Analisa Berita Nasional,Sabtu, 22 November 2025
POLITIK
1. Beredar di publik foto risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Jumat, 21 November 2025. Inti surat itu berbunyi, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketum PBNU dalam waktu 3 hari sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriyah PBNU ini. Jika Yahya tidak mengundurkan diri dalam 3 hari, Syuriyah PBNU akan memberhentikan dia dari jabatan Ketum PBNU.
Berdasarkan resume rapat tersebut, kesalahan Yahya adalah menghadirkan narasumber yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Tindakan Yahya itu telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Menurut Syuriyah PBNU, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber kontroversial di tengah isu genosida Israel, melanggar Peraturan Perkumpulan NU No. 13 Tahun 2025 khususnya Pasal 8 huruf a mengenai pemberhentian fungsionaris yang mencemarkan nama baik NU.
Narasumber yang dimaksud adalah Peter Berkowitz, peneliti senior Hoover Institute, Universitas Stanford, AS. Dia dihadirkan dalam acara AKN NU di Jakarta pada Jumat, 15 Agustus 2025. Kehadiran Berkowitz lantas menyulut kecaman dari internal NU sehingga Yahya menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan dia yang tidak cermat meneliti latar belakang narasumber. Ternyata, permintaan maaf Yahya tidak cukup bagi Syuriyah PBNU.
2. Sebuah sarana pendaratan helikopter (helipad) akan dibangun di lapangan Desa Kalisube, Banyumas, Jawa Tengah, yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari makam RM Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden Prabowo. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku, kementeriannya tidak terlibat dalam pembangunan helipad. Itu adalah proyek Pemda Banyumas. Kabid Perencanaan dan Pembangunan Jalan Dinas PU Kabupaten Banyumas Rusli Kurnia menjelaskan, pembangunan helipad dengan anggaran Rp 1,4 miliar memang demi memudahkan Presiden Prabowo jika kembali berkunjung ke wilayah tersebut. Helikopter Prabowo biasanya mendarat di Alun-alun Banyumas.
EKONOMI
1. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan anggaran untuk memusnahkan barang impor ilegal yang ditindak oleh Kemendag tidak menggunakan APBN. Menurut dia, proses pemusnahan barang impor ilegal dilakukan setelah perusahaan pelanggar ditutup dan diwajibkan memusnahkan barangnya sendiri. Terkait pernyataan Menkeu Purbaya yang menyebut biaya pemusnahan pakaian bekas ilegal mencapai Rp 12 juta per kontainer, Budi menyebut, angka itu merupakan bagian dari penanganan pada level border yang menjadi kewenangan Bea Cukai. Sementara Kemendag bergerak di level post-border, yakni setelah barang beredar di pasar.
Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan rencana mengubah skema pemusnahan pakaian bekas ilegal. Biaya pemusnahan Rp 12 juta per kontainer menjadi beban pemerintah, termasuk biaya penahanan pelaku. Ia mengusulkan opsi pencacahan pakaian bekas impor untuk dipakai sebagai bahan baku industri tekstil dan sebagian dijual kepada UMKM dengan harga murah. Opsi tersebut, kata dia, sudah disetujui Presiden Prabowo dan melibatkan Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI).
2. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menepis pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang, yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebabkan harga pangan naik. Sudaryono memastikan stok pangan nasional aman. Menurut dia, faktor geografis menjadi salah satu penyebab variasi harga pangan di beberapa wilayah, terutama daerah dengan medan logistik yang sulit. Sementara di wilayah lain yang tak ada kendala logistik, ia menyebutnya sebagai anomali dan tak mencerminkan kondisi stok nasional.
Nanik S Deyang, di Istana, Kamis lalu mengatakan, sejumlah komoditas pangan mulai sulit ditemukan di pasar karena permintaan meningkat setelah program MBG berjalan. Karena itu, ia meminta kementerian/lembaga terlibat memproduksi bahan baku MBG. Salah satunya dengan Kementerian ATR/BPN yang menyediakan lahan 200 ribu hektare di Jawa dan 300 ribu hektare di luar Jawa.
3. Kementerian PU memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di 13 provinsi. Pada tahap awal pemerintah akan membangun 152 SPPG senilai Rp1,23 triliun. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan dapur SPPG ini tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, sanitasi, serta kendaraan distribusi makanan. Sepanjang 2025, Kementerian PU menargetkan pembangunan 222 SPPG dengan prioritas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan nilai Rp 1,97 triliun.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “PBNU” trending di X bersama dengan lebih dari 5 ribu pencarian di Google mengenai Gus Yahya. Beredar potongan informasi risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang menyatakan bahwa Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya diminta mundur. Sekjen PBNU meminta pengurus jaga keteduhan.
2. Terdapat lebih dari 5 ribu pencarian di Google mengenai pesawat jatuh, setelah sebuah pesawat latih milik Bro Skydive Indonesia mendarat darurat di areal persawahan warga Desa Kertawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (21/11/2025) sore. Lima awak pesawat selamat dan dievakuasi ke sebuah hotel di wilayah Kabupaten Purwakarta untuk pemulihan setelah menjalani pemeriksaan medis.
HIGHLIGHTS
1.Konflik internal PBNU yang mencuat ke publik cukup mengagetkan. Organisasi muslim ini adalah aset bangsa yang selama ini berperan sebagai perekat bangsa, yang selalu berada pada garda depan kehidupan toleransi dan moderasi beragama. Patut disayangkan jika organisasi muslim terbesar di dunia tersebut, terlemahkan oleh konflik berlarut-larut oleh elite organisasi. Peran kiai-kiai sepuh yang menjadi panutan dan patron saat ini sangat diharapkan untuk meredam konflik demi menyelamatkan organisasi kaum santri tersebut.
2. Di tengah dinamika politik yang kian memanas dan sorotan hukum yang makin tajam, geliat ekonomi justru menunjukkan betapa kuatnya tarik-menarik kepentingan dalam kebijakan publik. Polemik pemusnahan barang ilegal, perdebatan soal dampak program MBG terhadap harga pangan, hingga pembangunan massif SPPG mengungkap satu pola yang sama: negara bergerak cepat, tetapi sering tanpa koordinasi dan tanpa fondasi tata kelola yang kukuh. Ketika kebijakan ekonomi dilaksanakan dengan standar ganda, narasi teknokratis mudah berubah menjadi instrumen politik; sementara celah pengawasan justru memperbesar risiko penyalahgunaan. Tanpa disiplin hukum dan transparansi, proyek sebesar apa pun — dari MBG hingga penertiban impor — berisiko menjadi sekadar panggung simbolik, bukan solusi substantif bagi kesejahteraan publik.
