Analisa Berita Nasional, Kamis, 9 Oktober 2025
EKONOMI
1. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal menilai, kewajiban pencampuran BBM dengan 10% bioetanol tidak otomatis mengurangi impor dan subsidi energi. Apalagi, harga bioetanol tidak lebih murah dibanding BBM konvensional. Produksi bioetanol juga membutuhkan fasilitas pengolahan seperti kilang BBM, sehingga perlu investasi besar di tengah margin industri energi fosil yang kian tipis. Dari sisi lingkungan, proses produksi dari bahan nabati seperti tetes tebu atau singkong justru menghasilkan emisi tinggi dan berpotensi bersaing dengan kebutuhan pangan.
Moshe Rizal merespons pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang memastikan Presiden Prabowo sudah menyetujui program mandatori bensin dengan campuran bioetanol 10% (E10). Rencana itu perlu waktu untuk uji coba sebelum diadopsi sebagai kebijakan energi nasional. Pemerintah juga mendorong investasi baru pada pabrik pengolahan tebu dan singkong untuk menjadi etanol. Dalam kaitan itu, pemerintah telah membuka lahan tebu di Merauke. Pertamina telah menjual bensin dengan campuran 5% bioetanol dengan merek Pertamax Green 95.
2. Dalam laporan terbaru yang dirilis 7 Oktober 2025, Bank Dunia merevisi proyeksi PDB Indonesia menjadi 4,8%, naik dari proyeksi April lalu yang diperkirakan hanya tumbuh 4,7%. Menurut Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, proyeksi rendah itu karena Bank Dunia tak memahami kebijakan fiskal dan stimulus yang dijalankan pemerintah. Ia mengatakan, sejumlah langkah fiskal telah disiapkan seperti penyaluran stimulus dan penempatan kas pemerintah Rp 200 triliun di perbankan. Melalui kebijakan itu, ia optimistis pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 5,2%.
Pada kuartal IV-2025, Febrio memperkirakan ekonomi tumbuh 5,5%. Untuk mencapainya, pemerintah tengah mempersiapkan stimulus baru untuk tiga bulan terakhir 2025. Anggarannya akan lebih besar daripada kucuran pada September 2025 yang mencapai Rp 16,23 triliun. Selama periode Januari-September, pemerintah telah mengucurkan Rp 73,93 triliun untuk program stimulus ekonomi.
3. Para petambak udang meminta perhatian Presiden Prabowo karena rantai distribusi udang terputus, buntut temuan radioaktif Cesium-137 pada udang RI yang dikirim ke AS. Karena temuan itu, sekarang ada ketentuan sertifikasi baru dari Food and Drug Administration (FDA) AS. Ketua Umum Shrimp Club Indonesia (SCI), Andi Tamsil mengatakan, aturan sertifikasi baru dari FDA itu sebenarnya mudah diselesaikan, hanya butuh 3-7 hari. Namun Menteri KKP sepertinya terfokus pada pembangunan tambak-tambak baru. Petambak udang diabaikan.
Karena lambatnya respons dari pemerintah, dampaknya kini sudah menjalar ke lapangan. Harga udang turun tajam, sampai 30-40%. Terutama di Sumatera bagian utara dan sebagian Jawa bagian barat. Andi Tamsil mengatakan, akan terjadi efek berganda jika AS menghentikan impor udang RI. Diperkirakan sekitar 1 juta tenaga kerja dari hulu ke hilir di sektor ini terancam mengalami PHK. Padahal, kata Andi, ekspor udang berkontribusi besar pada devisa negara, pada tahun 2024 nilainya sekitar USD 1,7 miliar.
4. Tidak bakal ada lagi sepatu dan alas kaki lainnya merek Bata. PT Sepatu Bata Tbk (BATA) mengumumkan penghentian kegiatan usaha produksi alas kaki untuk seterusnya. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini, Kamis, 25 September 2025. Perusahaan sepatu Bata yang sudah beroperasi di Indonesia sejak 1939 itu, terus menerus mengalami kerugian bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan keuangan semester I 2025, BATA mencatat rugi bersih sebesar Rp 40,62 miliar, lebih rendah dibandingkan kerugian Rp 127,43 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, penjualan bersih justru turun signifikan 38,74% menjadi Rp 159,43 miliar, dari sebelumnya Rp 260,29 miliar.
POLITIK
1. Pimpinan DPR kemarin mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri di gedung DPR. Menteri yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan pimpinan beberapa lembaga pemerintah lainnya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, hari ini, cuma mengatakan singkat bahwa itu rapat koordinasi eksekutif dan legislatif, tukar menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, dan keamanan.
