Analisa Berita Nasional, Sabtu, 15 November 2025
EKONOMI
1. Per September 2025, realisasi penerimaan negara dari pajak baru mencapai Rp 1.295,3 triliun atau 62,4% dari target yang dipatok APBN 2025 sebesar Rp 2.076,9 triliun. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada periode yang sama tahun 2024, jumlah tersebut mengalami kontraksi 4,4%. Menkeu Purbaya dalam keterangan pers kemarin menyatakan, akan terus memburu para penunggak agar realisasi penerimaan pajak bisa lebih maksimal. Salah satu sasaran "perburuan" tersebut adalah terhadap 200 pengemplang pajak besar. Hingga Jumat, dari total tagihan sekitar Rp 50-60 triliun, Purbaya melaporkan telah mengantongi sebanyak Rp 8 triliun dari para pengemplang pajak besar tersebut.
2. Menkeu Purbaya berharap dilibatkan dalam negosiasi restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dengan China. Alasannya, untuk memastikan keuangan negara tak terlalu dirugikan. Terkait restrukturisasi utang, ia menyebut pemerintah kemungkinan akan menangani pembiayaan infrastruktur, sementara Danantara akan menangani rolling stock kereta. Namun, Purbaya kembali memastikan penyelesaiannya masih belum diputuskan.
Terpisah, Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas juga menyebut, skema public service obligation (PSO) untuk Whoosh kemungkinan besar difokuskan untuk pembiayaan infrastruktur, bukan aspek operasional. Sebab, kata dia, dari sisi operasional kinerja Whoosh sudah memperlihatkan tren positif. Penjualan tiket sudah mampu menutup biaya operasional harian. Beban terbesar justru terletak pada aspek infrastruktur.
Sejak dibangun pada 2016, proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya USD 7,2 miliar (sekitar Rp 120 triliun). Terdiri atas investasi awal USD 6,02 miliar dan pembengkakan (cost overrun) USD 1,21 miliar. Sebanyak 75% pendanaan diperoleh dari pinjaman China Development Bank dan 25% sisanya dari ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) menguasai 60% saham KCIC, 40% sisanya dipegang konsorsium Cina, Beijing Yawan HSR Co Ltd.
3. Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, rencana Menkeu Purbaya menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang menyetop impor pakaian bekas berpotensi menghidupkan kembali berbagai sektor bisnis yang tutup karena banjir impor barang bekas. Produsen kaos, kemeja, celana, jaket hingga sweater yang bertahun-tahun kalah bersaing dengan pakaian bekas murah, kini berkesempatan masuk kembali ke pasar. Tak hanya sektor hulu, geliat juga terlihat pada industri distro dan clothing line anak muda.
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan, praktik penipuan di sektor keuangan menggunakan kecerdasan buatan (AI) semakin marak, terutama penipuan berbasis tiruan suara dan rekayasa wajah. Dalam keterangan resminya, OJK mengimbau masyarakat lebih cermat dan melakukan verifikasi silang untuk memastikan identitas pihak yang menghubungi. Sejak beroperasi 22 November 2024 hingga 11 November 2025, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 343.402 laporan dugaan penipuan. Dari total 563.558 rekening yang dilaporkan, sebanyak 106.222 rekening telah diblokir. Kerugian korban mencapai Rp 7,8 triliun, sementara yang berhasil dibekukan Rp 386,5 miliar, atau hanya sekitar 5%.
POLITIK
Berdasarkan Gallup Global Safety Report 2025, yang dirilis kemarin, skor Indonesia dalam hal stabilitas keamanan tergolong tinggi, 83 dari 100. Nilai ini sejajar dengan beberapa negara atau wilayah negara yang selama ini dikenal punya keamanan yang kuat seperti Hong Kong dan Taiwan. Gallup adalah perusahaan analisis dan konsultasi global dari Amerika Serikat yang sudah beroperasi sejak tahun 1935. Skor Indonesia di atas Jepang (78%), Korea Selatan (80%), Kanada (75%), Australia (66%), Amerika Serikat (71%), dan Inggris (76%).
Lembaga tersebut melakukan survei sepanjang Januari-Desember 2024 di 144 negara dengan 1.000 responden per negara berusia 15 tahun ke atas. Gallup menyusun indeks itu lewat 4 indikator yang menakar langsung rasa aman publik. Pertama, kepercayaan masyarakat terhadap polisi; kedua, rasa aman berjalan sendirian pada malam hari; ketiga, pengalaman pernah menjadi korban pencurian; dan keempat pengalaman mengalami penyerangan fisik atau perampokan.
