DKP Provinsi Sulbar Sosialisasikan Pemanfaatan Ruang Laut di Pulau Terluar

MAMUJU --Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat melalui program Pengelolaan Ruang Laut, Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan, mensosialisasikan pemanfaatan ruang laut di pulau terluar di daerah itu.

Kepala Seksi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) DKP Sulbar Ratna Mutu Manikam, Jumat (22/12), mengatakan sosialisasi pemanfaatan ruang laut itu dilakukan di pulau terluar yang ada di Sulbar, yakni di Kepulauan Bala-balakang.

“Kami melakukan kunjungan di pulau kawasan konservasi perairan, yaitu Kepulauan Bala-balakang dan pulau sekitarnya. Kunjungan tersebut merupakan bentuk pemantauan dan sosialisasi kepada warga yang ada di pulau itu,” kata Ratna.

Selain mensosialisasikan dan mengidentifikasi pemanfaatan ruang laut, kunjungan DKP di wilayah pulau-pulau kecil tersebut, juga melakukan sosialisasi biota laut yang dilindungi dan survei lokasi Kantor Pengelola Kawasan Konservasi.

“Kami juga melakukan pemasangan papan informasi atau peta kawasan konservasi perairan Kepulauan Bala-balakang serta pemantauan di zona inti kawasan konservasi perairan Kepulauan Bala-balakang,” ujar Ratna.

Pada kunjungan itu, saya juga mendengarkan saran dan masukan dari masyarakat pulau untuk menjadi bahan pertimbangan DKP Sulbar.

“Kami mengedukasi masyarakat agar ikut mengawasi dan menjaga potensi ruang laut karena menjadi sumber pendapatan masyarakat pulau itu sendiri. Tentunya tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku,” kata Ratna.

DKP Sulbar, ujar Ratna, terus berupaya meningkatkan kunjungan ke pulau-pulau terluar di daerah itu untuk memastikan program dan kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, Sultan salah satu warga pulau terluar menyampaikan bahwa masyarakat masih sering menjumpai kegiatan yang dapat merusak biodata laut di kawasan Kepulauan Bala-balakang.

Masyarakat berharap adanya peningkatan pengawasan dari petugas, khususnya dari DKP Sulbar.

Selain itu beberapa faktor juga terus menghantui masyarakat di wilayah Kepulauan Bala-balakang, di antaranya abrasi masih terjadi sehingga warga juga berharap ada perhatian serius dari pemerintah.

“Dengan ditetapkannya Bala-balakang sebagai kawasan konservasi, kami berharap semakin besar juga perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga pulau dan juga perhatian pemerintah pusat ataupun daerah untuk mengatasi masalah abrasi di Kepulauan Bala-balakang,” ujar Sultan.