Analisa Berita Nasional, Selasa, 19 Agustus 2025
POLITIK
1. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) prihatin, karena 44,2% anggaran pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara, kewajiban konstitusional untuk pendidikan gratis malah diabaikan. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, perintah untuk pendidikan gratis telah ditegaskan MK melalui putusan perkara nomor 3/PUU-XXII/2024 pada 27 Mei 2025 dan perkara nomor 111/PUU-XXIII/2025 pada 15 Agustus 2025. Pasal 31 UUD 1945 pun jelas mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar, bukan makan gratis.
Pemerintah akan menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun dalam RAPBN 2026, meningkat dari realisasi tahun 2024 yakni Rp 724,3 triliun. RAPBN 2026 juga akan difokuskan pada program-program prioritas nasional seperti MBG. Anggaran makan untuk siswa sekolah hingga ibu hamil ini tahun depan sebesar Rp 335 triliun, yang diambil dari anggaran pendidikan, atau setara 44,2%.
2. Pemerintah berencana membangun gedung ikonik 40 lantai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Menurut Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, rencana itu diusulkan oleh Presiden Prabowo untuk menyatukan semua kegiatan pengumpulan dana umat Islam yang berpotensi terkumpul sebanyak Rp 500 triliun per tahun apabila dikelola secara maksimal. Gedung tersebut akan menjadi kantor semua badan atau lembaga dana umat seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang selama ini belum memiliki kantor yang representatif.
EKONOMI
1. Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026 secara bertahap agar tidak membebani daya beli masyarakat dan menjaga kestabilan fiskal. Dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan RAPBN 2026, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, penyesuaian iuran ini dilakukan demi menjamin keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini menjadi penopang jutaan rakyat. Penerapan kenaikan iuran secara bertahap juga dilakukan untuk menjaga agar kebijakan ini tidak menimbulkan keresahan publik, sekaligus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
2. Pemerintah akan menambah utang negara Rp 781,8 triliun pada 2026. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, utang akan ditarik melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman dalam dan luar negeri. Utang yang direncanakan untuk 2026 akan menjadi yang terbesar sejak pandemi Covid-19. Pada saat pandemi 2021, pemerintah menarik utang Rp 870,5 triliun. Kemudian, utang 2022 Rp 696 triliun, 2023 Rp 404 triliun, dan 2024 Rp 558,1 triliun. Pada outlook 2025, utang pemerintah Rp 715,5 triliun.
3. Direktur Eksekutif Center of Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai beban fiskal Indonesia pada 2026 semakin berat akibat tingginya biaya utang. Hal ini tak lepas dari tren suku bunga global yang masih tinggi. Dengan biaya pinjaman yang masih mahal, pembayaran bunga utang Indonesia akan tetap tinggi. Yose menyoroti imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun masih lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lain, termasuk India dan Filipina yang memiliki peringkat utang lebih rendah.
Berdasarkan hitungan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), total kewajiban utang pemerintah pada 2026 diperkirakan Rp 1.433 triliun. Terdiri dari utang jatuh tempo Rp 833,9 triliun dan bunga utang Rp 599,4 triliun. Peneliti Indef, Riza Annisa Pujarama mengatakan, beban bunga utang itu hampir 20% dari belanja pemerintah pusat. Sementara, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan pajak mencapai 22,27%. Artinya 22,27% pajak dipakai untuk membayar bunga utang. Di sisi lain, beban cicilan bunga juga meningkat imbas tingginya yield SBN tenor 10 tahun yang ditetapkan 6,9% pada 2026, tertinggi di Asean.
4. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, mengingatkan agar stok beras di gudang Bulog segera digelontorkan. Jika penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus tertunda, negara bisa menanggung kerugian. Selain menyebabkan kenaikan harga beras, penundaan juga membuat kualitas beras turun, bahkan harus dibuang.
Program beras SPHP berlangsung Juli-Desember 2025, dengan target total 1,3 juta ton. Hingga medio Agustus, distribusi beras SPHP baru 38.111 ton atau 2,94% dari pagu. Saat ini, menurut Tomsi, penyaluran harian Bulog rata-rata hanya 1.200 ton. Dengan perhitungan tersebut, lebih dari 80% stok beras SPHP kini masih menumpuk di gudang Bulog.
HUKUM
1. Menanggapi pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto (Setnov), Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, bahwa keputusan itu harus dijalankan meskipun ia yakin banyak orang merasa kurang adil. Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut sudah bisa melenggang bebas pada 16 Agustus lalu, setelah menjalani hukuman selama dua pertiga dari vonis penjara 12 tahun 6 bulan.
Dalam kasus korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut, Setnov dihukum 15 tahun penjara, tapi setelah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hukumannya dikurangi menjadi 12 tahun 6 bulan, selain membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta, dan denda Rp 500 juta. Dengan pembebasan bersyarat itu, Setnov menjalani wajib lapor seminggu sekali sampai masa hukumannya berakhir pada April 2029. Wakil Ketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, partainya tidak masalah jika Setnov akan kembali aktif. Setahu dia, Setnov tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari Golkar selama berada di penjara.
2. KPK mencegah pergi ke luar negeri Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. Dia kakak dari Pendiri Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Pencegahan yang sama diberlakukan terhadap 3 orang lainnya yakni Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto (sebelumnya merupakan Dirjen Pemberdayaan Sosial & Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos); Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik tahun 2018-2022, Kanisius Jerry Tengker; dan Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik tahun 2021-2024, Herry Tho. Mereka dicegah terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020, yang ditaksir merugikan keuangan negara sekitar Rp 200 miliar.
TRENDING MEDSOS
Kata “Guru” menjadi trending topic atau pembicaraan utama di media sosial X, setelah beredar video pernyataan Menkeu Sri Mulyani dalam forum Konvensi Sains-Teknologi 2025 di ITB, Bandung pada Selasa (7/8/2025). Sri Mulyani saat itu berbicara tentang pendapatan guru karena gajinya tidak besar. Video tersebut menjadi viral karena beredarnya potongan video Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara. Terkait ramainya perbincangan tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro, mengemukakan bahwa Menkeu tidak pernah menyatakan bahwa Guru adalah beban negara. Video yang beredar di media sosial tersebut adalah hasil editan deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Menkeu di ITB pada 7 Agustus 2025.
HIGHLIGHTS
1. Perlu pengkajian secara mendalam yang melibatkan seluruh stakeholders terkait pengalihan dana anggaran pendidikan ke program MBG. Terlepas bahwa MBG dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan gizi siswa, namun jangan sampai kualitas pendidikan generasi penerus bangsa dikesampingkan. Daya saing bangsa tak lepas dari kualitas pendidikan warga negaranya.
2. Pemerintah menargetkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras Juli-Desember 2025 sebanyak 1,3 juta ton. Namun, hingga medio Agustus distribusi beras SPHP dari Bulog baru 38.111 ton atau 2,94% dari pagu. Dalam hitungan sederhana, apakah dalam waktu sepanjang 5 bulan ke depan, Bulog mampu mencapai target yang tersisa 97%, padahal selama 2 bulan sebelumnya cuma mampu menyalurkan 2,94%. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir pun sampai mendesak supaya Bulog bergegas menggelontorkan stoknya. Tentu ada yang “aneh” di Bulog sampai seolah “tak bergerak” padahal harga beras terus tinggi. Sudah pasti kalau sampai beras dibiarkan menumpuk kelamaan akan berakhir dengan kerugian.
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
