Analisa Berita Nasional, Sabtu, 6 September 2025
POLITIK
1. Menjawab Tuntutan Rakyat “17+8”, DPR mengumumkan 6 keputusan, termasuk memangkas tunjangan anggotanya. Dengan pemangkasan ini, gaji pokok dan tunjangan anggota dewan total bruto menjadi Rp 74,21 juta, dan ketika dipotong pajak PPh 15% maka take home pay-nya sebesar Rp 65,59 juta, dari sebelumnya sekitar Rp 90 juta.
Selain itu DPR menghentikan tunjangan perumahan sejak 31 Agustus 2025; moratorium atau penghentian sementara agenda kunjungan kerja luar negeri terhitung sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Lalu, bagi anggota yang dinonaktifkan tidak akan dibayarkan hak-hak keuangannya. Terakhir, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
2. Lima anggota DPR yang telah dinonaktifkan akan menjalani sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Nasdem, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Golkar. Soal kemungkinan mereka dapat aktif kembali atau tidak, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, tergantung pada hasil keputusan sidang etik MKD yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing.
3. Pemerintah memastikan akan menindaklanjuti '17+8 Tuntutan Rakyat'. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro hari ini menyatakan, semua menteri terkait sudah menerima dokumen tuntutan tersebut dan akan menindaklanjuti. Dokumen tuntutan rakyat itu selain diserahkan kepada pimpinan DPR juga kepada Presiden Prabowo melalui kementerian sekretariat negara Kamis lalu.
4. Direktur Festival Pestapora Kiki Aulia Ucup, meminta maaf dan memutuskan kerja sama dengan PT Freeport Indonesia. Permintaan maaf tersebut dinyatakan setelah puluhan penampil di acara musik itu memilih mundur karena kehadiran Freeport. Kiki menyadari kelalaiannya bekerja sama dengan Freeport, sehingga sejak Jumat malam Pestapora memutus kontrak kerja sama.
Kerja sama dengan Freeport menjadi sorotan, setelah video viral pawai marching band yang mengusung banner “Tembaga ikut berpestapora”. Sejumlah musisi memutuskan mundur dari gelaran musik itu. Antara lain Sukatani, Negatifa, Rrag, Rekah, Ornament, Durga, hingga The Panturas. The Panturas mengumumkan akan mundur, dan seluruh keuntungan penjualan merchandise disumbangkan untuk masyarakat Papua dan Walhi.
EKONOMI
1. Beredar di media sosial adegan perpisahan yang mengharukan, yang disebut terjadi di kalangan karyawan pabrik PT Gudang Garam di Tuban, Jawa Timur. Dalam narasi disebut, pabrik rokok legendaris itu sedang melakukan PHK massal. Pihak PT Gudang Garam belum mengeluarkan pernyataan resmi. Kabar tentang perusahaan itu mengalami masa sulit memang sudah beredar sejak beberapa bulan lalu. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan terbuka itu, keuntungan bersih semester I tahun 2025 cuma Rp 117,16 miliar, turun drastis 87,34% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 925,5 miliar. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, PHK buruh pabrik rokok PT Gudang Garam bisa berdampak luas, tidak hanya buruh pabrik, pekerja di sektor lain yang menggantungkan hidup pada industri rokok juga bisa terdampak.
2. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, program bantuan pangan beras mungkin tidak akan ada lagi tahun 2026. Kecuali usulan tambahan anggaran yang diajukan disetujui pemerintah dan DPR. Ia menambahkan, penyaluran beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) yang lebih murah tetap ada.
Arief menjelaskan, bantuan pangan hilang karena keterbatasan anggaran. Pagu indikatif Bapanas tahun depan hanya Rp 233,29 miliar, jauh dari cukup. Untuk itu ia mengajukan tambahan anggaran Rp 22,53 triliun agar bantuan pangan beras, penyaluran SPHP setahun, dan bantuan pangan bencana tetap bisa berjalan.
3. Bank Indonesia melaporkan, arus keluar bersih (net outflow) modal asing dari pasar keuangan Indonesia sebanyak Rp 16,85 triliun pada pekan pertama September 2025, tepatnya pada transaksi 1-3 September lalu, setelah terjadi unjuk rasa rusuh di berbagai kota. Aliran dana asing tersebut terdiri dari net sell di pasar saham Rp 3,87 triliun, Surat Berharga Negara (SBN) Rp 7,69 triliun, serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp 5,29 triliun.
