Analisa Berita Nasional, Selasa, 7 Oktober 2025
EKONOMI
1. Dalam laporan Asia Faces Rising Youth Unemployment Challenge, Morgan Stanley mengungkapkan, tingkat pengangguran usia muda – 15 sampai 24 tahun – di Indonesia mencapai 17,3%, nomor 2 tertinggi di Asia setelah India. Morgan Stanley juga memaparkan, sebanyak 59% pekerjaan baru dalam 10 tahun terakhir berada di sektor informal, dan sebagian besar pekerjanya menerima upah di bawah upah minimum.
Akar masalah pengangguran kaum muda itu adalah rendahnya investasi. Rasio investasi terhadap PDB Indonesia saat ini hanya 29%, turun dari 32% sebelum pandemi, yang berpotensi menekan penciptaan lapangan kerja baru dalam jangka panjang. Tanpa perbaikan iklim investasi dan reformasi struktural, Indonesia berisiko terjebak dalam siklus ekonomi berbiaya sosial tinggi, yaitu tenaga kerja muda melimpah, tetapi pekerjaan berkualitas rendah.
2. Bank Indonesia (BI) melaporkan, cadangan devisa September 2025 sebesar USD 148,7 miliar, turun USD 2 miliar dibanding Agustus. Ini berarti penurunan tiga bulan berturut-turut. Penurunan cadangan devisa, menurut laporan BI, antara lain untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Riset Bank of America menyebut, ini pertama kalinya cadangan devisa Indonesia di bawah USD 150 miliar sejak September 2024. Ini karena intervensi BI begitu intensif untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Penurunan cadangan devisa, menurut riset tersebut, bisa membuat BI mempertimbangkan kembali kecepatan penurunan suku bunga acuan. Apalagi BI sudah menurunkan BI Rate sebanyak 5 kali, masing-masing 25 bps. Kemungkinan tahun ini BI tidak akan menurunkan BI Rate 50 bps lagi, tapi penurunan suku bunga deposit facility sebesar 50 bps bisa saja terjadi.
3. Dewan Emas Dunia (World Gold Council – WGC) mencatat adanya transaksi jual emas yang dilakukan Bank Indonesia (BI). BI disebut telah menjual 11 ton cadangan emasnya per Juli 2025, lalu menambah pengurangan emasnya dengan mengambil posisi jual pada Agustus seberat 2 ton. Analis senior WGC Krishan Gopaul mengatakan, data penjualan cadangan emas itu bersumber dari IMF. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, membantah laporan tersebut.
4. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memperkirakan pemborosan Pertamina akibat impor BBM dasaran (base fuel) sebanyak 200.000 barel yang tidak terjual ke operator SPBU swasta, mencapai ratusan miliar rupiah. Manajer Riset Fitra Badiul Hadi mengalkulasi, dengan asumsi harga base fuel yang diimpor PT Pertamina Patra Niaga sebesar USD 90/barel, dana Pertamina yang mengendap dan berpotensi menjadi pemborosan senilai USD 18 juta, atau sekitar Rp 298 miliar.
Tidak hanya itu, base fuel impor yang tidak terserap itu akan memunculkan pembiayaan baru untuk penyimpanan dan logistik. Belum lagi, potensi terjadinya penyusutan volume. Selain itu, juga ada risiko penurunan kualitas BBM dasaran jika disimpan dalam jangka waktu lama dan tidak segera dibaurkan dengan aditif dan pewarna.
POLITIK
1. Sebanyak 18 gubernur daerah berbarengan menemui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa hari ini. Mereka minta pemerintah pusat tidak memotong dana transfer ke daerah (TKD). Pemotongan TKD tahun ini saja sudah berdampak luar biasa buruk bagi daerah. Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda memaparkan, rata-rata level provinsi mengalami pemotongan sekitar 20-30%, sementara di level kabupaten ada yang sekitar 60-70%. Dia menilai, pemotongan sebesar itu berdampak berat bagi pembangunan infrastruktur.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Al Haris, yang menjabat sebagai gubernur Jambi, mencontohkan sampai ada daerah yang kesulitan membayar operasional belanja pegawai, termasuk gaji PPPK. Pemotongan TKD itu sangat dirasakan berat bagi banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya kecil. Dari pertemuan tersebut, kata Al Haris, Menkeu Purbaya berjanji akan mengevaluasi APBN 2026.
2. Akibat pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH), DKI Jakarta memangkas rencana anggaran 2026 dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hari ini menyatakan, pemangkasan anggaran itu tidak akan memengaruhi gaji ASN maupun pegawai non ASN. Dia akan melakukan penyesuaian anggaran di bidang lainnya. Menurut Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, pemotongan dana transfer terbesar untuk DKI Jakarta dilakukan secara proporsional dengan kapasitas fiskal daerah yang sesuai.
