SELAMA 2023 Indonesia mengalami 4.940 kejadian bencana dengan mayoritas berupa bencana hidrometeorologi basah. Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) menyebut ribuan bencana yang melanda Tanah Air menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia dengan potensi risiko bencana paling tinggi.
Bencana dalam bentuk apapun akan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit, mulai infrastruktur hingga korban jiwa. Kondisi ini kerap memancing perhatian berbagai elemen masyarakat untuk memberikan bantuan, tak terkecuali pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik, seperti partai politik maupun calon legislatif.
Terlebih mendekati pemilu tahun ini, setiap jengkal kawasan yang dilanda bencana sering dimanfaatkan partai politik atau caleg untuk membangun pencitraan. Posko-posko partai dan caleg atas nama kemanusiaan akan berdiri kokoh, spanduk maupun baliho akan terpampang menghiasi ruang-ruang publik di lokasi bencana.
Komunikasi politik dan pencitraan semu itu biasanya dibangun dalam rangka memburu kekuasan di pemerintahan saja. Meski hal itu tidak dilakukan semua parpol atau caleg, bantuan kadang tidak menghiraukan standar penanganan korban.
Misalnya terkait aspek komunikasi bencana, sebenarnya tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tapi juga informasi yang mampu memberikan kekuatan dan semangat kepada para korban. Karena itu, suasana hiruk pikuk di wilayah bencana tidak bisa dianalogikan sebagai area komersial untuk memperebutkan konsumen.
Beberapa kalangan menilai, bantuan diberikan hanya sekadar meraih popularitas dan citra baik guna menarik simpati para korban. Tujuannya jelas, ingin dipandang sebagai sosok yang terkesan merakyat dan punya ciri khas tersendiri.
Perlu disadari posko parpol maupun caleg yang bertebaran penuh jargon keberpihakan kepada korban di wilayah bencana, belum tentu bisa dibuktikan konsistensinya setelah kompetisi pemilu selesai. Karena itu, pemerintah harus sigap merespons dan mengambil tindakan pascabencana agar korban merasa tidak ditinggalkan.
