Pemprov Sulbar Petakan Potensi Gangguan Kamtibmas Jelang Pemilu 2024

INFOSULAWESI.com, MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kesbangpol, Selasa, menggelar Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah sebagai upaya memetakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pemilu 2024.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulbar Komisaris Besar Polisi I Nyoman Artana yang menjadi salah satu narasumber pada rakor itu menyampaikan beberapa potensi kerawanan Pemilu 2024 di Sulbar, di antaranya gesekan antar-pendukung dan adanya informasi hoaks serta isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan)

"Potensi lainnya, alat peraga kampanye tidak dibersihkan, keterlambatan distribusi logistik pemilu, netralitas petugas KPPS di daerah masing masing serta potensi kerawanan yang lainnya," terang Artana.

Secara umum, lanjut Artana, potensi gangguan kamtibmas yang terjadi di Sulbar, di antaranya kasus pencurian, penganiayaan, penipuan, dan narkoba.

Tingginya dinamika kamtibmas di Provinsi Sulbar disebabkan sudah tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan masyarakat pasca-hari besar keagamaan serta hari libur.

Polda Sulbar, lanjutnya, senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan, memitigasi kejadian, memberikan rasa aman dan nyaman, serta memastikan kegiatan masyarakat berjalan aman dan tertib.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar Herdin Ismail menyampaikan perlunya masukan informasi terkait permasalahan di wilayah sehingga dapat segera dicarikan solusinya.

"Seperti kelangkaan elpiji yang bisa memicu konflik di wilayah, termasuk proses Pemilu 2024 yang sudah masuk tahapan agar dipantau," ujarnya.

Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Amri Ekasakti pada kesempatan itu mengatakan bahwa tugas FKDM adalah mengoordinasikan dan mengomunikasikan informasi dan data dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini.

Selain itu, memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan tim kewaspadaan dini Pemprov Sulbar.

"Peran vital FKDM adalah mendeteksi dini terhadap konflik sosial, keamanan, gangguan, peristiwa atau bencana di tiap daerah," ujar Amri.

Pada kegiatan itu, muncul beberapa rekomendasi, di antaranya meningkatkan peran pemda dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah.

Kemudian, meningkatkan peran FKDM dan TKDD dalam melakukan pengumpulan bahan keterangan, data serta informasi mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Sulbar.

Serta, peningkatan kapasitas sumber daya manusia FKDM dan TKDD melalui pendidikan dan pelatihan.

Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News