Analisa Berita Nasional, Rabu, 12 November 2025
POLITIK
1. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) mengakui mendapat penugasan untuk mengelola peternakan ayam atau lahan pangan skala besar untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel (Inf) Donny Pramono mengatakan, penugasan tersebut masih bersifat umum, dan akan dijelaskan kepada publik setelah ada arahan atau kebijakan resmi dari pimpinan TNI AD. Pernyataan Donny tersebut untuk merespons kabar yang beredar bahwa TNI AD akan membangun peternakan ayam modern dengan investasi triliunan rupiah.
2. Dalam rapat dengan Komisi IX DPR hari ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan telah mengajukan permintaan anggaran tambahan untuk program makan bergizi gratis (MBG) kepada Menkeu Purbaya sebesar Rp 28,6 triliun. Setelah permintaan itu disetujui Menkeu, kata Dadan, dia akan melaporkan kepada Komisi IX DPR. Namun, sejumlah anggota Komisi IX langsung menegur Dadan. Karena, prosedur yang ditempuh Dadan salah. Seharusnya, kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh, Dadan minta persetujuan lebih dulu dari Komisi IX DPR baru kemudian ke Menkeu.
3. Sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra menolak rencana Ketua Umum Projo Budi Arie bergabung ke partai tersebut. Mereka menilai, kepindahan pemimpin relawan Pro Jokowi itu cuma untuk mencari jabatan atau perlindungan. Mereka yang menyuarakan penolakan antara lain Ketua DPC Gerindra Gresik Asluchul Alif; Ketua DPC Gerindra Kota Batu Heli Suyanto; Ketua DPC Gerindra Tulungagung Ahmad Baharudin; dan Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Johan Prasetyo. Ketua DPC Gerindra Sidoarjo Mimik Idayana bahkan meminta Ketum Gerindra Prabowo menolak Budi Arie masuk partai.
Niat mantan Menteri Komunikasi di Kabinet Jokowi dan mantan Menteri Koperasi di kabinet Prabowo itu untuk bergabung ke Gerindra disuarakan setelah Kongres III Projo 1 November lalu. Ia bahkan menyerukan ke relawan Projo untuk memperkuat partai politik yang dipimpin Prabowo guna mendukung seluruh agenda politik Presiden. Nama Budi Arie disebut dalam perkara sejumlah pegawai Kemenkominfo ketahuan menjadi pelindung judi online, di saat Budi Arie sebagai Menkominfo. Beberapa pegawai tersebut sudah divonis penjara.
EKONOMI
1. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2026, lebih rendah dari yang disepakati pemerintah dan DPR sebesar 5,4%. Di depan Komisi XI DPR, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pada kuartal III-2025 ekonomi sedikit melambat di 5,04%, dan kuartal IV-2025 diperkirakan akan melesat seiring peningkatan belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat yang dipacu stimulus fiskal dari pemerintah. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 4,7-5,51% dan titik tengah 5,1%, dan akan meningkat pada 2026.
Perry juga menjelaskan, BI menargetkan rata-rata inflasi sebesar 2,62% dalam Rencana Anggaran Tahunan BI (RATBI) 2026, lebih tinggi dari ATBI 2025 sebesar 2,50% dan diperkirakan turun menjadi 2,01%. Menurut Perry, target inflasi di 2026 tersebut masih dalam batas sasaran BI yakni 2,5 ± 1%. Sementara nilai tukar rupiah ditargetkan Rp 16.430 per dolar AS, lebih lemah ketimbang ATBI 2025 yang dipatok Rp 15.285 per dolar AS, namun hampir sama dengan prognosa rupiah di 2025.
2. Menko Pangan Zulkifli Hasan menolak berkomentar terkait 24 perusahaan yang terkontaminasi Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Serang, Banten. Ia mengalihkan pertanyaan itu kepada Mentan. Sementara Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Jumhur Hidayat mendesak perusahaan bertanggung jawab atas semua pengobatan karyawan, dan pemerintah bertanggung jawab mengawasi agar pekerja terlindungi. Salah satu cara, kata dia, adalah dengan melakukan ratifikasi standar perburuhan internasional yang mengatur bahaya biologi di tempat kerja.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian mengumumkan daftar 24 perusahaan yang terkontaminasi Cs-137 di Cikande. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta mengungkapkan, perusahaan yang terkontaminasi Cs-137 tersebut berasal dari berbagai industri, meliputi peleburan logam, pengelola limbah B3, hingga industri makanan. Antara lain PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk dan PT Nikomas Gemilang, pabrik sepatu Nike dan Adidas. Namun, kata Setia, saat ini ke-24 perusahaan tersebut sudah didekontaminasi.
3. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, BI belum fokus melakukan penyederhanaan atau redenominasi rupiah. Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Perry mengatakan, saat ini BI lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi, kata dia, redenominasi memerlukan waktu yang tepat dan persiapan yang lebih lama. BI sebelumnya telah mengkaji kebijakan redenominasi sejak 2010, pada saat kepemimpinan Darmin Nasution.
SOSIAL
Badan Gizi Nasional (BGN) mengeklaim kasus keracunan akibat makan bergizi gratis (MBG) hanya 211 kasus. Menurut dia, MBG menyumbang 48% dari total kasus keracunan pangan di Indonesia yang berjumlah 411 kasus. Dalam catatannya, total penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan dan harus menjalani rawat inap adalah 636 orang.
Data dari BGN ini berbeda dengan Kementerian Kesehatan yang mencatat 638 orang rawat inap. Yang rawat jalan tercatat 11.004 orang, sementara data Kemenkes 12.755 orang. Dadan mengakui terdapat perbedaan data antara data BGN dan Kementerian Kesehatan. Namun, ia meminta publik untuk tidak khawatir.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sejak pertama diluncurkan 6 Januari-31 Oktober 2025 jumlah korban keracunan MBG mencapai 16.109 orang. Koordinator JPPI Ubaid Matraji mengungkapkan, korban keracunan pada Oktober melonjak signifikan menjadi 6.823 orang dari 6.052 orang pada September dan 2.226 orang pada Agustus. Hal ini, kata dia, menunjukkan evaluasi yang dijanjikan BGN selama 2 bulan terakhir tidak berdampak terhadap perbaikan program di lapangan. Keracunan yang semula hanya menimpa siswa, kini juga merambah ke guru, orang tua, balita, dan ibu hamil.
TRENDING MEDSOS
Kata “pahlawan bukan malaikat” trending di X, setelah ribuan akun buzzer ramai menyisipkan tiga kata tersebut ke dalam cuitan yang diposting di X. Cuitan tersebut berfokus untuk menaikkan dukungan pro berbau positif terhadap isu penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Tujuannya tentu saja untuk meredam tanggapan negatif dan kontra dari warganet di X yang masih kecewa, bahkan telah membuat petisi penolakan anugerah gelar pahlawan nasional untuk Soeharto itu.
HIGHLIGHTS
1. Dalam UU TNI terdapat pasal yang memberi ruang TNI untuk menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang merupakan bagian dari menjaga ketahanan nasional. Berdasarkan penugasan OMSP inilah, kini TNI memperluas perannya dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, konstruksi, dan kesehatan. Batalyon untuk urusan itu sudah dibentuk dan akan terus ditambah. Maka atas dasar penugasan itu pula, TNI AD akan mengelola peternakan ayam skala besar. Namun, kita perlu mengingatkan bahwa esensi TNI adalah alat perang untuk pertahanan. Jangan sampai fungsi pokok itu dikalahkan dengan fungsi tambahan, mengingat teknologi perang kian hari kian canggih, yang membutuhkan kemampuan TNI untuk adaptif dengan perkembangan zaman. Lagi pula, salah satu keunggulan yang ditawarkan dalam program MBG adalah untuk membangkitkan kembali perekonomian dengan menggandeng supplier bahan makanan. Namun, niatan TNI untuk membuat sendiri peternakan ayam berskala besar, maka akan memperkecil kemungkinan turut berpartisipasinya peternak-peternak lokal dalam program MBG. Alih-alih menghidupkan perekonomian lokal, malah bisa jadi akan membunuhnya.
2. Kasus kontaminasi Cs-137 di kawasan industri Cikande, harus dikawal semua pihak. Negara tidak bisa lepas tangan dengan hanya saling lempar tanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab negara adalah memastikan penanganan hingga tuntas seluruh karyawan dari 24 perusahaan, serta pemulihan lingkungan yang terkontaminasi. Daya tekan pemerintah terhadap para pemilik perusahaan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian kasus tersebut.
3. Di tengah stagnasi pertumbuhan ekonomi dan target optimistik 2026, yang lebih banyak bergantung pada belanja pemerintah ketimbang daya saing riil, muncul dua sinyal yang mengkhawatirkan. Pertama, kebijakan fiskal dan industri makin tampak reaktif: dari wacana cukai baru hingga lemahnya respons atas kontaminasi industri oleh Cesium-137. Ini menunjukkan rapuhnya tata kelola dan minimnya koordinasi lintas lembaga. Kedua, politik pembangunan semakin menormalisasi keterlibatan militer dalam sektor ekonomi, seperti rencana TNI mengelola peternakan untuk program MBG, dengan alasan ketahanan nasional. Di titik ini, ekonomi, politik, dan hukum kembali menyatu dalam logika kekuasaan yang instrumental: hukum tidak lagi menjadi pagar, tetapi alat justifikasi bagi keputusan ekonomi dan politik jangka pendek, sementara risiko institusional dan moralnya dibiarkan menumpuk.