HUKUM
1. Mahkamah Agung (MA), kemarin menolak kasasi yang diajukan eks pejabat MA Zarof Ricar, yang mendapat hukuman 18 tahun penjara karena terlibat suap dan gratifikasi dalam penanganan kasus Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Dia menjadi perantara hakim yang menyidangkan terdakwa Ronald Tannur dengan pengacara dan ibu Ronald. Saat petugas Kejagung menggeledah rumah Zarof Ricar, ditemukan uang tunai sekitar Rp 900 miliar dan emas seberat 50 kilogram. Dengan keputusan MA tersebut berarti upaya hukum Zarof untuk mendapatkan keringanan hukuman sudah final.
2. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun di IKN yang terdapat di UU IKN yang diputuskan di era pemerintahan Jokowi. Dalam sidang pleno tanggal 13 November 2025, MK mengabulkan uji materi yang diajukan warga asli Dayak dari Kecamatan Sepaku, Kaltim, yakni penghuni wilayah yang menjadi lokasi pembangunan IKN Nusantara.
Dalam amar putusan sidang perkara No 185/PUU-XXII/2024 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo tersebut, disampaikan bahwa kebijakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat lokal yang telah memiliki hak atas tanah secara turun-temurun. MK juga menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, karena memberikan rentang waktu penguasaan tanah terlalu panjang dan berpotensi mengurangi kendali negara atas tanah di wilayah IKN. Selanjutnya, pemberian hak atas tanah di IKN harus mengikuti batas waktu yang sama dengan ketentuan umum yang berlaku nasional.
SOSIAL
Sampai Sabtu siang ini, sudah ditemukan 5 korban meninggal dunia akibat tanah longsor yang terjadi di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Kamis malam (13/11/2025). Longsor terjadi akibat hujan deras. Berdasarkan keterangan Tim SAR masih 17 orang lagi yang belum ditemukan. Para korban yang ditemukan tertimbun tanah sedalam sekitar 8 meter.
TRENDING MEDSOS
1. Nama “Rizky Ridho” trending di X, setelah kapten Persija Jakarta sekaligus bek andalan Timnas Indonesia itu resmi menjadi pemain sepak bola Indonesia pertama yang masuk nominasi FIFA Puskas Award 2025. Gol jarak jauhnya ke gawang Arema FC di laga BRI Liga 1 2024/2025 pada 9 Maret 2025 membuatnya masuk nominasi tersebut. Penentuan pemenang nominasi dilakukan melalui voting dengan bobot 50% voting dari publik dan 50% voting dari panel ahli FIFA. Voting dibuka mulai hari ini hingga 3 Desember 2025.
2. Tagar #SoehartoBerjasa trending di X. Walau sudah 5 hari berlalu sejak dianugerahkannya gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, entah kenapa masih banyak akun buzzer di X yang ramai mencuitkan dukungan pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. Mereka membuat tulisan dan postingan foto yang mengeklaim prestasi Soeharto selama menjabat sebagai presiden RI sehingga layak dijadikan pahlawan nasional.
HIGHLIGHTS
1. Selesai sudah upaya hukum Zarof Ricar untuk mendapatkan keringanan hukuman setelah MA menolak kasasinya. Pejabat MA yang merangkap jadi makelar kasus itu harus menjalani hidup di dalam sel selama 18 tahun. Para hakim yang dia suap dalam penanganan terdakwa Ronald Tannur pun sudah dihukum, begitu pula penyuapnya. Perkara selesai. Namun, ada satu yang tak selesai, yakni asal-usul harta sekitar Rp 1 triliun yang ditemukan di rumah Zarof. Untuk jasa makelar perkara Ronald Tannur itu, Zarof mengaku dapat imbalan Rp 1 miliar. Uang tunai dan emas sebanyak itu di rumah Zarof seharusnya ditelusuri sumbernya, sehingga bisa diketahui dan dibongkar mafia hukum yang melibatkan Zarof. Namun, Kejagung tidak melakukan itu.
2. Di tengah sorotan politik dan hukum yang kian intens — dari sengketa jabatan Polri hingga skandal peradilan— kondisi ekonomi menunjukkan pola yang sama: kebocoran, ketidakpastian tata kelola, dan lemahnya disiplin institusi. Penerimaan pajak yang seret, restrukturisasi Whoosh yang belum jelas beban akhirnya, serta banjir impor pakaian bekas yang memukul industri lokal menunjukkan bahwa problem utama bukan sekadar angka, melainkan konsistensi negara dalam menegakkan aturan dan melindungi kepentingan publik. Sementara itu, lonjakan penipuan digital berbasis AI memperlihatkan bagaimana regulasi tertinggal jauh dari inovasi kejahatan. Semua ini mempertegas bahwa tanpa integritas hukum dan keberanian politik untuk menindak pelaku — baik pengemplang pajak, mafia impor, maupun korporasi yang mengakali negara — kinerja ekonomi hanya akan bergerak di permukaan. Pada akhirnya, kemajuan ekonomi tidak mungkin dipisahkan dari tata kelola yang bersih dan keberanian menutup seluruh pintu kebocoran.
