Makassar — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam kunjungan kerjanya di Makassar, Rabu (10/9).
Kunjungan tersebut diawali dengan pertemuan bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan itu, Menko Yusril menegaskan bahwa setiap langkah hukum pasca kerusuhan di Makassar harus dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip perlindungan hukum dan hak asasi manusia.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah hukum berjalan sesuai aturan, adil, dan tidak mengabaikan prinsip perlindungan hukum serta hak asasi manusia. Pemerintah mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum (law enforcement), namun tetap mengedepankan keadilan,” ujar Yusril.
Sebanyak 42 orang telah ditahan akibat kerusuhan di Makassar, terdiri dari 40 orang asal Makassar dan 2 orang dari Palopo. Yusril menekankan bahwa penanganan kasus tersebut sejalan dengan arahan Presiden di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, khususnya dalam kerangka pemulihan.
Pertemuan di Rujab Gubernur Sulsel dan kunjungan ke Polda Sulsel turut dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Rusdi Hartono, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, serta Sekretaris Menko (Sesmenko) Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya. Hadir pula Staf Khusus Bidang Media dan Komunikasi Kemenko Kumham Imipas Iqbal Fadil, Staf Khusus Bidang Administrasi Hardito Sandy Pratama, serta para Kepala Kantor Wilayah di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan bahwa kehadiran Menko Yusril di Sulawesi Selatan menjadi bentuk dukungan moral sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat.
“Kanwil Kemenkum Sulsel akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mengawal langkah-langkah pemulihan pasca kerusuhan. Kami memastikan setiap proses hukum tetap menghormati nilai-nilai HAM, sekaligus menjaga rasa aman dan kepercayaan masyarakat,” ujar Andi Basmal.
