Logo

Mendagri soal Surat Edaran Tentang Pj Kepala Daerah Boleh Pecat Pegawai

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Puspen Kemendagri)

INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan penjelasan lengkap soal Surat Edaran Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah seluruh Indonesia dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah. Tito menilai ada informasi yang keliru soal SE tersebut sehingga mengundang komentar yang salah dan keliru dari sejumlah pihak. Salah satunya terkait kewenangan penjabat kepala daerah atau Pj kepala daerah boleh memecat dan memutasi pegawai ASN.

Tito menjelaskan kewenangan memecat dan memutasi pegawai ASN oleh Pj kepala daerah dalam SE tersebut bukanlah kewenangan penuh. Menurut Tito, kewenangan yang diberikan kepada Pj kepala daerah adalah kewenangan yang sangat terbatas. Kewenangan itu hanya untuk dua hal, yakni melakukan pemberhentian pegawai ASN yang terkena kasus hukum dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberhentikan serta mutasi pegawai ASN antardaerah.

“Jadi hanya dua kewenangan saja, tetapi isu yang berkembang sekarang seolah-olah Kemendagri memberikan kewenangan penuh, tidak terbatas kepada Pj kepala daerah untuk melakukan pemberhentian dan mutasi jabatan. Itu tidak benar,” ujar Tito dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Ketentuan tersebut, kata Tito, sangat jelas tertuang dalam poin 4a dan 4b dari SE Mendagri tersebut. Kedua poin itu menyatakan, Pj kepala daerah tidak perlu mendapatkan persetujuan tertulis dari mendagri jika melakukan dua hal. Pertama, pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedua, persetujuan mutasi antardaerah dan/atau antarinstansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Jadi, bukan kewenangan penuh yang diberikan, tetapi terkait 2 hal itu saja,” tegas Tito.

Tito juga menerangkan, alasan dirinya menerbitkan SE tersebut. Hingga saat ini, kata dia, sudah banyak surat yang masuk dari Pj kepala daerah ke Kemendagri dan meminta tanda tangannya untuk melakukan pemberhentian ASN yang terkena masalah hukum dan mutasi ASN antara daerah. Dengan kondisi ini, kata Tito, surat yang masuk akan banyak dan proses pemberhentian serta mutasi ASN akan berlangsung lama.

“Nah, kalau mereka semua meminta izin tertulis kepada mendagri, prosesnya panjan. Saya bilang ini baru 74 daerah (yang sudah diisi Pj), nanti kalau 270 daerah, yang numpuk di Kemendagri, berarti tiga kali lipat nanti numpuknya sehingga yang bisa disimpelkan, simpelkan. Hanya masalah teknis, simplifikasi saja,” tandas Tito.

Apalagi, kata Tito, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengharuskan posisi ASN yang kosong karena ada yang terkena kasus hukum dan diberhentikan, perlu segera diisi untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan. Pj kepala daerah juga, kata Tito, harus melaporkan kepada dirinya paling lama tujuh hari setelah pengisian jabatan ASN tersebut.

Begitu juga, kata dia, mutasi ASN antardaerah tidak perlu harus menunggu persetujuan tertulis dari dirinya. Hal ini karena proses mutasi tersebut juga nantinya akan berlangsung di Kemendagri dan BKN.

“Jadi, kalau hanya sekadar menandatangani persetujuan mutasi antara daerah, tidak perlu harus ke saya karena numpuk dan akan memperpanjang birokrasi. Padahal, kita ingin memberikan pelayanan yang lebih cepat, birokrasi yang lebih cepat, fleksibel dan lincah. Jadi, jangan terlalu birokratis kalau kita bisa membuatnya itu gampang. Dan menurut saya itu tidak bertentangan dengan undang-undang,” kata Tito.