_9.png)
JAKARTA -- Komisi IX DPR RI meminta KPU memperhatikan status BPJS Kesehatan seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jika kartu BPJS Kesehatan petugas KPPS berstatus pasif diminta membantu mengaktifkannya.
"Kalau masih pasif, harus diaktifkan pemerintah ya, dibantu gitu ya, kalau memang ada yang belum terbayarkan. Sehingga pasti dibantu oleh pemerintah untuk diaktifkan," kata anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati kepada media, Senin (5/2/2024).
Kurniasih mengungkapkan, BPJS tenaga kerja juga harus diikutkan untuk petugas KPPS. Karena, kehadiran BPJS bisa memberikan sekurang-kurangnya dua manfaat, jaminan kematian dan kecelakaan.
"Kemudian, perhatian terhadap screening kesehatannya, pemberian vitamin yang cukup, pemberian makanan gizi yang memadai pada hari H. Dan hari-hari sepanjang beliau-beliau itu bekerja untuk negara ya untuk mengawal demokrasi," ucapnya.
Jangan sampai, lanjut legislator PKS ini, petugas KPPS harus menanggung biaya pengobatan sendiri jika jatuh sakit. Karena itu, pentingnya pemerintah dan stakeholder terkait Pemilu 2024 hadir untuk petugas KPPS.
"Sangat penting sekali, jangan sampai ada korban sakit karena tidak mendapatkan perhatian. Ketika sakit ditanggung oleh keluarga, bahkan sampai meninggal pun ditanggung sendiri oleh keluarga, ini harusnya tidak terjadi lagi," ujarnya.
_5.png)
_8.png)
_3.png)
_9.png)
_7.png)
_6.png)