DEBAT keempat yang diikuti calon wakil presiden pada Minggu (21/1/2024) cukup menyita perhatian masyarakat. Beberapa isu penting terlontar dari para kandidat dalam debat yang mengusung tema pembangunan berkelanjutan, Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, hingga masyarakat adat dan desa.
Kendati ada sejumlah isu yang disinggung para cawapres, tampaknya ada satu topik yang luput dari bahasan peserta debat, yaitu mengenai masa depan batu bara di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pengendalian dan substitusi penggunaan batu bara merupakan mandat terpenting dalam transisi energi.
Mungkin kita sepakat persoalan batu bara ini menjadi tambah rumit ketika Indonesia dihadapkan dengan target merealisasikan nol emisi pada 2060. Indonesia bisa berada dalam posisi dilematis antara menyelaraskan industri batu bara dengan tren lingkungan dan energi global saat ini.
Batu bara, di satu sisi masih menjadi penyokong utama kelistrikan di Indonesia. Tapi di sisi lain sektor pembangkit listrik terutama pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara merupakan penyumbang terbesar emisi kabon di Indonesia, yaitu sebesar 20 persen.
Penggunaan bahan bakar batu bara di Indonesia ditengarai masih cukup tinggi, mencapai 35,36 persen. Sementara komitmen menuju energi bersih dan pengurangan emisi karbon tambah lantang disuarakan secara global dan Indonesia tidak bisa menghindar.
Sayangnya, tak ada satupun cawapres yang secara spesifik membuka perdebatan mengenai isu krusial ini. Padahal masyarakat perlu mengetahui arah kebijakan para cawapres soal batu bara, terutama komitmen mereka dalam upaya menuju energi bersih.
Karena itu tantangan pemimpin Indonesia selanjutnya adalah menyeimbangkan kepentingan ekonomi politik dengan komitmen mewujudkan energi bersih. Ini barangkali menjadi tugas sulit, tetapi tidak mustahil dapat dilakukan.
