Analisa Berita Nasional, Jumat, 21 November 2025
POLITIK
1. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Johannesburg, Afrika Selatan, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 22-23 November 2025. Gibran dijadwalkan menyampaikan pidato mewakili Presiden Prabowo sekaligus menegaskan posisi Indonesia dalam berbagai isu global prioritas. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki sejumlah agenda di Tanah Air yang bertepatan dengan KTT G20 sehingga kehadirannya digantikan oleh Wapres Gibran.
2. Setelah beredar kabar anak Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Yasir Machmud menjadi "juragan" dapur makan bergizi gratis (MBG), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan BGN akan membuat aturan untuk mengawasi kepemilikan dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Anak perempuan Yasir yang berumur 20 tahun bernama Yasika Aulia Ramadhani mengaku mengelola puluhan dapur SPPG. Yasika menjabat Pembina Yayasan Yasika Group. Yayasan ini mengelola SPPG di 16 lokasi di Kota Makassar, 3 dapur di Kota Parepare, 2 dapur di Kabupaten Gowa, serta 10 dapur baru di Kabupaten Bone. Selain itu, terdapat 3 dapur tambahan yang masih dalam tahap penyelesaian di beberapa kecamatan di Bone.
3. Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengusulkan agar aparatur sipil negara (ASN), akademisi, dosen, maupun birokrat, diperbolehkan menjadi calon anggota legislatif (caleg) dengan skema cuti tanpa tanggungan negara, tanpa perlu mengundurkan diri dari profesinya. Alasannya, peraturan sekarang yang melarang ASN menjadi caleg telah menyebabkan partai politik kehilangan keragamanan sumber daya manusia yang berkualitas untuk berkiprah di DPR. Bima ingin peraturan seperti dulu diberlakukan lagi, sehingga ASN dosen seperti Amien Rais dan Prof JE Sahetapy, dapat duduk di kursi DPR tanpa kehilangan statusnya sebagai ASN. Setelah selesai bertugas di DPR, mereka kembali berkiprah di kampusnya masing-masing.
EKONOMI
1. Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman memastikan tidak akan melakukan relokasi anggaran terhadap kementerian/lembaga (K/L) yang masih rendah penyerapannya, meski opsi itu sempat disampaikan Menkeu Purbaya. Luky menjelaskan, pemerintah fokus pada langkah asistensi dan percepatan belanja pada sisa dua bulan ini, terutama untuk program-program prioritas Presiden.
Hingga Oktober 2025, realisasi belanja K/L mencapai Rp 961,2 triliun atau terserap 75,4% dari outlook Laporan Sementara (Lapsem). Sebelumnya, Purbaya mengungkap ada K/L yang mengembalikan anggaran Rp 3,5 triliun, dan mungkin akan bertambah. Ia mempersiapkan dua opsi: anggaran dialihkan ke K/L lain, atau dipakai untuk menambal defisit APBN 2025.
2. Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Oktober 2025 tumbuh positif, namun lajunya melambat. Posisi M2 pada Oktober 2025 tercatat sebesar Rp 9.783,1 triliun, tumbuh 7,7% (yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh 8,0% (yoy). Kepala Dept Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, perkembangan tersebut didorong pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 11,0% (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,5% (yoy).
Aktiva luar negeri bersih tumbuh 10,4% (yoy), melambat dibanding September yang naik 12,6% (yoy). Penyaluran kredit tumbuh 6,9% (yoy), juga lebih rendah dari September yang tumbuh 7,2% (yoy). Tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh 5,4% (yoy), turun dari September yang naik 6,5% (yoy). Uang primer (M0) adjusted sebesar Rp 2.227,6 triliun, tumbuh 14,4% (yoy) setelah September tumbuh 18,6% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi pertumbuhan giro bank umum di BI 27,1% dan uang kartal yang diedarkan 13,4%.
3. Simpanan pemerintah daerah (Pemda) di perbankan membengkak, justru ketika Menkeu Purbaya mengimbau percepatan penyerapan anggaran. Wamenkeu Suahasil Nazara menjelaskan, pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 713,4 triliun per Oktober 2025 atau 82,1% dari pagu. Semuanya sudah masuk kas APBD, namun masih tertahan di bank. Itu terlihat dari banyaknya simpanan Pemda di perbankan yang per September mencapai Rp 244 triliun, naik stabil dari Januari Rp 143 triliun.
