MAKASSAR -- Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan performa gemilang dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hingga awal Oktober 2025, realisasi penerimaan PBB-P2 telah menembus angka Rp251 miliar, atau sekitar 93 persen dari target tahunan sebesar Rp275 miliar.
Kepala UPT PBB Bapenda Kota Makassar, Indirwan Dermayasair, menyebutkan, dari total tersebut, Rp246 miliar berasal dari pokok pajak, sementara sisanya merupakan hasil denda keterlambatan pembayaran.
“Kami optimistis target PBB tahun ini bisa tercapai dalam waktu tiga bulan ke depan. Berbagai strategi terus kami jalankan untuk menggenjot pendapatan daerah,” ujarnya saat ditemui di Kantor Bapenda, Kamis (2/10).
Salah satu langkah yang gencar dilakukan adalah memperkuat penagihan kepada wajib pajak, baik melalui kunjungan door-to-door maupun penyampaian langsung Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) melalui RT/RW setempat. Selain itu, Pemkot Makassar tengah mengkaji program stimulan menjelang Hari Jadi Kota Makassar pada November 2025, berupa diskon pembayaran pokok PBB dan penghapusan denda.
“Harapannya, stimulus ini mendorong masyarakat segera melunasi kewajibannya,” tambah Indirwan.
Validasi data kependudukan juga menjadi fokus Bapenda, terutama untuk wilayah yang mengalami perubahan administrasi kelurahan atau kecamatan.
“Kadang masyarakat tidak menerima SPPT karena wilayahnya berubah. Ini perhatian serius kami,” jelasnya.
Dengan strategi yang sistematis dan kolaborasi seluruh elemen pemerintahan hingga tingkat RT/RW, Bapenda optimis target PBB-P2 2025 akan tercapai bahkan sebelum akhir tahun.
