Analisa Berita Nasional, Sabtu, 4 Oktober 2025
POLITIK
1. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran tertanggal 1 Oktober 2025, berisi imbauan supaya aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum berdonasi Rp 1.000 per hari. Dalam surat edaran dengan judul Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) dijelaskan, penggalangan donasi itu berlandaskan semangat gotong royong dan nilai silih asah, silih asih, silih asuh.
Dana yang terkumpul akan disalurkan khusus untuk pendidikan dan kesehatan yang sifatnya darurat dan mendesak. Mengenai pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan, dan pelaporan donasi akan dilakukan pengelola setempat. Pengelola setempat bertanggung jawab penuh atas transparansi dan akuntabilitas dana.
2. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan penyegelan sejumlah tempat wisata di Kawasan Puncak, Bogor, karena menggunakan lahan konservasi. Akibatnya, menurut Aliansi Masyarakat Bogor Selatan, setidaknya sudah ada 2.300 karyawan menganggur. Langkah Hanif tersebut menyulut reaksi keras anggota DPR dari Fraksi Gerindra dari Dapil Bogor, Mulyadi.
Dia menilai, Menteri LH Hanif sembarangan mengambil keputusan sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan. Mulyadi mengatakan, Menteri Hanif adalah bagian dari pemerintah pusat, sementara Kabupaten Bogor adalah tempat Presiden Prabowo tinggal. Dia tak ingin keputusan menteri justru mencoreng nama baik Presiden di mata rakyat kecil.
3. Berdasarkan kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), ketersediaan air di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sekitarnya cenderung kecil. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Laras Tursilowati menjelaskan, kajian dilakukan menggunakan data satelit sepanjang Januari-Desember 2022. Laras menyebut, minimnya ketersediaan air dapat berdampak terhadap perubahan iklim dan lingkungan sekitar.
Atas dasar kondisi tersebut, BRIN menyarankan pemerintah perlu melakukan sejumlah tindakan. Pertama, membangun bendungan, embung, dan sistem perpipaan baru. Kedua, membangun hutan kota dan melakukan konservasi lahan dengan reboisasi atau penanaman pohon pengganti. Ketiga, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menghemat dan tidak mencemari air.
EKONOMI
1. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Menkeu Purbawa Yudhi Sadewa tak perlu menarik anggaran Badan Gizi Nasional (BGN), karena serapan anggarannya masih sesuai target. Ia telah mengingatkan BGN untuk mempercepat penyerapan anggaran, sehingga bisa berkontribusi menggerakkan ekonomi di daerah. Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan, per Jumat kemarin realisasi anggaran BGN mencapai Rp 21,64 triliun, 34% dari total anggaran tahun ini. Khusus untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 18,63 triliun, sekitar 37% dari target.
Luhut bereaksi terhadap pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang bakal mengalihkan anggaran program MBG ke program lain, termasuk untuk bantuan pangan beras 10 kg, jika tidak terserap dengan baik. Sementara Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, tak tertutup kemungkinan anggaran MBG tahun depan yang mencapai Rp 335 triliun dievaluasi. Tak hanya BGN, semua anggaran kementerian/lembaga juga akan dievaluasi.
2. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tak perlu pesimistis atas proyeksi Asian Development Bank (ADB) yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9% tahun ini. Menurut Luhut, dampak berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), belum sepenuhnya terlihat. Ia optimistis hasilnya akan segera tercermin dalam pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pengalihan dana pemerintah Rp 200 triliun ke perbankan juga belum sepenuhnya mengalir. Sebelumnya, ADB memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,9% dari sebelumnya 5% dalam laporan Asian Development Outlook edisi September. Untuk 2026, proyeksi juga turun dari 5,1% menjadi 5%.
3. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, meminta Kementerian Keuangan di bawah Purbaya Yudhi Sadewa fokus memperbaiki tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi dalam APBN, dan tidak terjebak dalam polemik hal-hal teknis. Pernyataan itu disampaikan menanggapi polemik soal data subsidi dan harga elpiji 3 kg antara Purbaya dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Tugas menkeu, kata Misbakhun, ialah memastikan pembayaran subsidi berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Sementara aspek teknis seperti penetapan harga maupun distribusi, merupakan kewenangan kementerian teknis, yakni ESDM dan Kemensos. Yang diperlukan sekarang, kata dia, adalah perbaikan basis data penerima, integrasi sistem digital, dan sinergi antarkementerian. Bukan perdebatan di ruang publik.
