_5.png)
KAMPANYE akbar atau rapat umum Pemilu 2024 sudah berlangsung mulai 21 Januari sampai 10 Februari. Sebelumnya, KPU telah mengumumkan pembagian wilayah kampanye akbar ke dalam tiga zona mengikuti Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT), yaitu A, B, dan C.
Pola kampanye sistem zonasi ini, menurut Anggota KPU August Mellaz, sudah disetujui seluruh tim kampanye paslon dan partai politik peserta Pemilu 2024. Ada 38 provinsi yang dibagi secara proporsional.
Ini berbeda dengan Pemilu 2019 karena saat itu ada 34 provinsi yang dibagi menjadi dua zona. Kedua zona itu adalah A dan B dengan masing-masing 17 provinsi.
Pengamat politik Unika Atma Jaya Jakarta, Yoes Kenawas, menilai pembagian tiga wilayah kampanye kali ini merupakan hal yang logis dari sisi logistik. Argumen ini cukup rasional mengingat wilayah Indonesia adalah negara kepulauan.
Selain itu, pembagian tiga zona itu juga akan lebih efektif bagi para paslon dan parpol untuk mengkoordinasi dan memobilisasi pendukung, sehingga mampu mengurangi potensi gesekan antar pendukung. Kampanye akbar memang memiliki potensi memobilisasi massa yang dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan antara massa pendukung dan masyarakat setempat, sehingga pengawasannya pun harus diperketat.
Sejauh ini, dalam kampanye akbar komunikasinya lebih bersifat satu arah, sehingga bukan lagi menyerap aspirasi warga. Alih-alih menyampaikan gagasan, visi, misi, dan program kerjanya. Karenanya model kampanye akbar ditengarai tidak akan banyak memengaruhi elektabilitas paslon, tapi lebih sekadar memperkuat semangat para pendukung saja.
Justru format kampanye berupa diskusi atau konsep town hall meeting sebenarnya lebih efektif dari sisi transfromasi edukasi poltik. Hal ini mengingat format kampanye tersebut melibatkan partisipasi dua pihak yang membahas persoalan faktual yang dihadapi masyarakat, meski dengan peserta terbatas.
