INFOSULAWESI.COM -- Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (22/7/2026). Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan.

Pelantikan dilakukan hanya beberapa jam setelah pengunduran diri Nanik diumumkan. Langkah cepat tersebut diambil untuk memastikan kepemimpinan Badan Gizi Nasional tetap berjalan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengalami kekosongan koordinasi.

Dipilih untuk Menjaga Keberlanjutan Program MBG

Pemerintah menjelaskan penunjukan Sudaryono mempertimbangkan keterkaitan erat antara sektor pertanian dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Selama menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono terlibat dalam penguatan ekosistem pangan nasional yang menjadi salah satu penopang penyediaan bahan baku program MBG.

Posisi Wamentan Dikosongkan

Dengan pelantikan tersebut, Sudaryono tidak lagi merangkap jabatan sebagai Wakil Menteri Pertanian. Pemerintah memastikan jabatan Kepala BGN akan menjadi fokus utama yang diembannya.

Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah belum mengumumkan secara resmi siapa yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Pertanian yang ditinggalkan Sudaryono.

Gantikan Nanik yang Mundur karena Kesehatan

Sebelumnya, Nanik S. Deyang mengundurkan diri sebagai Kepala BGN karena akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

Dalam pernyataannya, Nanik menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil agar dapat fokus menjalani perawatan medis. Ia juga menegaskan pengunduran dirinya bukan karena persoalan lain di internal Badan Gizi Nasional.

Tantangan Kepala BGN Baru

Sebagai Kepala BGN yang baru, Sudaryono akan memimpin pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

Program tersebut menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia, mulai dari peserta didik, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Selain memastikan distribusi makanan bergizi berjalan efektif, Kepala BGN juga dituntut memperkuat tata kelola, pengawasan, serta koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan mitra pelaksana.