HUKUM
Empat orang aktivis yang ditahan Polda Metro Jaya karena ditetapkan sebagai tersangka penghasutan unjuk rasa akhir Agustus lalu, mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin. Langkah hukum 4 orang tersebut, yakni Delpedro Marhaen, Khariq Anhar, Muzaffar Salim, dan Syahdan Husein, diwakilkan kepada Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Perwakilan Tim dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Afif Abdul Qoyim menjelaskan, permohonan praperadilan itu untuk menggugat keabsahan penangkapan, penahanan, dan penyitaan barang-barang milik para aktivis.
SOSIAL
Sampai dengan hari ini, tim SAR masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan bangunan Ponpes Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jatim, yang ambruk pada Senin lalu. Hasil pencarian kemarin, Jumat (3/10/2025), tim menemukan jenazah 9 korban, sehingga per hari ini sudah ditemukan 14 korban meninggal dunia. Berdasarkan data Basarnas, 49 masih dalam pencarian. Pihak Polda Jatim mengungkap, ada 9 jenazah yang perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut di Laboratorium DNA Polri.
TRENDING MEDSOS
Nama “Bjorka" masih trending di X, setelah warganet tengah ramai menyoroti viralnya postingan story dari akun instagram @bjorkanism yang diduga merupakan akun milik hacker terkenal Bjorka. Akun tersebut memposting di hari yang sama saat polisi menangkap pemuda asal Minahasa, Sulawesi Utara berinisial WFT (22) yang mengaku sebagai Bjorka. Warganet lantas heran dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya pemuda yang ditangkap polisi di Minahasa itu. Banyak yang beranggapan bahwa WFT bukanlah Bjorka dan polisi salah tangkap, atau justru memang asal menangkap tanpa bukti yang kuat.
HIGHLIGHTS
1. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi, memang kerap menarik perhatian publik dengan ide atau langkahnya yang tidak biasa, misalnya anak badung ‘disekolahkan’ di barak tentara. Kali ini dia mengeluarkan ide ‘urunan’ seribu rupiah per hari untuk ASN dan masyarakat pada umumnya. Maksud dia baik, untuk melestarikan semangat gotong royong guna membantu orang lain yang membutuhkan dana untuk pendidikan dan kesehatan. Langkah Kang Dedi ini patut mendapat apresiasi. Namun, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Jika dijalankan dengan semestinya dan terbuka, sangat mungkin warga Jabar mendukung, dan bisa menjadi contoh bagi provinsi lainnya.
2. Anggota DPR RI Mulyadi sedang memamerkan konstruksi berpikir yang nyeleneh, karena 'hanya' mengedepankan ego sektoral dengan menggunakan tameng kekuasaan. Penegakan hukum adalah amanah undang-undang, demikian pula problem kerusakan lingkungan harus dicegah. Dampak kehilangan pekerjaan warga, tidak bisa dijadikan alasan pembelaan membabi buta karena memang terjadi pelanggaran hukum yang bisa berdampak jauh lebih besar dan meluas.
3. Ironi IKN. Dari lahan terbuka hijau berisikan keanekaragaman hayati, hutan diubah bentang alamnya. Dan diganti dengan bangunan. Tentu akan membuat pola resapan airnya berbeda dan run off-nya lebih cepat. Demikian pula dengan tingkat kebutuhan air yang pasti meningkat dengan adanya pembangunan di sana. Sebaiknya ditata ulang dengan lebih baik, bahkan jika AMDAL pernah ada dan dikerjakan dengan benar, bisa diikuti Rencana Kelola Lingkungan sebagai langkah mitigasi yang wajib ada di dalam AMDAL.
4. Polemik serapan anggaran MBG dan tarik-menarik kewenangan antar kementerian, memperlihatkan rapuhnya tata kelola fiskal kita. Ekonomi tersandera bukan karena ketiadaan dana, melainkan ketidakjelasan arah politik dan lemahnya disiplin hukum dalam pengelolaan anggaran. Jika pola ini dibiarkan, ratusan triliun rupiah APBN berisiko menjadi ajang saling klaim, sementara rakyat hanya menerima program tambal sulam yang gagal memberi dampak nyata.