Ia mengatakan, hanya belanja pegawai yang on track, yakni Rp 343,4 triliun, relatif sejalan dengan realisasi tahun lalu Rp 345 triliun. Tiga pos belanja lain justru terkontraksi. Belanja barang dan jasa turun menjadi Rp 226,7 triliun dari Rp 253,5 triliun tahun lalu. Sementara belanja modal merosot menjadi Rp 74,2 triliun dari Rp 108,6 triliun tahun lalu. Belanja lainnya juga anjlok menjadi Rp 164,2 triliun, jauh di bawah realisasi tahun lalu Rp 227,5 triliun.
HUKUM
Status sebagai tersangka mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim berpotensi bertambah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejagung, dia bakal menjadi terdakwa dalam kasus pengadaan Google Cloud yang sedang disidik KPK. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, kemarin mengungkap bahwa dalam penyidikan perkara tersebut sudah dipastikan para tersangkanya sama dengan tersangka kasus Chromebook yang ditangani Kejagung. Setelah KPK menuntaskan penyidikan dan penetapan tersangka, kata Asep, penanganan selanjutnya diserahkan kepada Kejagung.
Pengusutan perkara dugaan korupsi pengadaan sistem digital di Kemendikbud Ristek pada era periode kedua pemerintahan Jokowi tersebut mengundang perhatian publik, karena ditangani oleh 2 institusi yakni Kejagung dan KPK. Kejagung mengusut pengadaan perangkat keras laptop Chromebook, sedangkan KPK menangani perkara pengadaan sewa Google Cloud. Padahal sistem kerja Chromebook supaya optimal harus menggunakan Google Cloud.
Mengenai penanganan kasus Chromebook, Kejagung sudah melimpahkan berkas ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk disidangkan. Guna menghadapi persidangan tersebut, Nadiem Makarim menunjuk tim pengacara Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih "Tom" Lembong untuk mewakili dirinya. Menurut Ari Yusuf, yang memimpin tim pengacara itu, surat kuasa dari Nadiem kepada timnya dibuat pada tanggal 17 November 2025.
TRENDING MEDSOS
Terdapat lebih dari 10 ribu pencarian di Google mengenai “Internet Rakyat”, setelah layanan WiFi Internet Rakyat belakangan menarik perhatian karena menawarkan internet berkecepatan tinggi dengan harga yang terjangkau. Layanan berbasis teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) tersebut merupakan hasil kerja sama antara PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge dan Orex SAI, perusahaan patungan NTT Docomo dan NEC Corporation. Internet Rakyat menggunakan teknologi Open Radio Access Network (Open RAN) dan beroperasi di pita frekuensi 1,4 GHz yang menjadi salah satu jaringan komersial pertama di Indonesia yang memakai teknologi tersebut. Saat ini jangkauan layanan Internet Rakyat masih terbatas untuk wilayah Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.
HIGHLIGHTS
1. Kabar di luar yang menyebut program MBG dinikmati elite mungkin tidak sepenuhnya salah. Sebab sudah terbukti, sejumlah yayasan yang dikelola elite yang dekat dengan kekuasaan diketahui mengelola banyak dapur MBG alias SPPG. Fakta terkonfirmasi pun muncul dari anak Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Yasir Machmud. Anak perempuan umur 20 tahun itu mengaku mengelola puluhan SPPG di berbagai kota di Sulsel. Tanpa mengecilkan kemampuan anak tersebut, tentu sulit diabaikan bahwa kemampuan dia mendapatkan izin pengelolaan puluhan SPPG, tak lepas dari status orangtuanya sebagai elite di daerah tersebut.
2. 'Terobosan' gagasan Aria Bima tentang kalangan pakar kampus dan birokrat diperbolehkan mengambil cuti di luar tanggungan untuk maju sebagai caleg, adalah jawaban atas keluhan banyak pihak terkait kemerosotan 'kualitas' dewan. Namun selama aturan main Pemilu tidak dibenahi dan terus mempertahankan model pemilihan liberal berbiaya tinggi, harapan agar para pakar dan birokrat akan terpilih dan mewarnai dinamika keputusan di parlemen, tetap saja tipis.
3. Di tengah belanja pusat yang seret, likuiditas yang melambat, dan dana Pemda yang justru mengendap di bank, persoalan ekonomi Indonesia hari-hari ini bukan sekadar soal teknis fiskal, tetapi soal tata kelola. Ketika anggaran tak bergerak, pembangunan pun macet, dan ruang bagi kepentingan sempit mudah menyelinap. Fenomena SPPG yang jatuh ke tangan elite muda daerah, menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang dirancang untuk publik bisa berubah menjadi komoditas politik. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan disiplin fiskal yang konsisten, ekonomi tidak hanya rawan inefisiensi, tetapi juga makin rentan diperalat oleh mereka yang berada dekat dengan pusat kekuasaan.