3. Kementerian Dalam Negeri menegur Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution karena inflasi di daerahnya tertinggi se-Indonesia, yakni 5,32% secara tahunan. Teguran itu dilayangkan Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, kemarin. Kemendagri juga meminta 9 gubernur lainnya mengatasi fenomena tersebut. Provinsi lain yang mengalami inflasi tinggi antara lain Riau 5,08%, Aceh 4,45%, dan Sumatera Barat 4,22%. Tingkat inflasi daerah-daerah itu melampaui inflasi nasional berdasarkan BPS yang mencatat pada September 2025 mencapai 2,65% secara year on year (yoy).
HUKUM
Adik mantan Wapres Jusuf Kalla, yakni Halim Kalla (HK), ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat (Kalbar). Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri juga menetapkan sebagai tersangka eks Dirut PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar, serta 2 orang swasta berinisial RR dan HYL. Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Cahyono Wibowo, kemarin, menjelaskan, kasus itu diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 1,3 triliun.
Kasus itu bermuara pada pembangunan PLTU 1 Kalbar yang berlokasi di Kecamatan Jungkat dengan kapasitas 2X50 Megawatt, yang direncanakan PLN pada 2008. Singkat cerita, pada 2018 proyek pembangunan PLTU itu dimenangkan oleh konsorsium perusahaan yang dipimpin PT Bakti Resa Nusa (PT BRN). Ternyata dari hasil temuan tender konsorsium BRN tidak punya pengalaman membangun PLTU dengan kapasitas sebesar itu, sehingga melakukan subkontrak ke perusahaan lain. Alhasil proyek itu mangkrak total hingga kini. Negara rugi besar. Halim Kalla selaku Presiden Direktur PT BRN harus bertanggung jawab.
SOSIAL
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hari ini sudah selesai melakukan evakuasi korban reruntuhan bangunan di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang runtuh pada Senin, 29 September 2025. Pejabat BNPB mengungkapkan, total jenazah utuh yang ditemukan sebanyak 61 orang, dan 7 potongan tubuh atau body part, sehingga kemungkinan korban tewas sebanyak 63 orang, sesuai dengan jumlah orang dilaporkan belum ditemukan. Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan, pemerintah akan melakukan audit bangunan pesantren di Indonesia, terutama yang berusia di atas 100 tahun.
TRENDING MEDSOS
FIFA trending di X, setelah warganet Indonesia dan mancanegara ramai menyoroti FIFA yang berhasil membuktikan bahwa Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) melakukan pemalsuan dokumen terkait proses naturalisasi tujuh pemain, dengan data kelahiran kakek-nenek yang tidak sesuai. Kasus ini bukan sekadar kesalahan administratif atau teknis seperti yang diklaim FAM, melainkan pelanggaran serius terhadap aturan FIFA. Sebagai sanksi, FAM dikenakan denda dan para pemain harus membayar denda serta menjalani larangan bermain selama 12 bulan.
HIGHLIGHTS
1. Laporan lembaga independen internasional mengenai pengangguran usia muda yang sangat tinggi di Indonesia, menjadi kontradiksi dari segala slogan dan janji politik pemerintah. Karena sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo menyediakan jutaan lapangan kerja baru melalui Program Strategis Nasional. Jika pemerintah yang sudah memegang kekuasaan masih sibuk bernarasi dan membuat janji layaknya kampanye maka bonus demografi yang semula digadang-gadang akan menjadi jembatan menuju Indonesia Emas 2045, akan jauh panggang dari api. Harapan yang semula dinarasikan layaknya mimpi gilang gemilang itu bisa berubah menjadi mimpi buruk dan bayang-bayang datangnya petaka nasional karena tak mampu memanfaatkan bonus yang didapatkan.
2. Informasi penjualan 11 ton cadangan emas BI di bulan Juli dan 2 ton di bulan Agustus 2025 yang dirilis WGC, tak hanya cukup dibantah. Apa lagi lembaga dunia tersebut dengan gamblang menyebut bahwa laporan data penjualan cadangan emas itu didapat dari IMF. Pemerintah Indonesia tak cukup hanya membuat bantahan, namun harus memberikan klarifikasi ke IMF. Terkait aset sebesar itu, kecil kemungkinan IMF asal-asalan melontarkan informasi bersifat isapan jempol belaka.
3. Sebanyak 18 gubernur menemui Menkeu Purbaya supaya dana dari pusat ke daerah tidak dipotong tahun depan 2026. Mereka sudah merasakan pemotongan yang terjadi pada tahun ini, yang membuat kelabakan semua daerah, terutama daerah yang punya PAD kecil. Kasus protes rakyat Pati, Jateng, yang dicekik peningkatan pajak bumi dan bangunan secara drastis – gara-gara kas daerah cekak – seharusnya sudah cukup untuk pembelajaran pemerintah pusat. Protes dari Pati itu melebar ke mana-mana, yang langsung atau tidak langsung menjadi salah satu ‘mesiu’ unjuk rasa masif akhir Agustus lalu. Pemerintah pusat seharusnya bisa berbesar hati merevisi anggaran sektor lain yang kelewat boros, seperti MBG.