Sejak awal tahun hingga 3 September 2025, investor asing tercatat sudah menarik dana dari pasar saham dan SRBI, masing-masing Rp 51,78 triliun dan Rp 106,38 triliun. Namun, aliran modal asing masih positif di pasar SBN dengan net inflow Rp 68,02 triliun.
HUKUM
1. Polda Metro Jaya menetapkan 43 tersangka terkait kerusuhan demo pekan lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kemarin menjelaskan, mereka terbagi dalam 2 klaster atau kelompok. Yakni klaster penghasut yang mengajak, khususnya anak-anak, pelajar, untuk ikut atau berada, untuk hadir dalam situasi yang membahayakan keselamatan, jiwa anak. Klaster berikutnya adalah perusak, yang melakukan perusakan di beberapa titik di Jakarta.
2. Kuasa hukum mantan Menteri Nadiem Makarim, Hotman Paris menilai, kasus yang menimpa kliennya sama dengan Thomas Trikasih 'Tom' Lembong. Dia menyebut, jaksa tidak menemukan adanya aliran uang ke Nadiem, yang dituduh jaksa terlibat dalam korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Nadiem ditahan Kejagung Kamis lalu setelah tiga kali menjalani pemeriksaan.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “Tunjangan” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti rincian dan jumlah hak keuangan anggota DPR RI terbaru sebagai respons terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat. Warganet heran sebab walaupun wacana tunjangan rumah yang sebesar 50 juta rupiah tidak jadi diberlakukan, tapi jumlah akhir gaji DPR yang terbaru angkanya masih lebih tinggi daripada sebelum ada wacana penambahan tunjangan rumah.
2. Freeport trending di X, setelah banyak penampil yang dijadwalkan tampil di acara festival musik Pestapora 2025 memutuskan untuk membatalkan penampilannya. Pembatalan itu dilakukan setelah diketahui bahwa acara musik tersebut ternyata disponsori oleh perusahaan tambang yang dinilai merusak lingkungan di Tanah Papua yaitu PT Freeport Indonesia. Warganet pun ramai memberi dukungan terhadap keputusan para penampil tersebut.
HIGHLIGHTS
1. Polisi sudah menetapkan sebagai tersangka orang-orang yang dituding sebagai pelaku kerusuhan dalam unjuk rasa akhir bulan lalu. Mereka terbagi dalam 2 klaster: penghasut dan perusak. Sementara ‘dalang’ yang selalu disebut oleh pemerintah dan aparat keamanan tidak ada satu pun yang berhasil ditangkap. Padahal, Presiden Prabowo sendiri sudah menyebut ada indikasi makar dalam peristiwa rusuh tersebut. Publik tentu heran, apa gunanya aparat intelijen yang ada di kepolisian, TNI, dan sebagainya, jika yang bisa ditangkap cuma ‘wayang’. Tak heran ada sikap publik yang skeptis dengan istilah ‘dalang’ dan ‘makar’ hanya sebagai respons asal-asalan pemerintah untuk menghindar atau mengalihkan perhatian dari tuntutan rakyat.
2. Keputusan para artis pendukung mundur dari acara Festival Pestapora 2025, selayaknya menjadi perhatian bersama. Semua pihak termasuk pemangku kepentingan harus semakin membuka mata, bahwa kini kesadaran kolektif tentang isu-isu krusial sudah tercipta. Dengan bahasa yang lebih lugas: rakyat tak lagi mudah dibodohi. Selain terkait sikap profesional mengenai menjaga citra diri dan kelompok, para artis tersebut juga menyuarakan rasa keadilan masyarakat. Tak bisa dipungkiri bahwa selama ini brand Freeport dikaitkan dengan berbagai kasus pelanggaran HAM dan eksploitasi lingkungan.
3. Situasi ekonomi kini tak bisa dipisahkan dari politik dan hukum yang bergejolak. PHK massal di PT Gudang Garam menunjukkan rapuhnya daya tahan industri nasional, sementara pemerintah justru menghadapi keterbatasan fiskal hingga bantuan pangan terancam dihentikan. Di saat bersamaan, investor asing menarik dana besar-besaran dari pasar keuangan, dipicu ketidakpastian politik dan penegakan hukum yang cenderung represif terhadap demonstran. Maka, tekanan ekonomi bukan sekadar soal angka di laporan keuangan, melainkan cermin krisis kepercayaan pada negara. Selama politik hanya sibuk menyelamatkan wajah elite dan hukum dijadikan alat koersif, maka stabilitas ekonomi akan terus rapuh — dan rakyat kecil kembali jadi korban pertama.
