training mereka agar siap menjadi pengawas obat dan makanan,” bebernya.
Selain itu, Taruna menambahkan bahwa BPOM RI ingin naik kelas. Apalagi dengan usianya yang sudah menginjak 208 tahun namun level maturitas masih di angka 3.
“Salah satu aspek yang dibutuhkan (untuk naik level adalah skill dan SDM (Sumber Daya Manusia). Makanya kita butuh sekolah untuk pengawasan SDM yang ketat,” pungkasnya.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