2. Mendagri Tito Karnavian mengungkap, masih banyak pemerintah daerah yang melakukan pemborosan, menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata. Pernyataan Tito itu disampaikan dalam acara rapat koordinasi pemda di Jakarta hari ini. Dia menyebut, pemborosan itu antara lain rapat fiktif di hotel, pengadaan barang yang nilainya cuma 30-40% dari anggaran. Tito menyebut, pemborosan itu merupakan moral hazard di kalangan eksekutif maupun legislatif. Dia minta inspektorat daerah lebih aktif dalam mencegah pemborosan.
3. Pemerintah sedang mematangkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Di dalam RUU tersebut terdapat peran TNI dalam penyidikan. Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah hari ini menyatakan, bahwa dalam RUU itu kewenangan TNI tidak akan mencakup ranah penegakan hukum terhadap warga sipil. Posisi TNI hanya sebatas menjaga kedaulatan dan pertahanan di ruang siber nasional. Banyak kalangan mengkhawatirkan potensi TNI campur tangan dalam penegakan hukum kasus siber, sebagaimana pernah akan dilakukan terhadap aktivis Ferry Irwandi, yang kemudian dibatalkan setelah diprotes kalangan sipil.
4. Suara penolakan kehadiran atlet senam dari Israel dalam gelaran Kejuaraan Dunia Senam Artistik pada 9-25 Oktober 2025 di Jakarta, menggema. Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta pemerintah menolak kehadiran atlet Israel, karena Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan menolak penjajahan oleh Israel. Sikap serupa juga disuarakan oleh PDIP melalui juru bicaranya, Guntur Romli. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyarankan agar pemerintah tidak menerbitkan visa bagi atlet Israel. Kehadiran mereka saat genosida masih berlangsung di Palestina, dinilai hanya akan memicu reaksi negatif.
HUKUM
Penahanan TikToker Figha Lesmana (FL), yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus konten ajakan pelajar melakukan aksi unjuk rasa pada akhir Agustus lalu, ditangguhkan. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, hari ini menjelaskan, alasan penangguhan penahan adalah kemanusiaan dan penyidikan. Dia menyebut, FL punya anak balita yang membutuhkan kehadirannya, sedangkan aspek penyidikan sudah selesai dilakukan.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X dan platform media sosial lainnya tengah ramai menyoroti Timnas Indonesia yang kalah dramatis 2-3 dari Arab Saudi yang bermain dengan 10 pemain, dalam laga Grup B ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB. Warganet di X banyak memberi kritik negatif terhadap taktik dan strategi dari pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert yang diduga menjadi alasan kekalahan Timnas Indonesia.
HIGHLIGHTS
1. Pemerintah dikabarkan sedang mematangkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber untuk nantinya dibahas dan disahkan DPR. Inisiatif pemerintah untuk mengadakan UU semacam itu patut diapresiasi. Mengingat, perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesat sehingga ruang siber menjadi wilayah vital yang tak kalah pentingnya dengan darat, laut, dan udara. Berdasarkan kasus konflik fisik di berbagai wilayah seperti Rusia vs Ukraina, justru serangan siber dilakukan lebih dahulu sebelum serangan fisik. Mengingat ruang siber tak punya batas antara sipil dan militer-intelijen, maka diharapkan pemerintah melibatkan peran bermakna dari kalangan pegiat sipil dalam penyiapan RUU tersebut, supaya dihasilkan UU yang sesuai harapan semua pihak.
2. Tantangan ekonomi Indonesia kini bukan sekadar soal angka pertumbuhan, tapi arah kebijakan yang kian tambal-sulam antara kepentingan politik dan kalkulasi hukum. Program bioetanol, stimulus fiskal besar-besaran, hingga reaksi lamban terhadap krisis udang, menunjukkan pola yang sama: keputusan strategis diambil tanpa desain kebijakan yang matang, lebih karena dorongan politis ketimbang analisis ekonomis. Padahal, setiap langkah ekonomi yang tidak berbasis data dan tata kelola, justru memperbesar risiko fiskal dan hukum dari potensi konflik kepentingan, hingga resiko pemborosan anggaran publik. Tanpa keberanian membangun disiplin kebijakan dan akuntabilitas lintas sektor, ekonomi akan terus jadi alat politik jangka pendek, bukan fondasi kesejahteraan jangka panjang.
